Sisipublik.com – KDKMP sebagai offtaker produk desa menjadi arah baru Kementerian Koperasi untuk memperkuat hilirisasi komoditas masyarakat. Pemerintah ingin koperasi tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya pelaku usaha, tetapi juga mengambil peran dalam menyerap, mengolah, dan memasarkan produk unggulan dari desa dan kelurahan.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan fungsi tersebut membutuhkan dukungan sarana pascaproduksi. Menurut dia, koperasi perlu memiliki peralatan seperti mesin pengering untuk komoditas padi serta fasilitas penyimpanan dingin untuk produk pertanian dan perikanan.
KDKMP sebagai offtaker produk desa dinilai dapat membantu meningkatkan nilai tambah komoditas sebelum masuk ke pasar. Dengan pengolahan yang lebih baik, produk masyarakat tidak harus langsung dijual dalam bentuk bahan mentah sehingga peluang peningkatan pendapatan pelaku usaha menjadi lebih besar.
Kemenkop Soroti Keterbatasan Mesin Pascaproduksi
Ferry menjelaskan, mesin yang tersedia di pasar saat ini lebih banyak mendukung kegiatan praproduksi. Sebaliknya, kebutuhan peralatan untuk tahap setelah panen atau produksi masih terbatas.
Kondisi tersebut membuat koperasi belum dapat menjalankan fungsi hilirisasi secara maksimal. Karena itu, Kementerian Koperasi berencana mendorong penyediaan peralatan dan mesin untuk mendukung kegiatan pascaproduksi mulai 2027.
“Kami akan mendorong agar fungsi offtaker dapat dilaksanakan dengan baik,” ujar Ferry dalam Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Lampung, Jumat (4/9).
Pemerintah berharap dukungan tersebut membuat koperasi memiliki kemampuan lebih besar untuk menangani produk masyarakat, mulai dari penyimpanan hingga pengolahan sebelum pemasaran.
Produk Lokal Diprioritaskan Masuk Gerai KDKMP
Selain memperkuat fasilitas produksi, pemerintah juga mengarahkan gerai KDKMP untuk memprioritaskan produk masyarakat setempat. Produk UMKM dan hasil usaha masyarakat akan mendapat ruang utama dalam jaringan pemasaran koperasi.
Ferry mengatakan koperasi tetap dapat menjalin kemitraan dengan produsen atau prinsipal apabila kebutuhan pokok masyarakat belum dapat dipenuhi dari produk lokal. Dengan demikian, keberadaan gerai KDKMP diharapkan sekaligus membuka pasar yang lebih luas bagi produk desa.
Langkah tersebut juga dapat memperpendek rantai pemasaran. Produk masyarakat memiliki peluang untuk masuk langsung ke jaringan koperasi tanpa terlalu bergantung pada rantai distribusi yang panjang.
Perpres Disiapkan untuk Memperjelas Peran KDKMP
Di sisi lain, pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden sebagai payung hukum operasional KDKMP. Aturan tersebut diharapkan memperjelas tugas dan fungsi koperasi sekaligus mencegah tumpang tindih dengan regulasi kementerian.
Ferry menyebut kehadiran Perpres akan memberikan kepastian mengenai pembagian peran KDKMP. Kepastian aturan menjadi salah satu faktor penting agar koperasi dapat menjalankan fungsi ekonomi secara lebih terarah.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyebut padi, singkong, dan jagung sebagai sejumlah komoditas unggulan daerahnya. Ia menilai penguatan KDKMP dapat membantu meningkatkan nilai tambah komoditas tersebut sekaligus memperbesar perputaran ekonomi di tingkat masyarakat.
Pemerintah daerah, lanjutnya, melihat program KDKMP dan Makan Bergizi Gratis sebagai peluang untuk mengoptimalkan potensi produksi daerah. Kedua program tersebut dapat membuka permintaan sekaligus memperluas pasar bagi komoditas masyarakat.
Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana juga menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung. Dukungan tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing koperasi dan memperkuat perannya dalam perekonomian masyarakat.
Komentar