Sisipublik.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong penguatan pelatihan kerja anak muda agar lulusan pelatihan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan peluang memperoleh pekerjaan layak semakin terbuka. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi generasi muda sekaligus mengurangi risiko kemiskinan.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber Kuliah Umum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (28/10/2026). Kegiatan bertema Refleksi Sumpah Pemuda ke-98: Pendidikan Gratis dan Akses Kerja sebagai Jalan Memutus Kemiskinan itu membahas pentingnya pendidikan dan kesempatan kerja bagi masa depan generasi muda.
Menurut Afriansyah, pelatihan kerja anak muda perlu berjalan seiring dengan perluasan akses informasi lowongan, layanan penempatan tenaga kerja, dan perlindungan hak pekerja. Dengan demikian, peningkatan keterampilan tidak berhenti pada proses belajar, tetapi juga membantu peserta memasuki pasar kerja.
Pelatihan Vokasi Harus Sesuai Kebutuhan Industri
Kemnaker mengembangkan pelatihan vokasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK) untuk membekali peserta dengan keterampilan yang relevan. Program tersebut mencakup peningkatan keterampilan, pelatihan ulang, dan sertifikasi kompetensi sebagai bekal memasuki dunia kerja.
Afriansyah menilai, kesesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan industri menjadi faktor penting dalam mempersiapkan tenaga kerja. Karena itu, Kemnaker memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan dunia usaha agar program pelatihan mengacu pada kebutuhan pasar kerja.
Kolaborasi tersebut juga membantu mempertemukan kompetensi lulusan dengan jenis pekerjaan yang tersedia. Selain itu, keterlibatan dunia usaha dapat memberikan masukan mengenai keterampilan yang perlu diperkuat agar peserta lebih siap menghadapi tuntutan pekerjaan.
Akses Informasi Kerja Perlu Berjalan Bersama Pelatihan
Setelah memperoleh keterampilan, pencari kerja membutuhkan akses terhadap informasi lowongan dan layanan penempatan yang memadai. Oleh sebab itu, Kemnaker mendorong perluasan kesempatan kerja melalui pemagangan nasional, penyediaan informasi pasar kerja, serta kemitraan dengan dunia usaha.
Di sisi lain, standardisasi profesi dan peningkatan produktivitas turut mendukung kesiapan tenaga kerja. Berbagai upaya tersebut diharapkan membantu pencari kerja menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi, sekaligus memperluas akses terhadap pekerjaan layak.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kesempatan mengikuti pelatihan dan memperoleh pekerjaan terbuka bagi berbagai kelompok masyarakat. Cakupan tersebut meliputi pencari kerja pemula, pekerja aktif, kelompok rentan, dan penyandang disabilitas tanpa diskriminasi.
Kemnaker Perlu Mengukur Dampak Pelatihan
Keberhasilan program pelatihan tidak cukup dinilai dari jumlah peserta atau sertifikat yang diterbitkan. Menurut Afriansyah, pemerintah juga perlu menelusuri perkembangan lulusan setelah menyelesaikan pelatihan, termasuk keberhasilan mereka memperoleh pekerjaan atau membangun usaha secara mandiri.
Penelusuran alumni dan masukan dari industri dapat membantu pemerintah menilai manfaat program sekaligus menemukan kesenjangan antara materi pelatihan dan kebutuhan pasar kerja. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar untuk memperbaiki kualitas pelatihan berikutnya.
Dengan pendekatan itu, program pelatihan diharapkan memberikan manfaat yang terukur bagi peserta, bukan sekadar memenuhi target penyelenggaraan. Pemerintah juga dapat menggunakan hasil evaluasi untuk menentukan keterampilan yang perlu mendapat prioritas sesuai perkembangan dunia kerja.
Afriansyah menegaskan bahwa perluasan akses, inklusivitas, relevansi kompetensi, peningkatan mutu, dan kolaborasi perlu berjalan beriringan. Pengukuran dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam pengembangan kebijakan ketenagakerjaan.
Melalui penguatan pelatihan dan akses kerja, Kemnaker berupaya memperbesar peluang generasi muda untuk memperoleh penghasilan, membangun kemandirian ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Komentar