Gerakan Pangan Murah Perluas Akses Pangan, Pemerintah Siapkan Respons Harga Lebih Cepat

- Jurnalis

Jumat, 23 Oktober 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Wamentan Saleh saat menghadiri GPM Nasional di Jakarta (foto: kementerian pertanian)

Wamentan Saleh saat menghadiri GPM Nasional di Jakarta (foto: kementerian pertanian)

Sisipublik.com – Gerakan Pangan Murah (GPM) di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Saleh Mustafa mendorong penguatan intervensi pangan agar pemerintah dapat merespons gejolak harga dengan lebih cepat sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pemerintah tidak hanya mengandalkan penjualan bahan pangan di bawah harga pasar, tetapi juga memperkuat pemantauan keamanan komoditas dan stabilitas pasokan. Langkah tersebut penting terutama ketika kenaikan harga mengurangi kemampuan masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok.

Gerakan Pangan Murah Perlu Diikuti Penguatan Daya Beli

Dalam kegiatan GPM Nasional di Jakarta pada Kamis (22/10/2026), Saleh mengapresiasi pelaksanaan program yang mendekatkan bahan pangan terjangkau kepada masyarakat. Namun, ia menilai pemerintah perlu memperhatikan daya beli masyarakat agar intervensi harga memberikan manfaat yang lebih luas.

Karena itu, Saleh mendorong optimalisasi bantuan pangan yang telah direncanakan Presiden. Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi pelaksanaan GPM secara berkelanjutan untuk mengetahui dampaknya terhadap kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Dengan evaluasi tersebut, pemerintah dapat menilai efektivitas program sekaligus menentukan langkah lanjutan sesuai kondisi masyarakat di setiap daerah.

Kendaraan Pendukung Percepat Pemantauan Harga dan Keamanan Pangan

Selain memperluas akses terhadap pangan murah, pemerintah memperkuat sarana pemantauan dan pengujian keamanan komoditas. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menyerahkan kendaraan pendukung pengujian keamanan pangan, termasuk untuk membantu memastikan cabai yang beredar aman dikonsumsi dan bebas dari bahan berbahaya.

Baca Juga :  Penataan Anggaran MBG Masih Berproses, Kemenkeu Ikuti Arahan Presiden

Pemerintah juga menghadirkan kendaraan pendukung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Fasilitas ini diharapkan membantu petugas memantau kondisi pasokan dan harga di lapangan.

Dengan dukungan tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi wilayah yang mengalami gejolak harga dan menentukan intervensi sesuai kebutuhan. Kecepatan respons menjadi penting agar gangguan pasokan tidak semakin membebani konsumen.

GPM Jakarta Sediakan Beras Gratis dan Voucher Belanja

Dalam rangka Hari Pangan Sedunia 2026, pelaksanaan GPM di Jakarta berlangsung di tiga lokasi, yaitu bantaran sungai Flyover Kalibata Cawang-Cililitan, Kantor RW 007 Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur, serta Kantor Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan.

Pemerintah memilih kawasan padat penduduk agar masyarakat lebih mudah menjangkau layanan pangan murah. Di ketiga lokasi tersebut, pemerintah menyediakan 400 paket beras gratis dan 2.400 voucher belanja senilai Rp15.000 per voucher.

Selain bantuan tersebut, masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar. Komoditas yang tersedia mencakup:

  • Beras SPHP sebanyak 12,25 ton dan beras premium 6 ton.
  • Gula pasir sebanyak 3,24 ton dan minyak goreng 5.500 liter.
  • Ayam sebanyak 1.200 ekor dan daging sapi 150 kilogram.
  • Telur ayam ras sebanyak 870 kilogram.
  • Cabai rawit merah sebanyak 80 kilogram dan cabai merah keriting 185 kilogram.
  • Bawang merah sebanyak 170 kilogram dan bawang putih 150 kilogram.
Baca Juga :  Penerima Manfaat MBG Ditata Ulang, BGN Fokuskan Program untuk Kelompok yang Lebih Membutuhkan

Ketersediaan beragam komoditas tersebut memberi masyarakat pilihan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan biaya yang lebih terjangkau.

Sebanyak 11.349 Kegiatan GPM Berlangsung hingga Oktober 2026

Secara nasional, pelaksanaan GPM sepanjang Januari hingga Oktober 2026 mencapai 11.349 kegiatan. Angka tersebut terdiri atas 127 kegiatan tingkat pusat, 2.071 kegiatan tingkat provinsi, 8.710 kegiatan tingkat kabupaten/kota, dan 441 kegiatan bersama mitra.

Kementerian Pertanian melaksanakan program ini bersama Bapanas, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, serta pelaku usaha swasta. Kolaborasi tersebut mendukung distribusi pangan, memperluas jangkauan penjualan bahan pokok, dan memperkuat koordinasi ketika kondisi pasar berubah.

Ke depan, pemerintah perlu memastikan ketersediaan komoditas, ketepatan sasaran bantuan, dan keterjangkauan harga tetap menjadi bagian dari evaluasi program. Dengan demikian, GPM tidak hanya menyediakan pangan murah dalam kegiatan tertentu, tetapi juga mendukung upaya menjaga stabilitas harga dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang aman serta terjangkau.

Berita Terkait

Swasembada Pangan Jadi Penyangga Indonesia saat Krisis Global, Cadangan Beras Tembus 4,56 Juta Ton
Prabowo Benahi BUMN, Pemerintah Prioritaskan Perusahaan Produktif dan Aset Negara
Manajemen Risiko ATR/BPN Jadi Kunci Percepat Layanan Pertanahan yang Aman
Kesejahteraan Keuangan Keluarga Jadi Fokus Baru, Prabowo Resmikan DNKK
Pencegahan Kekerasan di Pesantren Jadi Fokus Pelatihan Musyrif dan Musyrifah
Meutia Hatta Tekankan Perlindungan Anak dan Pendampingan Pasangan untuk Perkuat Keluarga
Sinergi SI, Baznas, dan MES Perluas Akses Modal bagi Pengusaha Muslim
Persiapan Haji 2027, Kemenhaj Prioritaskan Istithaah Kesehatan dan Kesiapan Dokumen
Berita ini 1 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Jumat, 23 Oktober 2026 - 15:00 WIB

Gerakan Pangan Murah Perluas Akses Pangan, Pemerintah Siapkan Respons Harga Lebih Cepat

Jumat, 23 Oktober 2026 - 13:00 WIB

Swasembada Pangan Jadi Penyangga Indonesia saat Krisis Global, Cadangan Beras Tembus 4,56 Juta Ton

Jumat, 23 Oktober 2026 - 11:00 WIB

Prabowo Benahi BUMN, Pemerintah Prioritaskan Perusahaan Produktif dan Aset Negara

Jumat, 23 Oktober 2026 - 07:00 WIB

Manajemen Risiko ATR/BPN Jadi Kunci Percepat Layanan Pertanahan yang Aman

Kamis, 22 Oktober 2026 - 15:00 WIB

Pencegahan Kekerasan di Pesantren Jadi Fokus Pelatihan Musyrif dan Musyrifah

Berita Terbaru