Sisipublik.com – KPP BNI memiliki potensi penyaluran pembiayaan sebesar Rp225,5 miliar kepada 418 calon debitur dari sektor perumahan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Potensi tersebut menjadi perhatian Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait karena pembiayaan perumahan tidak hanya menyasar masyarakat, tetapi juga pelaku usaha yang menopang pembangunan hunian.
Potensi pembiayaan itu terungkap dalam Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat BNI di Graha Jalapuspita, Jakarta, Kamis (10/9/2026). Menteri PKP mendorong BNI mempercepat penyaluran agar peluang pembiayaan tersebut segera memberi dampak bagi masyarakat dan pelaku usaha.
KPP BNI Menjangkau Developer hingga UMKM
KPP BNI mencakup pembiayaan dari sisi penyediaan maupun permintaan. Berdasarkan data BNI, terdapat 17 calon debitur dari sisi supply dengan total plafon Rp73,8 miliar.
Rinciannya meliputi enam developer dengan plafon Rp27 miliar, enam kontraktor dengan Rp25 miliar, serta lima toko bangunan dengan Rp21,7 miliar. Sementara itu, sisi demand mencakup 401 calon debitur UMKM dengan total plafon Rp151,7 miliar. Data tersebut menunjukkan cakupan KPP tidak berhenti pada pembeli rumah, tetapi juga menyentuh rantai usaha yang mendukung sektor perumahan.
Selanjutnya, Maruarar berdialog langsung dengan peserta untuk mengetahui kebutuhan pembiayaan di lapangan. Ia menanyakan nilai pembiayaan, tingkat bunga, proses pengajuan, serta memastikan tidak ada pungutan di luar ketentuan.
Menurut Maruarar, pengawasan terhadap proses tersebut penting agar kemudahan pembiayaan benar-benar dirasakan masyarakat. Ia juga meminta masyarakat melaporkan apabila menemukan pungutan atau hambatan yang tidak sesuai aturan.
KPP BNI Didorong Perkuat Ekosistem Usaha Perumahan
Pemerintah menempatkan KPP sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat ekosistem perumahan. Peraturan Menteri PKP Nomor 13 Tahun 2025 mengatur kriteria penerima dan ekosistem KPP, termasuk penguatan kapasitas usaha, produktivitas, dan penyerapan tenaga kerja.
Karena itu, Maruarar mendorong pelaku usaha memanfaatkan pembiayaan secara produktif agar mampu meningkatkan skala bisnis. Ia menilai pengembang, kontraktor, toko bangunan, dan UMKM memiliki peran yang saling berkaitan dalam penyediaan hunian.
“Kita harus naik kelas. Kita harus bangga kalau orang miskin jadi menengah, menengah jadi atas. Tapi dengan cara yang benar, bukan korupsi,” kata Maruarar.
Selain pembiayaan, pemerintah juga memperkenalkan layanan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) kepada masyarakat. Layanan tersebut membantu calon pembeli mencari informasi rumah berdasarkan lokasi dan pilihan hunian yang tersedia.
Maruarar menilai kemudahan informasi perlu berjalan bersama kemudahan pembiayaan. Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi persyaratan dapat memanfaatkan skema rumah subsidi sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, literasi keuangan juga menjadi perhatian. Pelaku UMKM perlu memahami kebutuhan modal, omzet, serta kondisi keuangan usaha sebelum mengambil pembiayaan. Dengan begitu, kredit dapat digunakan untuk kegiatan produktif dan mendukung keberlanjutan usaha.
BNI Ditargetkan Tingkatkan Penyerapan KPP
Menteri PKP selanjutnya meminta BNI meningkatkan penyaluran KPP hingga akhir 2026. Ia berharap BNI dapat masuk jajaran bank dengan penyerapan KPP terbaik melalui layanan pembiayaan yang cepat, mudah, dan sesuai ketentuan.
Dorongan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memperluas penyaluran KPP. Pada Agustus 2026, Kementerian PKP juga menekankan bahwa program ini dirancang untuk memperkuat sisi demand dan supply sekaligus mendukung sektor perumahan dan UMKM.
Maruarar menilai persaingan antarbank dalam menyalurkan KPP dapat mendorong peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Ia berharap BNI mampu memanfaatkan potensi calon debitur yang telah teridentifikasi sehingga pembiayaan tidak berhenti pada tahap sosialisasi.
“Saya percaya BNI bisa ke depan lebih maju lagi dan lebih baik lagi. BNI juga membuat sejarah sebagai bank yang penyerapan KPP-nya paling tinggi, bukan paling rendah,” ujar Maruarar.
Dengan potensi Rp225,5 miliar dari 418 calon debitur, percepatan penyaluran KPP BNI berpeluang mempertemukan kebutuhan pembiayaan masyarakat dengan kebutuhan modal pelaku usaha. Pemerintah berharap proses tersebut ikut memperkuat aktivitas ekonomi yang berkaitan langsung dengan penyediaan dan pemanfaatan hunian.
Komentar