Sisipublik.com – Kebijakan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan harga khusus BBM untuk nelayan sebagai langkah memperkuat sektor perikanan nasional. Arahan mengenai harga khusus BBM untuk nelayan muncul dalam rapat terbatas di Kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Senin, 13 Juli 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hasil pembahasan usai rapat tersebut.
Selanjutnya, pemerintah menilai biaya bahan bakar menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pelaku usaha perikanan. Karena itu, kebijakan baru ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional.
Airlangga menjelaskan harga BBM non-subsidi sebelumnya mencapai sekitar Rp21.300 per liter. Kondisi tersebut membuat biaya melaut semakin tinggi bagi kapal berukuran menengah.
Sementara itu, nelayan dengan kapal di bawah 30 GT telah memperoleh BBM bersubsidi seharga Rp6.800 per liter. Pemerintah kemudian menilai pelaku usaha kapal 30 hingga 200 GT juga membutuhkan dukungan serupa.
Oleh sebab itu, pemerintah menyepakati harga BBM sebesar Rp15.000 per liter bagi kelompok tersebut. Angka itu diharapkan mampu menjaga daya saing sektor perikanan nasional.
Airlangga menjelaskan harga rata-rata produksi solar dalam negeri berada di kisaran Rp18.600 per liter. Karena itu, pemerintah menyiapkan dukungan sekitar Rp3.600 per liter.
Namun, dukungan tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah memilih memanfaatkan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Selain itu, pemerintah menetapkan kuota penyaluran mencapai 400.000 ton. Kuota tersebut berlaku untuk kebutuhan selama enam bulan ke depan.
Harga Khusus BBM untuk Nelayan Jadi Langkah Baru Perkuat Industri Perikanan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian bagi pelaku usaha perikanan.
Menurut Bahlil, harga BBM Rp15.000 per liter akan membantu kegiatan operasional kapal nelayan berukuran 30 GT hingga 200 GT.
Di sisi lain, Kementerian ESDM segera menyiapkan regulasi sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut. Regulasi itu akan mengatur mekanisme pemberian dukungan harga.
Bahlil memastikan kementeriannya segera menerbitkan surat keputusan untuk mempercepat pelaksanaan program. Langkah itu menjadi tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo.
Harga Khusus BBM untuk Nelayan Dikawal Lewat Regulasi dan Pengawasan Ketat
Pemerintah juga menaruh perhatian pada proses penyaluran BBM. Karena itu, pengawasan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan.
Selanjutnya, Kementerian ESDM akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kedua kementerian akan menentukan titik penyaluran yang sesuai.
Langkah tersebut bertujuan memastikan bantuan benar-benar diterima oleh pelaku usaha yang berhak. Pemerintah juga ingin mencegah penyalahgunaan dalam distribusi BBM.
Selain menjaga ketepatan sasaran, pemerintah berharap kebijakan ini mampu meningkatkan produktivitas sektor perikanan nasional. Biaya operasional yang lebih rendah dapat mendukung aktivitas melaut.
Pada akhirnya, harga khusus BBM untuk nelayan diharapkan memperkuat daya saing industri perikanan Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga keberlanjutan program tanpa membebani APBN. (j/*)
Komentar