Sisipublik.com – Energi bersih untuk ekspor Indonesia menjadi salah satu arah strategi pemerintah dalam memperkuat daya saing industri nasional di pasar global. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menilai penggunaan energi rendah emisi dapat meningkatkan daya tarik produk Indonesia di tengah perubahan preferensi pasar internasional.
Bahlil menyampaikan pandangan tersebut saat mewakili Presiden Prabowo Subianto membuka Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 di Tangerang, Rabu (14/10/2026). Menurutnya, pasar global semakin memperhitungkan proses produksi yang menggunakan energi bersih, selain harga, mutu, dan kapasitas pasokan.
Karena itu, energi bersih untuk ekspor Indonesia perlu berjalan beriringan dengan hilirisasi industri. Pemerintah ingin mendorong pelaku industri menghasilkan barang bernilai tambah tinggi sekaligus memperkuat posisi produk nasional dalam persaingan perdagangan internasional.
Energi Bersih untuk Ekspor Indonesia Didukung Investasi Kelistrikan
Arah transisi energi tercermin dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034. Berdasarkan angka yang disampaikan dalam materi tersebut, pemerintah merencanakan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah itu, sekitar 42,6 GW atau 61 persen berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT).
Rencana pengembangan kelistrikan tersebut membuka potensi investasi hingga Rp2.967,4 triliun. Selain memperluas pasokan listrik, investasi ini dapat mendukung kebutuhan industri yang memerlukan energi andal untuk meningkatkan kapasitas produksi.
Selanjutnya, pemerintah mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 GW yang terintegrasi dengan jaringan listrik dan sistem penyimpanan energi. Pengembangan ekosistem baterai juga menjadi bagian dari upaya memperkuat infrastruktur energi bersih.
Bioenergi dan Surya Berpotensi Menekan Biaya Energi
Selain mengembangkan energi surya, pemerintah menyiapkan penguatan bioenergi melalui penerapan campuran biodiesel B50 dan bioetanol E20. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik.
Pengembangan energi surya diproyeksikan menghasilkan penghematan sekitar Rp73,9 triliun per tahun dan membuka 5,5 juta lapangan kerja. Sementara itu, pengembangan bioenergi berpotensi menghemat devisa hingga Rp170 triliun dan menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja.
Namun, realisasi potensi tersebut bergantung pada pelaksanaan proyek, kesiapan infrastruktur, ketersediaan bahan baku, serta investasi yang mendukung rantai pasok energi. Oleh sebab itu, penguatan industri dan penyediaan energi perlu berjalan secara terukur agar manfaat ekonomi dapat tercapai.
Hilirisasi Menjadi Kunci Peningkatan Nilai Tambah
Bahlil menekankan bahwa transisi energi tidak hanya berkaitan dengan upaya menekan emisi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi industrialisasi nasional. Melalui perpaduan hilirisasi dan energi bersih, Indonesia berpeluang memperluas produksi barang olahan dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.
Strategi tersebut juga dapat memperkuat posisi industri nasional ketika pembeli internasional semakin memperhatikan jejak lingkungan dalam rantai pasok. Meski demikian, daya saing ekspor tetap bergantung pada kualitas produk, harga, konsistensi pasokan, dan pemenuhan standar pasar tujuan.
Bahlil berharap kebijakan hilirisasi dan transisi energi dapat mendorong Indonesia menjadi pemasok produk berkualitas dengan daya saing yang lebih kuat di pasar dunia. Dengan dukungan investasi, infrastruktur, dan kepastian pelaksanaan kebijakan, energi bersih berpotensi menjadi salah satu penopang pertumbuhan industri serta ekspor bernilai tambah tinggi.
Komentar