Sisipublik.com – Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tetap terjaga hingga akhir 2026 meski harga minyak dunia bergerak naik akibat ketidakpastian geopolitik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Bahlil menyampaikan hal itu saat memberikan keynote speech dalam Innovation Technology for Social and Environmental Awards (INTECHSEA) 2026 di Jakarta, Senin (14/9/2026). Ia menilai gejolak konflik global membuat pemerintah perlu menyiapkan sumber pasokan energi dari berbagai negara agar kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi.
Kondisi tersebut menjadi tantangan karena kebutuhan BBM Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sedangkan lifting minyak domestik masih berada di kisaran 600.000–610.000 barel per hari. Dengan kesenjangan itu, Indonesia masih membutuhkan pasokan minyak dari luar negeri. Pemerintah pun terus mencari sumber impor sekaligus mendorong peningkatan produksi dalam negeri.
Harga BBM Subsidi Jadi Prioritas Pemerintah
Dalam menghadapi tekanan harga minyak global, harga BBM subsidi menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Bahlil memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi hingga 31 Desember 2026, meskipun harga minyak dunia mengalami kenaikan.
Menurut dia, keputusan tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah mempertahankan daya beli masyarakat. Pemerintah juga harus menyiapkan kebijakan agar perubahan harga minyak internasional tidak langsung membebani konsumen BBM bersubsidi.
Pemerintah sebelumnya menetapkan asumsi harga Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 sebesar 70 dolar AS per barel. Sementara itu, harga minyak dunia dalam perkembangan terbaru telah bergerak jauh di atas asumsi tersebut.
Diplomasi Pasokan Minyak Diperkuat
Untuk mengurangi risiko gangguan pasokan, pemerintah memperluas kerja sama dengan sejumlah negara. Salah satunya melalui pembahasan pengadaan minyak mentah dari Rusia untuk memenuhi kebutuhan kilang dalam negeri.
Bahlil sebelumnya menjelaskan bahwa Indonesia membutuhkan pasokan dari berbagai sumber karena produksi domestik belum mampu memenuhi konsumsi. Pemerintah juga telah menyiapkan pengadaan minyak Rusia secara bertahap dan menyiapkan kontrak jangka panjang. Langkah tersebut menjadi semakin penting di tengah ketidakpastian geopolitik.
Hilirisasi Diminta Beri Manfaat ke Daerah
Selain menjaga pasokan energi, Bahlil menempatkan hilirisasi sebagai strategi untuk memperbesar nilai tambah ekonomi di dalam negeri. Ia mencontohkan perkembangan ekspor produk berbasis nikel yang meningkat tajam setelah pemerintah menghentikan ekspor bijih nikel dan mendorong pengolahan di dalam negeri.
Data yang pernah disampaikan Bahlil menunjukkan nilai ekspor nikel meningkat dari sekitar 3,3 miliar dolar AS pada 2017–2018 menjadi lebih dari 33 miliar dolar AS pada 2023. Angka tersebut menggambarkan besarnya potensi nilai tambah ketika bahan mentah diproses sebelum masuk pasar ekspor.
Namun, pemerintah menilai peningkatan nilai ekspor saja belum cukup. Karena itu, Bahlil mendorong agar kegiatan hilirisasi melibatkan pengusaha lokal, UMKM, dan koperasi di wilayah penghasil bahan baku.
Menurut dia, perputaran ekonomi dari industri pengolahan harus memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat di daerah.
Riset Mineral Kritis Jadi Pendukung Hilirisasi
Penguatan riset juga menjadi bagian dari strategi tersebut. Bahlil menyatakan dukungan terhadap rencana Universitas Hasanuddin mendirikan Institut Mineral Kritikal.
Pengembangan lembaga riset itu dinilai relevan karena Indonesia memiliki sumber daya mineral yang menjadi bahan penting bagi industri masa depan, termasuk nikel dan kobalt serta potensi logam tanah jarang. Dengan demikian, kebijakan energi pemerintah tidak hanya berfokus pada menjaga harga BBM subsidi di tengah gejolak minyak dunia.
Komentar