Sisipublik.com – Kesehatan mental pekerja perlu mendapat perlindungan setara dengan keselamatan fisik di lingkungan kerja. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mendorong perusahaan memasukkan pencegahan risiko psikososial ke dalam sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) agar tekanan kerja tidak berkembang menjadi gangguan kesehatan maupun masalah keselamatan.
Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono menyampaikan hal tersebut dalam Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat 2026 bertema Dari Kesadaran Menuju Aksi: Mewujudkan Kesehatan Mental dan Kesejahteraan Pekerja di Indonesia, Selasa (17/11/2026).
Kesehatan mental pekerja menjadi perhatian karena tekanan di lingkungan kerja sering kali tidak terlihat. Sebagian pekerja memilih menyembunyikan persoalan yang mereka hadapi. Padahal, beban kerja berlebihan, jam kerja panjang, perundungan, kekerasan, serta minimnya dukungan sosial dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan jiwa.
Dante menegaskan bahwa perusahaan perlu mengambil tanggung jawab lebih besar dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Menurutnya, perlindungan kesehatan mental tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan individu menghadapi tekanan.
“Kesehatan mental pekerja bukan hanya persoalan individu, melainkan isu strategis yang berkaitan langsung dengan keselamatan, produktivitas, dan daya saing bangsa,” ujar Dante.
Ia juga menekankan pentingnya memasukkan kesehatan jiwa ke dalam manajemen K3. Perusahaan perlu memperbaiki sistem dan kondisi kerja, bukan sekadar meminta pekerja menyesuaikan diri dengan tekanan pekerjaan.
Kemenkes Perluas Skrining Kesehatan Jiwa bagi Pekerja
Untuk memperkuat pencegahan, Kemenkes mengintegrasikan skrining kesehatan jiwa ke dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hingga Oktober 2026, lebih dari 54 juta penduduk dewasa dan lanjut usia telah menjalani skrining kesehatan jiwa.
Kemenkes juga menyiapkan akses pemeriksaan melalui jalur pelayanan yang menyesuaikan karakteristik pekerja. Bagi pekerja formal, pemeriksaan kesehatan jiwa terintegrasi dengan pemeriksaan kesehatan berkala di tempat kerja.
Sementara itu, pekerja informal dapat memanfaatkan layanan melalui Puskesmas dan Pos Upaya Kesehatan Kerja. Dengan pendekatan tersebut, pekerja yang tidak memiliki akses pemeriksaan kesehatan dari perusahaan tetap dapat memperoleh layanan skrining.
Selain pemeriksaan dini, Kemenkes memperkuat dukungan psikologis awal melalui Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP) dan layanan Healing119.
Masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam situasi krisis kesehatan jiwa dapat menghubungi 119 ekstensi 8 atau mengakses laman healing119.id.
Risiko Psikososial Perlu Masuk Kebijakan Perusahaan
Guru Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof. Robiana Modjo, menilai perusahaan perlu mengelola risiko psikososial melalui kebijakan yang terintegrasi.
Menurut Robiana, kesadaran mengenai kesehatan mental tidak boleh berhenti pada kegiatan sosialisasi. Perusahaan perlu menerjemahkannya menjadi kebijakan dan praktik yang melindungi pekerja dalam aktivitas sehari-hari.
“Pengelolaan risiko psikososial di tempat kerja perlu dilakukan secara terintegrasi. Kesadaran terhadap pentingnya kesehatan mental harus diterjemahkan menjadi langkah nyata melalui kebijakan dan praktik di lingkungan kerja,” ujar Robiana.
Langkah tersebut dapat menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan kerja yang aman dan mendukung kesejahteraan psikologis. Karena itu, perusahaan perlu memperhatikan kondisi kerja, pola komunikasi, beban pekerjaan, serta dukungan terhadap pekerja yang menghadapi tekanan.
Kolaborasi Jadi Kunci Membangun Budaya Kerja Sehat
Penguatan kesehatan mental pekerja membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah, dunia usaha, fasilitas kesehatan, akademisi, dan pekerja perlu membangun kerja sama agar perlindungan kesehatan jiwa berjalan beriringan dengan penerapan K3.
Dengan demikian, perusahaan tidak hanya berfokus pada pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Perhatian terhadap tekanan psikologis juga perlu masuk dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang sehat.
Dorongan Kemenkes ini menempatkan kesehatan mental sebagai bagian dari tanggung jawab perlindungan pekerja. Penerapannya membutuhkan kebijakan perusahaan yang nyata, akses layanan kesehatan jiwa, serta lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan seluruh pekerja.










Komentar