Sisipublik.com – Bendungan Cibeet di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menghadapi tantangan besar pada pembebasan lahan ketika pemerintah mengejar target penyelesaian pada 2028. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait agar persoalan tersebut tidak menghambat pembangunan bendungan yang berperan dalam pengendalian banjir, penyediaan air irigasi, dan kebutuhan air baku.
Perkembangan proyek tersebut menjadi perhatian Komisi V DPR RI saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke lokasi pembangunan, Jumat (11/9/2026). Dalam kunjungan itu, pemerintah memaparkan progres konstruksi sekaligus persoalan pengadaan tanah yang masih perlu segera ditangani.
Bendungan Cibeet masih mengejar percepatan pembebasan lahan
Bendungan Cibeet membutuhkan lahan sekitar 1.700,26 hektare yang mencakup 6.467 bidang. Hingga saat ini, pemerintah telah membebaskan sekitar 145,15 hektare, sedangkan sekitar 1.555,11 hektare masih menjalani proses pembebasan.
Di sisi lain, progres fisik proyek baru mencapai 11,69 persen. Pemerintah menargetkan pembangunan selesai pada 2028 sehingga penyelesaian persoalan lahan menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga laju pekerjaan konstruksi.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai pemerintah perlu memperkuat langkah percepatan karena waktu menuju target penyelesaian semakin terbatas. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Temuan tersebut sejalan dengan perhatian DPR dalam kunjungan terbaru. DPR menyebut lahan yang telah tersedia belum mencukupi kebutuhan pembangunan area pondasi sehingga kondisi tersebut dapat membatasi optimalisasi pekerjaan konstruksi.
Bendungan Cibeet diproyeksikan tekan risiko banjir Karawang-Bekasi
Selain persoalan konstruksi, Bendungan Cibeet memiliki fungsi strategis bagi kawasan hilir Citarum. Pemerintah merancang bendungan ini sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir bersama Bendungan Cijurey dan Bendungan Cipamingkis.
Bendungan Cibeet memiliki kapasitas tampung sekitar 83,28 juta meter kubik. Infrastruktur tersebut diproyeksikan dapat mengurangi dampak banjir pada area sekitar 5.822 hektare. Data Kementerian PU juga menyebut bendungan ini dapat mengurangi debit banjir sekitar 297,97 meter kubik per detik.
Karena itu, percepatan pembangunan tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian proyek infrastruktur, tetapi juga dengan upaya mengurangi risiko banjir di wilayah Karawang dan Bekasi.
Air bendungan menopang irigasi dan kebutuhan masyarakat
Pemerintah juga menyiapkan Bendungan Cibeet untuk memperkuat ketahanan pangan dan air. Bendungan tersebut akan mendukung layanan Daerah Irigasi Tarum Barat sekitar 7.800 hektare serta pengembangan jaringan irigasi baru sekitar 1.036,97 hektare di Jawa Barat.
Selain itu, pemerintah merencanakan pasokan air hingga 3.770 liter per detik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan berbagai keperluan lainnya. Infrastruktur ini juga mencakup rencana Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) berkapasitas 0,25 megawatt.
Pemerintah bahkan membuka peluang pengembangan energi surya terapung dengan potensi kapasitas 141,56 MWp. Dengan demikian, Bendungan Cibeet tidak hanya berfungsi sebagai pengendali banjir, tetapi juga mendukung penyediaan air, irigasi, dan energi.
Pemerintah daerah siapkan tim terpadu
Pemprov Jawa Barat menilai pembangunan Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijurey memiliki kepentingan strategis karena keduanya berkaitan dengan ketahanan pangan. Pemerintah daerah karena itu menyiapkan koordinasi lintas instansi untuk menangani persoalan sosial dan pembebasan lahan.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menyatakan pemerintah daerah akan membentuk tim terpadu untuk menangani persoalan sosial secara terstruktur. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat penyelesaian lahan tanpa mengabaikan proses yang harus berjalan dalam pengadaan tanah.
Kementerian PU terus mendorong koordinasi bersama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan masyarakat. Pemerintah perlu menyelesaikan persoalan lahan agar pekerjaan fisik dapat bergerak lebih optimal dan target penyelesaian pada 2028 tetap terjaga.
Dengan manfaat pengendalian banjir, irigasi, air baku, dan energi yang cukup besar, penyelesaian Bendungan Cibeet kini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mempercepat persoalan pengadaan tanah.
Komentar