Sisipublik.com – Kemandirian energi nasional menjadi salah satu fokus pemerintah melalui percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) serta penguatan industri kendaraan listrik. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mendorong penggunaan energi domestik untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor.
Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS hingga 100 gigawatt (GW). Selain itu, pemerintah juga mempercepat penghentian pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan kapasitas 13 GW.
“Tahun ini, kita akan bangun 30 giga watt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 giga watt pembangkit listrik tenaga diesel. Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari yang hampir sepanjang tahun,” ujar Presiden dalam pidatonya di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/08/2026).
Kemandirian Energi Nasional Dorong Efisiensi Biaya Listrik
Pemerintah melihat kemandirian energi nasional tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan sumber energi dalam negeri. Langkah tersebut juga berpotensi menekan biaya penyediaan listrik sekaligus mengurangi kebutuhan impor bahan bakar minyak (BBM).
Presiden menyebut pembangunan PLTS hingga 100 GW dapat menghemat sedikitnya Rp73,9 triliun setiap tahun. Penghematan tersebut berasal dari penurunan biaya pokok produksi listrik.
“Belum lagi kalau kita tidak impor BBM dari luar negeri lagi, dengan 100 gigawatt kebutuhan impor akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa,” kata Presiden.
Karena itu, pemerintah terus memanfaatkan potensi energi surya yang tersedia hampir sepanjang tahun. Pengembangan PLTS menjadi bagian penting dari upaya memperkuat ketahanan energi sekaligus menjaga efisiensi ekonomi.
Kendaraan Listrik Perkuat Industri Dalam Negeri
Selain sektor kelistrikan, pemerintah mempercepat elektrifikasi mobilitas masyarakat. Kebijakan tersebut bertujuan mengurangi konsumsi BBM sekaligus memperluas kapasitas industri kendaraan listrik nasional.
Presiden mengumumkan insentif bagi perusahaan Indonesia yang mampu memproduksi satu juta unit motor listrik di dalam negeri. Pemerintah berharap kebijakan itu mendorong pertumbuhan industri beserta rantai pasoknya.
“Kebijakan ini mempunyai tiga tujuan sekaligus (yaitu) menurunkan biaya kendaraan untuk rakyat, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan purnajualnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Presiden menilai Indonesia memiliki hampir seluruh unsur yang diperlukan untuk membangun ekosistem baterai kendaraan listrik. Dengan demikian, produksi kendaraan listrik dalam negeri dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Penggunaan Energi Lebih Hemat bagi Masyarakat
Menurut Presiden, kendaraan listrik buatan Indonesia bukan sekadar sarana transportasi. Produk tersebut juga dapat membuka peluang penghematan bagi keluarga sekaligus menciptakan lapangan kerja dan sumber penghasilan baru bagi masyarakat.
“Pertama penghematan bagi rakyat, penghematan bagi keluarga mereka. Kita perkirakan mereka akan bayar 50 persen lebih rendah dari pengeluaran yang mereka lakukan sekarang untuk BBM. Bahkan bisa nanti turun hanya 30 persen dari biaya yang mereka keluarkan sekarang. Pengurangan impor energi dan yang sangat penting pekerjaan dan penghasilan bagi anak-anak Indonesia,” tandasnya.
Dengan berbagai kebijakan tersebut, pemerintah mengarahkan transisi energi pada tiga sasaran utama. Ketiganya mencakup penguatan energi domestik, efisiensi biaya masyarakat, serta pertumbuhan industri nasional.
Komentar