Sisipublik.com – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) memicu penurunan kualitas udara di tujuh provinsi dan meningkatkan risiko kesehatan bagi kelompok rentan. Karena itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta fasilitas kesehatan di wilayah terdampak memberi perlindungan lebih kepada anak-anak, lansia, ibu hamil, serta warga dengan penyakit penyerta.
Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes Then Suyanti mengatakan puncak musim kemarau pada Juli-September 2026 turut meningkatkan potensi Karhutla. Kondisi tersebut membuat masyarakat menghadapi paparan polutan dalam konsentrasi tinggi.
Karhutla dan Risiko Polusi bagi Kelompok Rentan
Karhutla menghasilkan sejumlah polutan berbahaya, terutama partikel halus PM2,5, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan senyawa organik beracun. Polutan tersebut dapat masuk melalui sistem pernapasan dan memengaruhi kesehatan tubuh.
Anak-anak menghadapi risiko lebih besar karena paru-paru dan sistem kognitif mereka masih berkembang. Sementara itu, paparan polusi pada lansia dapat memperburuk gangguan pernapasan dan meningkatkan risiko masalah kardiovaskular.
Selain itu, kualitas udara yang buruk juga berkaitan dengan peningkatan keluhan kesehatan masyarakat. Kemenkes mencatat kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) mencapai 165.747 kasus di Kalimantan Barat sejak 1 Januari hingga awal Agustus 2026.
Di Kalimantan Selatan, jumlah kasus ISPA mencapai 18.423 kasus. Sementara itu, Kalimantan Tengah mencatat lebih dari 3.000 kasus pada periode 10-16 Agustus 2026.
Karhutla Dorong Penguatan Layanan Kesehatan
Melihat perkembangan tersebut, Kemenkes mengerahkan 321 tenaga kesehatan tambahan ke wilayah terdampak. Tenaga tersebut memperkuat pelayanan di puskesmas dan rumah sakit rujukan.
Selain tenaga kesehatan, pemerintah juga menyalurkan perlengkapan untuk mendukung pelayanan medis. Bantuan tersebut mencakup 262.000 masker medis dan N95, 119 oksigen konsentrator, 40.000 pasang sarung tangan medis, serta 4.900 set alat pelindung diri.
Kemenkes juga menyediakan Pemberian Makanan Tambahan bagi ibu hamil, balita, dan lansia. Langkah tersebut bertujuan membantu memenuhi kebutuhan gizi kelompok yang menghadapi risiko lebih tinggi selama kondisi lingkungan memburuk.
Di sejumlah lokasi, Kemenkes turut menyiagakan Rumah Oksigen. Fasilitas tersebut menyediakan ruangan dengan penyaring udara dan oksigen konsentrator untuk membantu warga yang mengalami keluhan sesak napas akut.
Strategi Kemenkes Hadapi Dampak Karhutla
Kemenkes menjalankan perlindungan masyarakat melalui tiga tingkatan. Pertama, pemerintah mendorong pencegahan dengan membatasi aktivitas luar ruangan dan memperbaiki kualitas udara dalam ruangan.
Masyarakat juga perlu menutup rapat sirkulasi udara dari luar ketika kualitas udara memburuk. Penggunaan penyaring udara dan masker respirator seperti N95 juga menjadi bagian dari langkah perlindungan.
Kedua, Kemenkes memperkuat deteksi serta penanganan dini. Puskesmas perlu menjaga ketersediaan obat esensial, melakukan pemantauan kesehatan, dan mendorong masyarakat segera mencari pertolongan ketika muncul gejala.
Ketiga, pemerintah menyiapkan penanganan lanjutan untuk mencegah komplikasi. Fasilitas kesehatan perlu mempercepat penanganan kegawatdaruratan dan rujukan pasien yang membutuhkan layanan rumah sakit.
Kemenkes sebenarnya telah menyiapkan langkah antisipasi sejak Mei 2026. Saat itu, kementerian menerbitkan Surat Edaran Kewaspadaan terkait potensi krisis akibat kemarau dan polusi udara kepada seluruh kepala daerah.
Selanjutnya, Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons Kemenkes terus memantau perkembangan penyakit harian. Pemantauan tersebut membantu pemerintah mempercepat respons ketika kondisi kesehatan masyarakat di wilayah terdampak mengalami perubahan.
Dengan demikian, perlindungan kelompok rentan menjadi salah satu fokus utama pemerintah selama musim kemarau dan meningkatnya risiko Karhutla. Masyarakat juga perlu mengurangi paparan polusi serta segera mencari layanan kesehatan ketika mengalami gangguan kesehatan.
Komentar