Sisipublik.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung Percepatan Pembangunan KSPEAN Papua Selatan. Dukungan tersebut di wujudkan melalui penguatan perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi kebijakan lintas sektor, serta peningkatan komunikasi dengan masyarakat.
Menurut Ribka, langkah tersebut penting untuk memastikan program strategis nasional di Papua Selatan berjalan efektif, terarah, dan berkelanjutan. Ia menyampaikan hal itu saat menghadiri Rapat Penetapan Wilayah Kawasan Sentra Produksi Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di Jakarta, Rabu, 10 Juni 2026.
Percepatan Pembangunan KSPEAN Papua Selatan Didukung Tata Ruang yang Jelas
Selain memperkuat koordinasi, Kemendagri juga mendorong kesiapan regulasi sebagai fondasi pembangunan kawasan. Ribka menjelaskan bahwa pemerintah telah menyelesaikan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Selatan Tahun 2025–2029.
Dokumen tersebut menjadi acuan penting dalam mengarahkan pembangunan kawasan secara terpadu. Dengan adanya RTRW, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait dapat mempercepat langkah dari sisi tata ruang, regulasi, hingga aspek teknis.
Lebih lanjut, Percepatan Pembangunan KSPEAN Papua Selatan juga sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan KSPEAN. Karena itu, Kemendagri terus melakukan sinkronisasi program bersama pemerintah daerah agar seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana.
Ribka menilai keberadaan RTRW memberikan kepastian arah pembangunan. Selain itu, dokumen tersebut memudahkan koordinasi antarlembaga dalam mendukung pengembangan sentra pangan dan energi di Papua Selatan.
Komunikasi dengan Masyarakat Menjadi Kunci
Di sisi lain, Ribka menekankan pentingnya pendekatan sosial dalam pelaksanaan program pembangunan. Ia meminta seluruh pihak mengedepankan komunikasi aktif dengan masyarakat, terutama para pemilik hak ulayat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kesiapan teknis dan regulasi. Pemerintah juga perlu membangun kepercayaan, keterbukaan informasi, dan pemahaman bersama dengan masyarakat setempat.
Ia mengingatkan bahwa kurangnya komunikasi dapat memunculkan kesalahpahaman yang berpotensi menghambat pelaksanaan program. Oleh sebab itu, Kemendagri terus mendorong pemerintah daerah memperkuat dialog dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.
Sinergi Diperkuat untuk Percepat Realisasi Program
Selanjutnya, Ribka berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat semakin kuat. Kolaborasi tersebut di nilai penting untuk mempercepat realisasi KSPEAN sebagai salah satu proyek strategis nasional.
Program ini di harapkan mampu mendukung ketahanan pangan, memperkuat ketahanan energi, sekaligus mendorong percepatan pembangunan di kawasan timur Indonesia. Karena itu, Kemendagri berkomitmen memberikan fasilitasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah.
Ribka menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengawal komunikasi dengan masyarakat agar seluruh proses pembangunan berjalan lancar, aman, dan memberikan manfaat nyata. Dengan dukungan semua pihak, di harapkan mampu menghadirkan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah dalam jangka panjang. (j/*)
Komentar