Sisipublik.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah Indonesia akan memperketat penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026), Prabowo mengungkapkan kepolisian tengah menyelidiki 104 perusahaan terkait kasus karhutla.
Di hadapan para pemimpin negara ASEAN, Prabowo menyatakan pemerintah tidak akan memberikan toleransi kepada perusahaan yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan. Pemerintah juga telah mengambil langkah hukum, mulai dari pencabutan konsesi hingga proses penuntutan terhadap sejumlah korporasi.
Langkah penegakan hukum tersebut menjadi bagian dari upaya Penanganan Karhutla yang kini pemerintah arahkan pada pencegahan secara sistematis. Prabowo menilai pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika kebakaran sudah meluas, tetapi juga perlu memperkuat pengawasan dan pencegahan sejak dini.
Penanganan Karhutla, Pemerintah Cabut 17 Konsesi Perusahaan
Prabowo memaparkan sejumlah tindakan pemerintah terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. Hingga penyampaian pernyataan tersebut, pemerintah telah mencabut 17 konsesi perusahaan.
Selain itu, sebanyak 26 perusahaan masih menjalani penyelidikan, 11 perusahaan telah menghadapi dakwaan, dan 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar perusahaan yang akan didakwa.
Secara keseluruhan, Prabowo menyebut kepolisian tengah menyelidiki 104 perusahaan terkait kasus karhutla.
“Kami telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan. 26 perusahaan saat ini sedang dalam penyelidikan. 11 perusahaan telah didakwa. 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa. Secara keseluruhan, 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan oleh kepolisian kami,” tegas Prabowo.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin memperkuat pertanggungjawaban korporasi dalam kasus kebakaran hutan. Namun, proses penyelidikan dan penegakan hukum tetap harus berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kebakaran Berlangsung Hampir Empat Bulan, 16 Petugas Gugur
Selain memaparkan langkah penegakan hukum, Prabowo menjelaskan besarnya upaya pemerintah dalam mengendalikan kebakaran hutan yang berlangsung hampir empat bulan.
Pemerintah mengerahkan 71.000 personel pemadam kebakaran hutan untuk menangani bencana tersebut. Operasi pemadaman juga menimbulkan korban jiwa dan kerugian peralatan.
Sebanyak 16 personel meninggal dunia ketika menjalankan tugas. Sejumlah petugas lainnya mengalami luka-luka, sementara dua helikopter turut hilang dalam operasi penanganan kebakaran.
“Kami telah mengerahkan 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan. Kami kehilangan 16 orang yang meninggal, dan banyak lagi yang terluka saat memadamkan api. Kami juga kehilangan dua helikopter,” ungkapnya.
Di sisi lain, kebakaran tersebut turut menimbulkan dampak lintas batas negara. Kabut asap dari Indonesia menyebar hingga wilayah Malaysia dan Singapura sehingga memengaruhi masyarakat di kedua negara tersebut.
Prabowo Minta Maaf kepada Malaysia dan Singapura
Dalam forum ASEAN tersebut, Prabowo juga menyampaikan permohonan maaf atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia kepada Malaysia dan Singapura atas dampak kabut asap akibat karhutla.
Kepala Negara mengakui bahwa kebakaran hutan tidak hanya menjadi persoalan domestik, tetapi juga berdampak terhadap hubungan dan kepentingan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
Karena itu, pemerintah Indonesia berupaya menangani kebakaran sekaligus memastikan kejadian serupa tidak kembali menimbulkan dampak lintas batas pada masa mendatang.
Prabowo meyakinkan para pemimpin ASEAN bahwa Indonesia telah mengerahkan kemampuan terbaik untuk mengendalikan kebakaran dan menangani dampaknya.
Pemerintah Siapkan Lembaga Baru untuk Perkuat Pencegahan
Lebih lanjut, Prabowo menekankan perlunya perubahan strategi dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah ingin menggeser pendekatan yang selama ini berfokus pada pemadaman dan mitigasi menuju sistem pencegahan yang lebih terencana.
Untuk mendukung perubahan tersebut, pemerintah tengah menyiapkan pembentukan lembaga baru serta sejumlah program khusus pencegahan karhutla.
Melalui langkah ini, pemerintah berharap dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan kesiapsiagaan, dan mengurangi risiko kebakaran sebelum api meluas.
Komitmen tersebut juga menjadi pesan Indonesia kepada negara-negara ASEAN bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja berkelanjutan, penegakan hukum terhadap korporasi yang terbukti melanggar, serta sistem pencegahan yang lebih kuat.











Komentar