Sisipublik.com – Pemerintah memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau melalui kerja sama Kementerian Koperasi (Kemenkop) dengan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH). Langkah ini membuka ruang bagi koperasi untuk mengembangkan pengelolaan lingkungan berkelanjutan, ekonomi sirkular, serta koperasi dalam perdagangan karbon.
Kedua kementerian menandai kerja sama tersebut melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dan Menteri LH/Kepala BPLH Mohammad Jumhur Hidayat. Kegiatan berlangsung di kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Menkop Ferry Juliantono menilai koperasi dalam perdagangan karbon dapat membuka peluang usaha baru sekaligus memperkuat pengetahuan anggota koperasi mengenai tata kelola yang memperhatikan prinsip keberlanjutan.
Koperasi dalam Perdagangan Karbon Buka Peluang Usaha Baru
Menurut Ferry, koperasi membutuhkan dukungan literasi dan pengetahuan mengenai pengelolaan usaha yang sesuai dengan norma lingkungan hidup. Pada saat yang sama, koperasi dapat mendukung berbagai program KLH/BPLH.
“Koperasi memerlukan dukungan literasi serta pengetahuan pengelolaan berkelanjutan sesuai norma-norma lingkungan hidup. Di sisi lain, koperasi juga siap menjadi instrumen utama dalam menyukseskan program-program Kementerian Lingkungan Hidup,” ujar Menkop usai penandatanganan kerja sama.
Selain Ferry dan Jumhur, kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Panel Barus, serta Sekretaris Kementerian LH/BPLH Rosa Vivien Ratnawati.
Lebih lanjut, Ferry menjelaskan bahwa koperasi dapat mengambil peran dalam pengolahan limbah dan sampah. Salah satunya melalui pengelolaan minyak jelantah dengan pendekatan modern maupun prinsip ekonomi sirkular.
Dengan model tersebut, koperasi tidak hanya ikut menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan itu juga dapat menciptakan nilai tambah ekonomi secara langsung bagi anggota.
Koperasi Dorong Manfaat Perdagangan Karbon Lebih Inklusif
Selanjutnya, Kemenkop mendorong gerakan koperasi untuk ikut mengembangkan perdagangan karbon. Kebijakan tersebut sejalan dengan langkah Kemenkop yang baru-baru ini meresmikan pabrik kelapa sawit (CPO) milik koperasi di Musi Banyuasin.
Ferry menekankan bahwa perdagangan karbon perlu memberikan manfaat secara luas. Manfaat tersebut tidak hanya untuk korporasi, tetapi juga masyarakat akar rumput, indigenous people, dan masyarakat adat yang selama ini ikut menjaga kelestarian lingkungan.
Karena itu, pemerintah perlu mendorong pengorganisasian kelompok masyarakat tersebut melalui koperasi. Dengan begitu, mereka memiliki wadah bersama yang kuat sekaligus memperoleh manfaat ekonomi secara langsung dan berkelanjutan dari perdagangan karbon.
“Kami mendorong agar koperasi terlibat dalam proses perdagangan karbon. Ini akan menjadi peluang dan lapangan usaha baru yang sangat potensial bagi kegiatan koperasi di Indonesia,” kata Menkop menambahkan.
Sementara itu, Menteri LH/Kepala BPLH Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan kolaborasi tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto. Arahan itu menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia.
Jumhur juga menilai keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis menjadi bentuk nyata dari konsep “revolusi kerakyatan”. Menurut dia, perubahan tersebut dapat tumbuh dari masyarakat yang memiliki cita-cita untuk mentransformasi kehidupan sosial dan ekonomi.
“Ini adalah pembalikan arah bangunan masyarakat menuju cita-cita konstitusional, revolusi tidak harus dikobarkan dari luar, melainkan dilakukan oleh siapa saja yang bercita-cita mentransformasi masyarakat. Dan pengawal utama gagasan besar Presiden dalam urusan ini adalah Menteri Koperasi,” tegas Jumhur.
Dengan kerja sama tersebut, pemerintah berharap koperasi dapat mengambil peran lebih luas dalam kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan lingkungan. Penguatan kapasitas koperasi juga menjadi bagian penting agar manfaat ekonomi dari pengelolaan lingkungan dapat dirasakan anggota dan masyarakat secara berkelanjutan.
Komentar