Sisipublik.com – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyiapkan penguatan rantai pasok produk pangan nasional untuk haji 2027. Pemerintah ingin memperbesar penggunaan pangan produksi dalam negeri, mulai dari beras, protein, buah, sayur, minyak, hingga makanan siap santap atau ready to eat (RTE).
Pembahasan mengenai rencana tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi Teknis dan Monitoring Evaluasi Ekosistem Pangan Haji dan Umrah di Yogyakarta, Selasa (15/9/2026). Forum itu mempertemukan kementerian/lembaga, perguruan tinggi, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan terkait.
Produk pangan nasional untuk haji 2027 membutuhkan rantai pasok terintegrasi
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Jaenal Effendi mengatakan pemerintah ingin menghubungkan produksi pangan di dalam negeri dengan kebutuhan konsumsi jemaah di Arab Saudi.
Menurut Jaenal, pengembangan tersebut mencakup komoditas pangan utama, tidak hanya bumbu dan makanan siap santap. Pemerintah juga membuka ruang bagi produk dari berbagai daerah serta memperluas keterlibatan pelaku usaha dan UMKM.
Dengan pola tersebut, kebutuhan konsumsi jemaah dapat menjadi bagian dari pengembangan pasar bagi produk pangan Indonesia. Pemerintah juga perlu memastikan kapasitas produksi mampu memenuhi kebutuhan dalam jumlah besar secara konsisten.
Standardisasi menjadi tahap penting sebelum ekspor
Selain produksi, Kemenhaj menyiapkan tahapan standardisasi dan kurasi penyedia. Proses tersebut mencakup produksi, pengemasan, pemenuhan regulasi, ekspor, hingga pengiriman ke Arab Saudi.
Pemerintah menargetkan produk yang masuk ke rantai pasok haji memenuhi standar mutu, gizi, serta ketertelusuran. Karena itu, pemantauan bahan baku dan proses produksi menjadi bagian penting dalam penataan ekosistem pangan.
Jaenal menyebut peta jalan 2027 akan mengarahkan kesiapan produk agar dapat tiba di Arab Saudi sekitar satu bulan sebelum keberangkatan jemaah.
Rencana tersebut juga sejalan dengan arah layanan konsumsi haji yang sebelumnya mendorong penggunaan produk dalam negeri dan makanan siap saji bercita rasa Nusantara. Kemenhaj mencatat RTE dan bumbu pasta menjadi bagian dari pengembangan layanan konsumsi pada musim haji 2026.
Teknologi pangan dibutuhkan untuk kondisi Arab Saudi
Pemerintah juga mendorong perguruan tinggi terlibat dalam riset dan pengembangan produk pangan. Fokusnya antara lain menghasilkan makanan siap santap berbasis beras nasional serta produk lokal yang mampu bertahan dan tetap memenuhi standar dalam kondisi cuaca Arab Saudi.
Langkah tersebut penting karena pengiriman pangan dari Indonesia membutuhkan pengaturan produksi, pengemasan, penyimpanan, dan logistik yang sesuai dengan karakteristik perjalanan internasional. Pengembangan teknologi dapat memperluas jenis pangan Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk masuk ke rantai pasok haji.
Pemenuhan kebutuhan dalam negeri menjadi indikator
Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tatang Yuliono mengatakan persentase kebutuhan pangan jemaah yang dapat dipenuhi produk dalam negeri dapat menjadi salah satu indikator pengembangan ekosistem pangan haji.
Pada akhirnya, penataan ekosistem pangan haji diarahkan untuk mempertemukan sektor produksi, UMKM, perdagangan, riset, dan logistik dalam satu rantai pasok. Skema tersebut diharapkan membuka akses pasar baru bagi produk Indonesia sekaligus mendukung kebutuhan konsumsi jemaah.
Pengembangan ekosistem ekonomi haji sendiri telah menjadi bagian dari kerangka penyelenggaraan haji. Regulasi pemerintah memberikan ruang bagi Kementerian Haji dan Umrah untuk membangun ekosistem ekonomi haji melalui kerja sama dengan pihak terkait.
Komentar