Sisipublik.com – Visi Kota 2045 membutuhkan kolaborasi pemerintah, akademisi, arsitek, pelaku usaha, dan masyarakat untuk membangun kota yang terhubung, inklusif, serta berkelanjutan. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menekankan pentingnya peran lintas sektor tersebut dalam merancang ruang kota yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Ossy menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara dalam Jakarta Architecture Festival 2026 di M Bloc Space, Jakarta, Selasa (27/10/2026). Ia menilai, perencanaan kota tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga perlu memperhatikan konektivitas transportasi, akses masyarakat terhadap ruang publik, dan ketahanan lingkungan.
Visi Kota 2045 Butuh Perencanaan Terpadu
Menurut Ossy, kota-kota besar Indonesia perlu mengembangkan konsep compact and connected city, yakni kota yang memiliki keterhubungan antarkawasan dan didukung sistem transportasi yang baik. Selain itu, pemerintah perlu mendorong kota yang inklusif serta tangguh menghadapi tantangan lingkungan.
Karena itu, pemerintah membutuhkan masukan dari berbagai disiplin ilmu dan profesi. Arsitek, misalnya, dapat menyumbangkan keahlian dalam merancang bangunan dan kawasan, sedangkan akademisi dapat memperkuat perencanaan melalui kajian ilmiah. Pelaku usaha dan masyarakat juga memiliki peran dalam mendukung pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
Kepastian Tanah dan Ruang Terbuka Hijau Menjadi Perhatian
Kementerian ATR/BPN membuka peluang kolaborasi melalui aspek legalitas dan kepastian hukum pertanahan. Menurut Ossy, kepastian status tanah serta penataan ruang yang tepat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan kawasan perkotaan.
Di sisi lain, ruang terbuka hijau perlu mendapat perhatian dalam perencanaan kota. Keberadaan ruang tersebut dapat mendukung kualitas lingkungan sekaligus menyediakan ruang publik bagi masyarakat.
Dengan demikian, perencanaan kawasan perlu mempertimbangkan keterpaduan antara pemanfaatan tanah, kebutuhan pembangunan, dan kepentingan publik. Kolaborasi sejak tahap perencanaan juga dapat membantu menyelaraskan berbagai kepentingan dalam pengembangan kota.
Pengalaman Arsitek dalam Program 3 Juta Rumah
Ossy juga menyoroti kontribusi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dalam mendukung program pemerintah 3 Juta Rumah. Para arsitek turut menjalankan kegiatan bedah rumah di sejumlah daerah sebagai salah satu bentuk keterlibatan profesi dalam pembangunan perumahan.
Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa keahlian arsitektur tidak hanya dibutuhkan untuk merancang kawasan perkotaan berskala besar. Arsitek juga dapat berkontribusi langsung dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
Ke depan, pengalaman tersebut dapat menjadi salah satu landasan untuk memperluas kerja sama antara pemerintah dan profesi arsitektur, termasuk dalam penyediaan hunian yang layak serta pengembangan kawasan yang memperhatikan kebutuhan warga.
Jakarta Architecture Festival Bahas Tantangan Kota
Jakarta Architecture Festival 2026 mengusung tema “Ambang Naung” dan menghadirkan ruang diskusi mengenai tantangan pembangunan kota. Selain Ossy, forum tersebut menghadirkan Ketua Sub-Kelompok Perencanaan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sapta Satria Putra; praktisi perencana dan perancang kota, Yu Sing; serta Ketua Research Course on Housing and Policy (RECEHPOL) Universitas Indonesia, Joko Adianto.
Forum ini menempatkan kolaborasi antarpemangku kepentingan sebagai salah satu unsur penting dalam membahas tata ruang, pembangunan berkelanjutan, dan pemanfaatan tanah.
Melalui keterlibatan pemerintah, akademisi, arsitek, dan masyarakat, upaya mewujudkan kota yang terhubung, inklusif, serta tangguh dapat memperoleh dukungan dari berbagai pihak. Namun, pencapaian visi tersebut tetap membutuhkan perencanaan terpadu dan pelaksanaan kebijakan yang konsisten.
Komentar