Sisipublik.com – Irigasi pertanian 2026 menjadi salah satu langkah Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menjaga lahan tetap berproduksi ketika pasokan air menurun pada musim kemarau. Pemerintah mempercepat pembangunan irigasi perpompaan (IRPOM), irigasi perpipaan (IRPIP), dan bangunan konservasi melalui program Tahun Anggaran 2026.
Langkah tersebut tidak hanya menyasar penyelesaian infrastruktur, tetapi juga memastikan fasilitas yang dibangun segera memberikan manfaat bagi petani. Ketersediaan air menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pertanaman sekaligus membuka peluang peningkatan indeks pertanaman (IP).
Irigasi pertanian 2026 diarahkan menjaga pertanaman
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menempatkan ketersediaan air sebagai salah satu faktor penting dalam mempertahankan produksi pertanian. Karena itu, Kementan mendorong pemanfaatan pompanisasi dan infrastruktur sumber air agar lahan pertanian tetap memperoleh pasokan ketika curah hujan berkurang.
Menurut Amran, penguatan pasokan air memungkinkan petani mempertahankan kegiatan tanam sehingga lahan tidak berhenti berproduksi selama musim kemarau.
Direktur Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian (KPSAP) Kementan, Asmarhansyah, mengatakan percepatan pembangunan IRPOM, IRPIP, dan bangunan konservasi juga berkaitan dengan upaya menghadapi risiko kekeringan serta perubahan iklim.
Asmarhansyah menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan IRPIP, IRPOM, dan Bangunan Konservasi TA 2026 di Denpasar, Bali, Rabu (24/9).
Ia menjelaskan, penyelesaian infrastruktur perlu menyesuaikan kebutuhan air di wilayah pertanian. Dengan begitu, petani dapat segera menggunakan fasilitas tersebut ketika kebutuhan air meningkat.
Verifikasi sumber air menjadi bagian penting
Selain mengejar penyelesaian pembangunan, Kementan memperkuat verifikasi dan validasi sebelum kegiatan berjalan. Langkah ini bertujuan memastikan lokasi, sumber air, luas lahan, serta penerima manfaat sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Koordinator Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Air Pertanian, Emir Kartajasa, menekankan bahwa keberhasilan program tidak cukup hanya berdasarkan penyelesaian pekerjaan fisik.
Menurut Emir, pemerintah perlu memastikan infrastruktur memiliki sumber air yang memadai dan melayani lahan dengan luasan yang jelas. Dengan demikian, fasilitas yang dibangun dapat menghasilkan manfaat setelah masuk tahap pemanfaatan.
Pendekatan tersebut membuat proses verifikasi memiliki peran penting dalam menentukan ketepatan sasaran program. Pemerintah juga perlu memastikan kesiapan kelompok penerima manfaat sebelum pembangunan berlangsung.
Infrastruktur air harus berdampak pada produksi
Kementan mengarahkan pembangunan infrastruktur air agar memberikan dampak langsung terhadap kegiatan pertanian. Artinya, fasilitas yang selesai dibangun harus dapat membantu petani mempertahankan pertanaman, meningkatkan IP, serta mendukung produksi dan produktivitas.
Karena itu, pemerintah tidak hanya mengawal aspek teknis pembangunan. Koordinasi juga mencakup penyelesaian administrasi, kesiapan dokumen, lokasi kegiatan, penerima manfaat, hingga pekerjaan fisik.
Pengawalan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas pertanian, penyuluh, BPLIP, dan pihak terkait lainnya. Koordinasi tersebut diharapkan memperkecil kendala dalam pelaksanaan program sekaligus mempercepat pemanfaatan infrastruktur.
Pada akhirnya, Kementan menempatkan ketersediaan air sebagai bagian dari strategi menjaga kesinambungan produksi pertanian. Jika infrastruktur dapat berfungsi sesuai kebutuhan, petani memiliki peluang mempertahankan kegiatan tanam ketika musim kemarau sekaligus meningkatkan pemanfaatan lahan sepanjang tahun.
Komentar