Sisipublik.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembenahan BUMN sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi perusahaan negara, menekan kerugian, dan memastikan pengelolaan aset memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah juga mendorong konsolidasi perusahaan yang tidak produktif agar kegiatan usaha negara lebih terarah.
Prabowo menyampaikan kebijakan tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Ia menekankan pentingnya tata kelola yang transparan, efisiensi operasional, dan pertanggungjawaban perusahaan terhadap kepentingan publik.
Pembenahan BUMN Berfokus pada Efisiensi dan Produktivitas
Pembenahan BUMN, menurut Prabowo, tidak hanya menyangkut pengurangan jumlah perusahaan, tetapi juga perbaikan kinerja dan kualitas pengelolaan keuangan. Pemerintah ingin memusatkan sumber daya pada perusahaan yang mampu menghasilkan nilai ekonomi bagi negara dan masyarakat.
Presiden menyebut pemerintah telah mengonsolidasikan sejumlah perusahaan negara. Ia juga menegaskan bahwa perusahaan yang terus merugi, tidak efisien, atau terbukti memanipulasi laporan keuangan dapat menghadapi penutupan.
Langkah tersebut sejalan dengan arahan pemerintah untuk memperkuat akuntabilitas perusahaan negara. Namun, keputusan penutupan tetap perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing perusahaan, kewajiban hukumnya, serta dampak terhadap pekerja dan layanan publik.
Perbaikan Kinerja BUMN Perlu Didukung Tata Kelola yang Transparan
Prabowo menilai perbaikan tata kelola ekonomi membutuhkan proses yang konsisten. Ia mengaitkan kebijakan tersebut dengan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, yang menjadi landasan pengelolaan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.
Sebagai gambaran potensi perbaikan, Presiden menyebut sejumlah perusahaan negara mampu meningkatkan keuntungan hingga ratusan persen setelah melakukan pembenahan. Meski demikian, penilaian keberhasilan restrukturisasi perlu melihat laporan keuangan, periode pembanding, dan kondisi usaha setiap perusahaan.
Karena itu, transparansi laporan keuangan menjadi unsur penting dalam memastikan peningkatan laba mencerminkan kinerja operasional yang nyata. Pemerintah juga perlu mengukur efisiensi melalui penghematan biaya, kualitas layanan, dan kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara.
Prabowo Minta Pelanggaran Konsesi Ditindak Tegas
Selain pembenahan BUMN, Prabowo menyoroti pengawasan perusahaan pemegang konsesi, khususnya yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia meminta pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang terbukti berulang kali melanggar ketentuan.
Presiden menilai pemberian konsesi harus disertai tanggung jawab terhadap lingkungan dan kepatuhan pada peraturan. Apabila pelanggaran terbukti, pemerintah perlu menerapkan sanksi sesuai ketentuan hukum, termasuk pencabutan izin jika memenuhi persyaratan.
Penegakan aturan tersebut penting untuk menjaga kawasan hutan dan mencegah kerugian lingkungan. Selain itu, pengawasan yang konsisten dapat memperkuat kepastian hukum bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha secara bertanggung jawab.
Penguatan SDM Lokal untuk Mengelola Sumber Daya Alam
Prabowo juga mendorong pemerintah daerah dan perguruan tinggi menyiapkan generasi muda yang memiliki kemampuan mengelola perkebunan serta sektor usaha berbasis sumber daya alam.
Menurut Presiden, peningkatan kapasitas tenaga kerja Indonesia dapat memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk mengambil peran dalam pengelolaan aset dan kegiatan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi kebutuhan keterampilan dan menghubungkannya dengan pendidikan serta pelatihan yang relevan.
Upaya tersebut membutuhkan kerja sama antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha. Dengan dukungan pendidikan, teknologi, dan tata kelola yang baik, tenaga kerja lokal diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memberikan nilai tambah bagi daerah.
Pada akhirnya, pembenahan BUMN dan pengawasan konsesi perlu menghasilkan manfaat yang terukur. Efisiensi perusahaan, transparansi keuangan, perlindungan lingkungan, dan penguatan kapasitas SDM menjadi sejumlah aspek penting untuk memastikan pengelolaan aset negara berpihak pada kepentingan masyarakat.
Komentar