Sisipublik.com – Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan transformasi PT PLN (Persero) melalui pembenahan model bisnis, peningkatan efisiensi, dan penguatan produktivitas perusahaan. Arahan tersebut juga mencakup percepatan pemanfaatan panel surya berkapasitas 100 gigawatt (GW) sebagai bagian dari upaya mendorong transisi energi nasional.
Prabowo menyampaikan arahan itu dalam pertemuan bersama Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN Suroso Isnandar di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Transformasi PLN menjadi salah satu agenda utama pertemuan tersebut. Rosan menjelaskan bahwa Presiden menginginkan perusahaan listrik milik negara itu bekerja lebih efisien, responsif, dan produktif. Karena itu, pemerintah meminta penyusunan rancangan pembenahan perusahaan agar dapat segera dibahas bersama Presiden.
Transformasi PLN Berfokus pada Model Bisnis dan Efisiensi
Pemerintah menempatkan evaluasi model bisnis sebagai langkah awal untuk memperbaiki kinerja PLN. Melalui kajian tersebut, pemerintah ingin memastikan perusahaan mampu mengelola kegiatan operasional secara lebih efektif sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
Rosan menyatakan bahwa Danantara akan berkoordinasi dengan jajaran PLN untuk mengkaji kebutuhan perubahan secara menyeluruh. Hasil kajian itu nantinya menjadi bahan penyusunan usulan transformasi sebelum pemerintah membahas tindak lanjutnya bersama Presiden.
Selain meningkatkan produktivitas, pembenahan tersebut diharapkan dapat membantu menekan kebutuhan subsidi. Namun, besaran potensi penghematan belum tercantum dalam keterangan yang disampaikan Rosan.
Dengan demikian, pemerintah masih perlu merumuskan langkah konkret, termasuk penyesuaian model bisnis dan indikator keberhasilan, agar agenda transformasi menghasilkan perbaikan kinerja yang terukur.
Energi Surya 100 GW Masuk Agenda Percepatan
Selain reformasi perusahaan, Prabowo meminta percepatan penggunaan panel surya dengan kapasitas 100 GW. Target tersebut menjadi bagian penting dari agenda transisi energi yang memerlukan perencanaan, pembiayaan, pembangunan infrastruktur, serta koordinasi antarlembaga.
Pengembangan energi surya juga menuntut kesiapan jaringan listrik untuk menampung pasokan dari pembangkit berbasis energi terbarukan. Oleh sebab itu, pelaksanaan target tersebut perlu berjalan seiring dengan perencanaan sistem kelistrikan, penguatan jaringan, dan pengelolaan pasokan listrik.
Meski demikian, keterangan Rosan belum merinci jadwal pencapaian target 100 GW, tahapan pembangunan, maupun skema pembiayaan yang akan digunakan. Pemerintah dan PLN perlu memperjelas aspek-aspek tersebut agar publik dapat menilai perkembangan program secara transparan.
PLN Diminta Memperkuat Kesiapan Menghadapi Kondisi Darurat
Pemerintah juga menyoroti kesiapsiagaan PLN dalam menjaga keandalan pasokan listrik ketika terjadi keadaan darurat. Menurut Rosan, perusahaan telah memiliki mekanisme antisipasi, tetapi masih perlu menyempurnakan rencana cadangan atau backup plan.
Penyempurnaan tersebut penting untuk membantu PLN merespons gangguan operasional, kerusakan infrastruktur, maupun kondisi lain yang berpotensi menghambat pelayanan kelistrikan. Perencanaan cadangan yang baik juga dapat mendukung kesinambungan layanan bagi masyarakat dan sektor usaha.
Karena itu, agenda transformasi tidak hanya menyangkut efisiensi bisnis dan pengembangan energi surya. PLN juga perlu memperkuat manajemen risiko serta memastikan prosedur penanganan gangguan berjalan efektif.
Pemerintah Perlu Menetapkan Tahapan Pelaksanaan
Arahan Presiden menjadi titik awal bagi pemerintah, Danantara, dan PLN untuk menyusun langkah transformasi yang lebih terukur. Selanjutnya, kajian model bisnis perlu menghasilkan prioritas kerja, jadwal pelaksanaan, dan indikator evaluasi yang jelas.
Pada saat yang sama, target energi surya 100 GW membutuhkan penjelasan mengenai kapasitas awal, tenggat pencapaian, kebutuhan investasi, dan kesiapan jaringan. Informasi tersebut akan membantu publik memahami kemajuan program sekaligus menilai dampaknya terhadap efisiensi perusahaan dan transisi energi nasional.
Dengan menggabungkan pembenahan bisnis, pengembangan energi terbarukan, dan penguatan kesiapsiagaan, pemerintah mendorong PLN meningkatkan kualitas pengelolaan sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik di Indonesia.
Komentar