Sisipublik.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta pengurus RT dan RW di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, terlibat langsung dalam percepatan pendataan bantuan sosial melalui program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Pemerintah menargetkan keterlibatan perangkat lingkungan mampu memperluas pendaftaran warga sekaligus mengurangi risiko penerima bantuan yang berhak justru terlewat.
Ajakan tersebut muncul karena capaian pendaftaran Perlinsos Digital di Brebes baru mencapai 23,72 persen atau sekitar 170.740 kepala keluarga (KK) dari total sasaran 719 ribu KK. Angka ini menunjukkan masih besarnya pekerjaan pemerintah daerah dalam memperbarui data calon penerima bantuan sosial.
Gus Ipul menyampaikan arahan itu dalam kegiatan Graduasi Mandiri Keluarga Penerima Manfaat, Sosialisasi Agen Perlinsos, dan Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat di Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Brebes, Selasa (17/11/2026) malam. Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma dan Wakil Bupati Wurja turut menghadiri kegiatan tersebut.
Perlinsos Digital Andalkan Peran RT dan RW
Gus Ipul menilai pengurus RT dan RW memiliki posisi strategis karena mengenal kondisi masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan keterlibatan mereka untuk membantu warga masuk ke sistem pendataan digital.
“Kita ajak RT, RW, Dinas Sosial, dan seluruh unsur untuk bisa membantu agar masyarakat masuk ke sistem digital. Kalau data akurat, bansos akan tepat sasaran. Kami bisa bekerja baik kalau RT/RW bergerak memasukkan datanya ke sistem, dan nanti sistem yang akan menjawab layak atau tidak,” ujar Gus Ipul.
Selain pengurus lingkungan, pemerintah membuka kesempatan bagi perangkat desa dan kelurahan, operator data desa, ASN, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), kader dasawisma, penyuluh KB dan pertanian, Babinsa, serta Bhabinkamtibmas untuk menjadi agen Perlinsos.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut penting karena sebagian warga belum memiliki ponsel pintar atau belum memahami prosedur pendaftaran daring. Melalui pendampingan langsung, masyarakat diharapkan dapat mengakses layanan tanpa menghadapi kendala teknis.
Agen Perlinsos Tidak Boleh Memungut Biaya
Gus Ipul juga mengingatkan bahwa agen Perlinsos menjalankan tugas secara sukarela. Mereka dapat memulai pendampingan dari lingkungan keluarga dan tetangga terdekat tanpa meminta imbalan atau biaya kepada warga.
Namun, agen Perlinsos tidak memiliki kewenangan menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial. Mereka hanya membantu proses pendaftaran dan memastikan warga dapat mengakses sistem.
“Penentuan kelayakan sepenuhnya dilakukan oleh sistem melalui pengolahan dan pemadanan berbagai data pemerintah, bukan oleh orang per orang,” tegasnya.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah ingin memisahkan tugas pendampingan masyarakat dari proses penetapan penerima bantuan. Sistem akan mengolah dan mencocokkan data untuk menentukan kelayakan setiap calon penerima manfaat.
DTSEN Menjadi Dasar Pemadanan Data Penerima Bansos
Program Perlinsos Digital menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Sistem ini mengembangkan proses verifikasi melalui pencocokan data lintas instansi pemerintah.
Selain identitas dan alamat, sistem juga memanfaatkan teknologi pengenalan wajah untuk membantu verifikasi calon penerima manfaat. Selanjutnya, sistem mencocokkan informasi dengan sejumlah basis data, antara lain Direktorat Jenderal Dukcapil, ATR/BPN, Samsat, PT PLN, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta data kepemilikan badan usaha di Kementerian Hukum.
Pemerintah menargetkan sistem Perlinsos Digital beroperasi penuh pada triwulan pertama 2027. Program tersebut menyasar 48 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Hingga awal November 2026, sekitar 18,8 juta keluarga atau 39,2 persen dari target nasional telah menyelesaikan pendaftaran. Dengan demikian, pemerintah masih perlu menjangkau sekitar 29,2 juta keluarga hingga akhir Desember 2026.
Gus Ipul Tantang Brebes Capai 50 Persen Pendaftaran
Rendahnya capaian Brebes mendorong Gus Ipul meminta pemerintah daerah bergerak lebih cepat. Ia menantang pengurus RT/RW, operator desa, dan ASN untuk meningkatkan pendaftaran dari 23,72 persen menjadi 50 persen dalam dua hingga tiga pekan.
“Saya minta Pak RT dan Pak RW pulang dari sini langsung bergerak menjadi agen Perlinsos, daftarkan seluruh warganya ke dalam sistem digital. Jangan sampai ada warga yang berhak justru terlewat karena tidak terdata,” katanya.
Gus Ipul secara khusus meminta Bupati Brebes mengerahkan ASN pemerintah daerah untuk membantu pendampingan dan memperluas jangkauan pendaftaran. Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mengejar target digitalisasi bantuan sosial.
Kegiatan di Brebes tersebut diikuti sekitar 5.000 peserta. Mereka terdiri atas 334 pendamping PKH, 17 TKSK, 50 anggota Karang Taruna, 44 personel Tagana, 45 pekerja sosial kabupaten, 10 Porda, 2.500 operator SIKS-NG dan agen Perlinsos, serta 2.000 KPM PKH bersama pengurus RT dan RW se-Kabupaten Brebes.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan pemerintah kabupaten sekitar, serta jajaran Kementerian Sosial juga menghadiri kegiatan tersebut.
Melalui pelibatan pengurus lingkungan dan berbagai unsur sosial, pemerintah berharap proses pendataan semakin menjangkau keluarga yang membutuhkan. Keakuratan data menjadi fondasi penting agar program bantuan sosial menjangkau masyarakat sesuai kondisi dan kriteria yang berlaku.










Komentar