Sisipublik.com – Pembiayaan perumahan menjadi salah satu fokus Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam memperluas akses keuangan masyarakat sekaligus memperkuat perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kolaborasi dengan sektor jasa keuangan juga diarahkan untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan hal tersebut ketika menghadiri UMKM Finance Summit 2026 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (11/8/2026).
Dalam forum tersebut, pemerintah mempertemukan pelaku UMKM, lembaga keuangan, investor, industri fintech, serta sejumlah pemangku kepentingan. Menteri Ara, sapaan Maruarar Sirait, menyampaikan materi bertajuk “Sinergi Kebijakan Pembiayaan Perumahan yakni Pemanfaatan Kredit Program Perumahan untuk Pengembangan UMKM dalam Rangka Mendukung Ketahanan Ekonomi Nasional.”
Menurut Menteri Ara, pembiayaan perumahan memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar membantu masyarakat memperoleh hunian layak. Rumah dan lingkungan permukiman yang baik dapat mendukung produktivitas sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan usaha.
“Kita memulai dengan niat baik jadi jangan sampai dibatasi oleh aturan yang dapat menghambat kebaikan untuk rakyat,” ujar Menteri Ara.
Sinergi Pembiayaan Perumahan Dukung Program 3 Juta Rumah
Selanjutnya, Menteri Ara menekankan pentingnya kerja sama antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perbankan, industri keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut menjadi bagian penting untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap pembiayaan rumah yang mudah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Menteri PKP juga mengapresiasi dukungan OJK terhadap sejumlah program prioritas nasional di bidang perumahan. Dukungan itu mencakup penguatan ekspansi kredit perbankan setelah pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) oleh Bank Indonesia.
Selain itu, OJK mendukung pengawasan pengelolaan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh BP Tapera. Industri perbankan, baik BUMN maupun swasta, turut berperan dalam menyalurkan Kredit Rumah Subsidi kepada masyarakat.
Di sisi lain, relaksasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK juga membuka ruang yang lebih luas bagi kelancaran penyaluran Kredit Rumah Subsidi kepada MBR.
“Adanya perubahan kepemimpinan maka ada perubahan empati, simpati dan kebijakan pro rakyat seperti yang dilakukan Presiden Prabowo. Dengan kebijakan OJK yang pro rakyat, kita yakin akan dapat mewujudkan hal tersebut,” imbuh Menteri Ara.
Kuota KUR Perumahan Naik Menjadi Rp50 Triliun
Pada kesempatan yang sama, Menteri PKP memaparkan perkembangan Kredit Program Perumahan (KPP). Salah satu perkembangan penting terlihat dari kenaikan kuota KUR Perumahan dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun.
Menurut Menteri Ara, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan pemerintah terhadap pelaksanaan KUR Perumahan yang dinilai berjalan dengan baik.
Program tersebut tidak hanya menyasar kebutuhan pembiayaan masyarakat untuk memiliki atau memperbaiki rumah. Lebih dari itu, KUR Perumahan juga membuka peluang bagi UMKM yang menjalankan usaha dalam ekosistem perumahan.
Ruang usaha tersebut mencakup pembangunan dan renovasi rumah, penyediaan bahan bangunan, hingga berbagai jasa pendukung lainnya.
“Program perumahan harus memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga dapat menjadi bagian dari ekosistem pemberdayaan masyarakat dan pengembangan UMKM,” jelasnya.
Integrasi Program Perumahan Perluas Manfaat bagi Masyarakat
Pemerintah, lanjut Menteri PKP, terus mengintegrasikan berbagai program perumahan agar manfaatnya semakin tepat sasaran. Langkah tersebut antara lain menggunakan data akurat Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai salah satu dasar dalam merencanakan penyediaan hunian.
Pemerintah juga menempatkan rumah layak huni sebagai salah satu penggerak ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Pada saat yang sama, pengembangan lingkungan permukiman diarahkan agar sehat, aman, resik, indah (ASRI), serta berkelanjutan.
Kemudian, pemerintah memberikan dukungan sertifikasi tanah gratis, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan tersebut membantu memperkuat kepastian hukum atas kepemilikan hunian.
Karena itu, penguatan ekosistem pembiayaan memiliki posisi penting dalam pembangunan perumahan. Sektor perumahan berkaitan erat dengan berbagai aktivitas ekonomi sehingga kemudahan akses pembiayaan dapat memberikan manfaat yang lebih luas.
Ketika masyarakat memperoleh akses pembiayaan yang lebih baik, peluang memiliki rumah layak huni semakin terbuka. Bersamaan dengan itu, kegiatan usaha dan produktivitas ekonomi di sekitar lingkungan tempat tinggal juga dapat berkembang.
UMKM Finance Summit 2026 Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor
UMKM Finance Summit 2026 menjadi ruang untuk memperkuat kerja sama pemerintah, OJK, perbankan, fintech, asosiasi keuangan, pelaku UMKM, serta berbagai pihak terkait.
Forum tersebut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi beserta jajaran, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Staf Khusus Menteri Kiki Sidabutar, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Hadir pula perwakilan asosiasi dan industri keuangan, termasuk pengurus dan anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Selain itu, sejumlah pimpinan lembaga keuangan, penyelenggara fintech, institusi perbankan penyalur pembiayaan, praktisi, serta tokoh kewirausahaan dan digitalisasi bisnis turut mengikuti kegiatan tersebut.
Melalui kolaborasi itu, Kementerian PKP mendorong agar pembiayaan perumahan terus berkembang sebagai instrumen strategis. Pemerintah berharap kebijakan tersebut mampu memperluas akses kepemilikan rumah, mendukung aktivitas UMKM, membuka kesempatan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Dengan demikian, sinergi lintas sektor menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Pemerintah tidak hanya menargetkan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau, tetapi juga ingin membangun ekosistem ekonomi yang memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Komentar