Sisipublik.com – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan terbaru mengenai Program Mandatori B50 serta kesiapan infrastruktur untuk mendukung penerapan mandatori bioetanol. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri menyampaikan laporan tersebut saat bertemu Presiden di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/8/2026) sore.
Dalam pertemuan itu, Program Mandatori B50 menjadi salah satu pembahasan utama. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Simon melaporkan perkembangan implementasi B50 yang telah di luncurkan Presiden Prabowo pada Juli 2026.
Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat kemandirian sekaligus ketahanan energi nasional. Pemerintah mendorong pemanfaatan sumber energi dalam negeri agar kebutuhan energi nasional dapat semakin bertumpu pada potensi domestik.
Program Mandatori B50 Terus Berjalan
Perkembangan Program Mandatori B50 menunjukkan langkah pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan biodiesel sebagai bagian dari kebijakan energi nasional. Simon menyampaikan perkembangan pelaksanaan program tersebut langsung kepada Presiden Prabowo.
“Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 (Biodiesel 50%) yang telah diluncurkan Presiden Prabowo bulan Juli lalu serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori bioetanol oleh Pemerintah,” demikian keterangan Sekretaris Kabinet.
Selain mengevaluasi perkembangan B50, pertemuan tersebut juga membahas kesiapan infrastruktur untuk mendukung tahapan penerapan mandatori bioetanol. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya memperkuat penggunaan biodiesel, tetapi juga menyiapkan pilihan energi berbasis sumber daya dalam negeri lainnya.
Prabowo Dorong Penyederhanaan Struktur BUMN
Di sisi lain, Presiden Prabowo memberikan arahan mengenai pembenahan tata kelola perusahaan negara. Ia meminta Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya mengurangi lapisan organisasi serta struktur anak dan cucu perusahaan.
“Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya,” tulis Seskab.
Arahan tersebut bertujuan membuat perusahaan negara memiliki struktur yang lebih sederhana dan mampu bergerak lebih cepat. Selain itu, penyederhanaan organisasi dapat membantu BUMN meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga efisiensi dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Efisiensi BUMN Jadi Perhatian Pemerintah
Selanjutnya, pemerintah menilai pemangkasan struktur organisasi perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pengelolaan BUMN. Rantai pengambilan keputusan yang lebih singkat diharapkan dapat membantu perusahaan merespons kebutuhan secara lebih cepat.
“Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga,” pungkas Teddy.
Pertemuan Prabowo dan Simon tersebut memperlihatkan dua agenda yang terus mendapat perhatian pemerintah. Pertama, pemerintah berupaya memperkuat kemandirian energi melalui pemanfaatan sumber daya nasional. Kedua, pemerintah mendorong pengelolaan BUMN yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan negara serta masyarakat.
Komentar