Sisipublik.com — Kilang LPG Cilamaya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, memproduksi sekitar 160 ton liquefied petroleum gas (LPG) per hari untuk membantu memenuhi kebutuhan energi rumah tangga dan usaha di Jawa Barat serta DKI Jakarta. Fasilitas milik PT Energi Nusantara Perkasa (ENP) ini menjadi salah satu upaya mengoptimalkan sumber gas domestik di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meresmikan kilang tersebut pada Kamis (15/10/2026). Fasilitas ini mengolah gas dari Pertamina Hulu dengan kapasitas pengolahan terpasang 40 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD) dan menyerap 82 tenaga kerja.
Produksi Kilang LPG Cilamaya diperkirakan memenuhi sekitar 10–15 persen kebutuhan LPG di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Dengan demikian, pemanfaatan gas dari sumber lokal berpotensi memperkuat pasokan energi sekaligus mengurangi sebagian kebutuhan impor.
Kilang LPG Cilamaya Manfaatkan Potensi Gas Lokal
Bahlil menilai pengembangan kilang berkapasitas kecil dan menengah dapat membantu Indonesia memaksimalkan sumber daya energi yang tersebar di berbagai wilayah. Menurut dia, pemerintah perlu mendorong pembangunan fasilitas pengolahan di dekat sumber gas agar potensi yang tersedia dapat memberikan manfaat ekonomi lebih besar.
Pendekatan tersebut penting karena sumber bahan baku LPG tidak tersebar merata di Indonesia. Pengembangan fasilitas pengolahan di titik-titik yang memiliki pasokan gas dapat menjadi bagian dari strategi memperkuat produksi energi dalam negeri.
Impor LPG Masih Membebani Kebutuhan Energi Nasional
Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi kesenjangan besar antara konsumsi dan produksi LPG. Konsumsi nasional mencapai sekitar 8,5 juta ton per tahun, sedangkan kebutuhan dapat meningkat menjadi 11–12 juta ton apabila kebutuhan industri petrokimia di Cilegon ikut diperhitungkan. Sementara itu, produksi LPG domestik hanya sekitar 1,8 juta ton per tahun.
Kesenjangan tersebut membuat impor tetap berperan besar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri. Pemerintah juga menghadapi tekanan fiskal dari subsidi LPG. Berdasarkan paparan Bahlil, subsidi mencapai sekitar Rp87 triliun ketika harga minyak mentah Indonesia (ICP) berada di kisaran 70 dolar AS per barel. Pada kisaran ICP 90–100 dolar AS per barel, nilainya mendekati Rp100 triliun.
Karena itu, peningkatan produksi domestik menjadi salah satu langkah yang dapat membantu memperkuat ketahanan pasokan.
CNG Disiapkan sebagai Alternatif LPG
Selain mendorong pengembangan kilang LPG, pemerintah menyiapkan compressed natural gas (CNG) sebagai alternatif untuk memenuhi sebagian kebutuhan energi.
Pemerintah meminta Lemigas dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyiapkan pengembangan CNG. Bahlil menyebut harga CNG berpotensi 30–40 persen lebih murah, meskipun perbandingan tersebut tetap bergantung pada biaya pengolahan, distribusi, infrastruktur, dan skema penggunaannya.
Tabung CNG berkapasitas 12 kilogram telah digunakan, sedangkan pengembangan tabung berkapasitas 3 kilogram masih menjalani pengujian. Tahap ini menjadi penting sebelum pemerintah memperluas penerapan CNG untuk kebutuhan yang selama ini mengandalkan LPG.
Perizinan Usaha Energi Diminta Lebih Cepat
Bahlil juga meminta jajarannya mempercepat proses perizinan bagi pelaku usaha energi, termasuk perusahaan skala menengah. Ia menargetkan izin yang persyaratannya telah lengkap dapat selesai paling lama dalam satu minggu.
Menurut Bahlil, dukungan terhadap usaha skala menengah diperlukan agar pengembangan fasilitas pengolahan energi tidak hanya bergantung pada perusahaan besar. Dengan proses perizinan yang lebih efisien, pelaku usaha diharapkan memiliki kesempatan lebih luas untuk mengembangkan potensi gas di daerah.
Kilang LPG Cilamaya memperlihatkan bagaimana sumber gas lokal dapat diolah untuk menambah pasokan energi domestik.
Komentar