Sisipublik.com – Pengamanan museum dan cagar budaya menjadi perhatian Kementerian Kebudayaan untuk melindungi koleksi bersejarah sekaligus menjamin keselamatan pengunjung. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendorong penyusunan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) dan standar operasional prosedur (SOP) yang menyesuaikan karakteristik serta tingkat kerawanan setiap objek.
Fadli Zon menyampaikan hal tersebut saat menerima audiensi Direktur Pengamanan Objek Vital (Pamobvit) Korsabhara Baharkam Polri di Kantor Kementerian Kebudayaan, Senayan, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama pengamanan museum, situs, dan kawasan cagar budaya.
Pengamanan museum dan cagar budaya memerlukan pendekatan sistematis karena setiap lokasi menghadapi ancaman yang berbeda. Selain pencurian dan tindak kriminal, pengelola juga perlu mengantisipasi kebakaran, bencana alam, serta keadaan darurat yang dapat membahayakan pengunjung.
“Aset-aset budaya, situs-situs bersejarah, cagar budaya, museum serta koleksi yang tersimpan di dalamnya merupakan objek vital,” ungkap Fadli Zon.
Ia menilai pengelola museum dan cagar budaya membutuhkan standar keamanan yang jelas, sebagaimana penerapan sistem pengamanan pada berbagai museum dan situs bersejarah di luar negeri. Dengan demikian, setiap lokasi memiliki pedoman untuk menghadapi berbagai kondisi keamanan dan mengatur keselamatan pengunjung.
Polri Dorong Penilaian Risiko Setiap Objek
Direktur Pamobvit Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol. Syahduddi, menyatakan kesiapan Polri mendukung penguatan keamanan museum dan kawasan cagar budaya. Namun, sebelum menentukan kebutuhan pengamanan, Polri perlu melakukan penilaian risiko atau risk assessment terhadap setiap lokasi.
Penilaian tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari akses keluar-masuk, desain bangunan, kondisi lingkungan sekitar, hingga ketersediaan dan kapasitas personel operasional. Hasil pemeriksaan akan membantu menentukan tingkat kerawanan setiap objek.
Selanjutnya, hasil penilaian menjadi dasar penyusunan rekomendasi pengamanan. Rekomendasi itu meliputi jumlah dan klasifikasi personel, penempatan pos pengamanan, serta kebutuhan perangkat pendukung sesuai kondisi masing-masing lokasi.
Polri juga membuka peluang koordinasi teknis dengan unit terkait di Kementerian Kebudayaan. Kerja sama tersebut akan membahas pelaksanaan penilaian risiko dan penyusunan SOP agar pengelola memiliki pedoman pengamanan yang terukur.
Sistem Pengamanan Mencakup Pencegahan hingga Penanganan Darurat
Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan tidak hanya berorientasi pada perlindungan benda bersejarah. Sistem ini juga bertujuan mengurangi kesalahan manusia (human error), mencegah kegagalan operasional, serta melindungi petugas, gedung, peralatan, dan informasi.
Melalui SMP, pengelola dapat memperkuat langkah pencegahan dini dan memiliki pedoman untuk menghadapi kondisi normal maupun keadaan darurat. Selain itu, sistem tersebut membantu petugas menangani gangguan keamanan dan ketertiban secara efektif, efisien, serta terukur.
Di sisi lain, penyusunan SOP perlu memperhatikan kebutuhan operasional setiap museum dan situs cagar budaya. Pengaturan akses pengunjung, pemanfaatan kamera pengawas (CCTV), perangkat pemeriksaan, hingga pengelolaan arus pengunjung menjadi bagian penting dalam sistem tersebut.
Kementerian Kebudayaan Perkuat Kompetensi Petugas
Selain membangun sistem dan perangkat keamanan, Fadli Zon menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Menurutnya, pengamanan museum dan cagar budaya melibatkan personel dengan tugas serta kompetensi yang beragam.
Mereka antara lain Polisi Khusus (Polsus), juru pelihara (Jupel), dan tenaga pengamanan. Karena itu, setiap kelompok petugas membutuhkan standar pelatihan dan prosedur kerja yang sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
Kementerian Kebudayaan mendorong pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan, termasuk memperkuat jumlah serta kemampuan personel Polsus. Langkah ini diharapkan meningkatkan kesiapan petugas dalam mencegah gangguan dan menangani keadaan darurat.
Kerja Sama Kementerian Kebudayaan dan Polri Berlanjut
Dalam audiensi tersebut, kedua pihak juga membahas tindak lanjut kerja sama melalui koordinasi teknis. Kementerian Kebudayaan dan Polri menjajaki penyusunan nota kesepahaman (MoU), perjanjian kerja sama (PKS), serta regulasi sebagai landasan pelaksanaan pengamanan.
Pertemuan ini turut dihadiri Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo, Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Restu Gunawan, Direktur Warisan Budaya Agus Widiatmoko, serta Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Estiyanti Nurjadin.
Dari pihak Polri hadir Kasubdit Pamwaster Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri Kombes Pol. Romadhoni Sutardjo, Kasubdit Audit Sispamobvitnas Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri Kombes Pol. Norul Hidayat, dan Ps. Kaurmin Subdit Pamwisata Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri AKP Juhari.
Melalui koordinasi tersebut, Kementerian Kebudayaan berharap pengamanan museum dan cagar budaya dapat berjalan lebih terencana dan terpadu. Dengan sistem yang sesuai tingkat risiko, perlindungan koleksi bersejarah dan keselamatan pengunjung dapat menjadi bagian dari standar pengelolaan setiap objek kebudayaan.
Komentar