Sisipublik.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mendorong pelatihan dan penempatan kerja bagi penyandang disabilitas melalui peningkatan kompetensi, pengembangan program pelatihan, serta kerja sama yang lebih luas dengan dunia usaha.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan langkah tersebut saat mengunjungi Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (5/8/2026). Kunjungan itu sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah melihat langsung pelaksanaan program pemberdayaan tenaga kerja di daerah.
Pelatihan dan Penempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas
Dalam kunjungan tersebut, Yassierli meninjau berbagai kegiatan pemberdayaan tenaga kerja di BPKK Kendari. Salah satunya mencakup program pelatihan dan penempatan kerja bagi penyandang disabilitas yang mempersiapkan peserta untuk memasuki dunia kerja.
Saat ini, sebanyak 40 penyandang disabilitas mengikuti proses pengenalan dan pelatihan di BPKK Kendari. Setelah menyelesaikan tahapan tersebut, mereka akan mendapat kesempatan untuk memasuki sektor industri ringan sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki.
Menurut Yassierli, peningkatan kemampuan menjadi faktor penting dalam memperluas peluang kerja bagi penyandang disabilitas. Kompetensi yang relevan juga membantu pencari kerja memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang.
“Isu paling penting yang sedang diperjuangkan saat ini adalah pelatihan dan pembekalan terkait penyandang disabilitas agar mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,” ujar Yassierli.
Kemitraan dengan Dunia Usaha Diperluas
Selain meningkatkan keterampilan, Kemnaker juga mendorong perluasan akses penempatan kerja melalui kemitraan dengan perusahaan. Karena itu, BPKK Kendari akan menggelar kegiatan strategis di Makassar yang mempertemukan sekitar 50 perusahaan.
Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki komitmen untuk membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, kegiatan tersebut dapat mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan tenaga kerja yang telah memperoleh pembekalan.
Selain itu, pertemuan tersebut di harapkan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha. Kerja sama itu menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang semakin inklusif.
BPKK Kendari Didorong Menjadi Penggerak Kolaborasi
Yassierli juga menilai BPKK Kendari memiliki posisi strategis karena cakupan wilayah kerjanya cukup luas. Oleh sebab itu, balai tersebut perlu menjalankan fungsi yang lebih luas, tidak hanya menyelenggarakan pelatihan.
Pemerintah mendorong BPKK Kendari menjadi penggerak kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Langkah tersebut bertujuan memperluas akses dan kesempatan kerja bagi masyarakat di wilayah kerjanya.
“Balai ini di harapkan tidak hanya menjadi pusat pelatihan, tetapi juga motor penggerak kolaborasi untuk masyarakat di wilayah kerjanya melalui berbagai tugas dan fungsi yang maksimal,” katanya.
Balai Kemnaker Diminta Lebih Proaktif
Selanjutnya, Menaker meminta seluruh balai di lingkungan Kemnaker meningkatkan peran dalam menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Arahan tersebut berlaku bagi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) maupun BPKK di berbagai daerah.
Kemnaker secara khusus mendorong balai agar memberi perhatian kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan dalam mengakses dunia kerja. Program pelatihan, pemberdayaan, dan kerja sama dengan dunia usaha perlu berjalan secara terintegrasi.
“Kami terus mendorong balai-balai, baik BPVP maupun BPKK di seluruh Indonesia agar lebih proaktif dalam memberikan kontribusi nyata, terutama bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus dalam dunia kerja,” tutupnya. (j/*)
Komentar