Sisipublik.com – Suahasil Nazara menempatkan kesehatan APBN, disiplin defisit, dan efektivitas belanja sebagai fokus awal setelah Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026). Ia mendapat mandat untuk memastikan pengelolaan keuangan negara tetap kredibel sekaligus mendukung program prioritas pemerintah.
Dalam menjalankan tugas tersebut, Suahasil menyatakan pemerintah tetap menjaga defisit APBN di bawah batas 3 persen. Menurut dia, batas tersebut menjadi bagian dari upaya mempertahankan kesehatan keuangan negara di tengah kebutuhan pembiayaan berbagai program pemerintah.
Suahasil Nazara jaga defisit APBN di bawah 3 persen
Suahasil Nazara mengatakan Presiden Prabowo memberikan arahan agar Kementerian Keuangan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Karena itu, APBN harus mampu membiayai program prioritas tanpa mengabaikan prinsip pengelolaan fiskal yang sehat.
“Defisit akan tetap di bawah 3 persen,” kata Suahasil seusai pelantikan.
Selain menjaga defisit, Suahasil menilai APBN perlu memiliki kredibilitas di mata masyarakat. Artinya, pemerintah harus menjalankan anggaran secara terukur sehingga publik dapat memahami arah kebijakan dan mempercayai pengelolaan keuangan negara.
Pandangan tersebut sejalan dengan posisi APBN sebagai instrumen yang tidak hanya membiayai belanja pemerintah, tetapi juga menopang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, Kementerian Keuangan juga menempatkan kesehatan APBN sebagai salah satu prinsip dalam penyusunan kebijakan fiskal.
Efisiensi APBN diarahkan pada manfaat belanja
Suahasil juga membawa perhatian pada kualitas penggunaan anggaran. Ia menegaskan bahwa efisiensi tidak berarti pemerintah sekadar memangkas belanja. Sebaliknya, pemerintah perlu memastikan anggaran yang tersedia menghasilkan keluaran maksimal dan memberi manfaat bagi masyarakat.
“Efisiensi itu bukan hanya sekadar potong belanja. Efisiensi itu adalah menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal,” ujar Suahasil.
Dengan pendekatan tersebut, evaluasi belanja tidak berhenti pada besarnya anggaran yang dapat dikurangi. Pemerintah perlu melihat hasil dari setiap pengeluaran agar APBN benar-benar mendukung sasaran pembangunan dan program prioritas.
Arah ini juga membuat kualitas pelaksanaan anggaran menjadi bagian penting dari tugas Kementerian Keuangan. Belanja yang lebih selektif dan berorientasi manfaat dapat membantu pemerintah menjaga ruang fiskal sekaligus mempertahankan dampak program bagi masyarakat.
Komunikasi publik menjadi bagian dari kredibilitas APBN
Selain aspek fiskal, Suahasil menyoroti pentingnya komunikasi publik dalam menjaga kepercayaan terhadap APBN. Ia menyatakan pemerintah perlu menyampaikan kebijakan keuangan negara secara konsisten agar masyarakat memahami alasan dan manfaat dari setiap kebijakan.
Menurut Suahasil, kredibilitas APBN tidak hanya bergantung pada kondisi keuangan negara, tetapi juga pada kemampuan pemerintah memberikan informasi yang dapat dipercaya. Karena itu, komunikasi publik akan berjalan beriringan dengan pengelolaan anggaran.
Setelah pelantikan, Suahasil juga memastikan proses transisi di Kementerian Keuangan berjalan secara terkoordinasi. Langkah tersebut penting agar pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan program pemerintah tetap berlanjut tanpa gangguan.
Dengan demikian, agenda awal Suahasil sebagai Menkeu tidak hanya berkaitan dengan menjaga batas defisit. Ia juga menghadapi tuntutan untuk memastikan setiap rupiah belanja menghasilkan manfaat yang jelas serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap pengelolaan APBN.
Komentar