Sisipublik.com – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mendorong percepatan pelunasan Bipih 2027 melalui penguatan koordinasi dan pelayanan proaktif di seluruh daerah. Langkah ini bertujuan memastikan kuota haji reguler terserap secara optimal sekaligus memberikan kepastian kepada calon jemaah yang memenuhi persyaratan keberangkatan.
Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj RI, Ian Heriyawan, menyampaikan arahan tersebut dalam Sosialisasi Regulasi Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, Selasa (17/11/2026). Dalam kegiatan itu, Ian didampingi Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenhaj, Nurchalis.
Menurut Ian, optimalisasi kuota bukan sekadar mengejar jumlah jemaah yang berangkat. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang jelas, tertib, dan sesuai ketentuan. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran Kemenhaj di daerah bergerak aktif sejak tahap pelunasan.
Pelunasan Bipih 2027 Membutuhkan Pendataan dan Pelayanan Proaktif
Pemerintah membuka pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) reguler tahap pertama pada 10 November hingga 10 Desember 2026. Untuk penyelenggaraan haji 1448 H/2027 M, pemerintah menetapkan kuota haji reguler sebanyak 203.320 jemaah.
Untuk mendukung penyerapan kuota tersebut, Ian meminta petugas daerah memetakan calon jemaah yang berhak melunasi melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Selain itu, petugas perlu mempercepat verifikasi istitaah kesehatan dan memastikan status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Jajaran Kemenhaj juga perlu memperluas sosialisasi mengenai persyaratan, mekanisme pembayaran, serta batas waktu pelunasan. Dengan demikian, calon jemaah memiliki informasi yang cukup sebelum menyelesaikan kewajiban pembayaran.
Di sisi lain, pemerintah harus segera mengidentifikasi hambatan yang mengganggu proses pelunasan. Kendala administrasi, kesehatan, akses perbankan, hingga kurangnya pemahaman jemaah membutuhkan tindak lanjut melalui prosedur resmi dan sesuai kewenangan.
Apabila tahap pertama belum menyerap seluruh kuota, pemerintah akan melanjutkan pengisian melalui mekanisme pelunasan tahap kedua berdasarkan kategori dan persyaratan yang berlaku.
“Jangan hanya menunggu jemaah datang. Kita harus proaktif mengidentifikasi persoalan dan menghadirkan solusi,” tegas Ian. Ia juga mengingatkan seluruh petugas agar mendasarkan setiap keputusan pada regulasi yang jelas serta menjaga pertanggungjawaban administrasi, keuangan, dan hukum.
Lima Nilai K Menjadi Pedoman Pelayanan Haji
Selain mengejar optimalisasi kuota, Ian memperkenalkan lima nilai K sebagai budaya kerja jajaran Kemenhaj. Kelima nilai tersebut meliputi Ketulusan, Ketelitian, Kesungguhan, Kepatuhan, dan Kerja Sama.
Ketulusan mengarahkan petugas untuk mengutamakan amanah dan kepentingan jemaah. Sementara itu, Ketelitian menuntut petugas menjaga akurasi identitas, data, dan dokumen karena kesalahan administrasi dapat menghambat proses keberangkatan hingga penerbitan visa.
Ian menekankan pentingnya ketelitian melalui prinsip tanpa kesalahan atau zero error. Ia bahkan mengingatkan bahwa, “Identitas jemaah adalah nyawa keberangkatan mereka.”
Berikutnya, Kesungguhan mendorong petugas menyelesaikan setiap tahapan pelayanan secara profesional dan bertanggung jawab. Kepatuhan memastikan seluruh kebijakan dan penyelesaian masalah tetap mengikuti regulasi serta dapat dipertanggungjawabkan kepada lembaga pengawasan.
Adapun Kerja Sama menuntut seluruh pemangku kepentingan meninggalkan ego sektoral. Kemenhaj perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, perbankan, perguruan tinggi, akademisi, pemuka agama, dan penyuluh agama.
Kemenhaj Perkuat Sinergi untuk Mewujudkan Tri Sukses Haji
Ian menegaskan, lima nilai K tidak boleh berhenti sebagai slogan organisasi. Seluruh jajaran harus menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari, termasuk ketika mempercepat pelunasan dan menyelesaikan persoalan calon jemaah.
Penerapan nilai tersebut juga harus berjalan seiring dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum. Dengan demikian, upaya meningkatkan penyerapan kuota tidak mengabaikan hak jemaah maupun ketentuan penyelenggaraan ibadah haji.
“Lima nilai K ini harus menjadi pedoman dalam bekerja dan melayani. Dengan ketulusan, ketelitian, kesungguhan, kepatuhan, dan kerja sama, kita dapat memperkuat penyelenggaraan haji sekaligus mewujudkan Tri Sukses Haji,” tutup Ian.











Komentar