Sisipublik.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan disiplin anggaran Jawa Barat saat melakukan kunjungan mendadak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Barat di Bandung, Senin (24/8/2026). Ia meminta pengelolaan belanja negara berjalan lebih presisi dan tidak mengganggu program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Purbaya secara khusus menyoroti perencanaan belanja pegawai. Menurut dia, pemerintah perlu menghitung kebutuhan belanja tersebut sejak awal agar tidak menghadapi kekurangan pagu pada akhir tahun anggaran.
Karena itu, disiplin anggaran Jawa Barat juga berkaitan dengan pengendalian pergeseran anggaran. Purbaya mengingatkan agar kebutuhan belanja pegawai tidak mengurangi anggaran untuk program yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat, kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak.
Disiplin Anggaran Jawa Barat Diikuti Pengawasan Program Strategis
Selain mengevaluasi pengelolaan anggaran, Purbaya meninjau perkembangan sejumlah program strategis pemerintah di Jawa Barat. Pemantauan tersebut mencakup Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Untuk KDKMP, Jawa Barat memiliki 5.970 unit. Pemerintah menargetkan survei terhadap 147 KDKMP, sedangkan hingga kunjungan berlangsung petugas telah menyurvei 22 unit. Pemantauan juga menemukan sejumlah KDKMP yang sudah menyelesaikan pembangunan.
Sementara itu, Kanwil DJPb Jawa Barat telah menyurvei 22 dari 26 Sekolah Rakyat. Hasil pemantauan menunjukkan kondisi sekolah secara umum baik dengan fasilitas pembelajaran yang relatif lengkap.
Setiap kelas memiliki smartboard, sedangkan setiap siswa memperoleh satu laptop. Namun, Purbaya menilai keunggulan program tersebut belum mendapat perhatian publik yang memadai.
Ia karena itu meminta pemerintah memperkuat komunikasi publik dan promosi Sekolah Rakyat agar masyarakat mengetahui manfaat serta fasilitas program tersebut.
SPPG Jawa Barat Diminta Memiliki Indeks Penilaian
Pengawasan berikutnya menyasar SPPG. Jawa Barat memiliki 6.794 unit SPPG dengan target survei 199 unit. Hingga saat ini, petugas telah melakukan survei terhadap 275 SPPG.
Kapasitas setiap SPPG berada pada kisaran 1.600 hingga 2.800 porsi. Penerima manfaat mencakup siswa PAUD hingga SMA sederajat, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Berdasarkan pemantauan tersebut, kualitas makanan di SPPG Jawa Barat secara umum mendapat penilaian baik dan dapat diterima penerima manfaat. Namun, pemerintah tetap membutuhkan ukuran yang lebih seragam untuk mengevaluasi pelaksanaannya.
Karena itu, Purbaya meminta Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun indeks penilaian SPPG dengan skala yang jelas, misalnya 1 sampai 5. Indeks tersebut dapat mengukur kualitas pelaksanaan dan tingkat penerimaan penerima manfaat sekaligus menjadi alat pembanding kinerja SPPG antarwilayah secara nasional.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa evaluasi program tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran. Pemerintah juga ingin memastikan pelaksanaan program strategis memiliki ukuran kinerja yang dapat dibandingkan dan dipertanggungjawabkan.
Komentar