Sisipublik.com – Program Cek Kesehatan Gratis Anak terus pemerintah perkuat agar setiap temuan kesehatan mendapat tindak lanjut yang tepat. Pemerintah tidak ingin pemeriksaan berhenti pada tahap skrining, tetapi berlanjut hingga anak memperoleh layanan sesuai kebutuhannya.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyampaikan hal tersebut dalam diskusi publik bertajuk “Setahun Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk Anak, Apa Selanjutnya?”. Kegiatan itu berlangsung di Kantor Kemenkes, Jakarta, Kamis (13/8), bersama Forum Risk Communication and Community Engagement (RCCE), Wahana Visi Indonesia (WVI), Inke Maris & Associates, dan Reconstra.
Evaluasi Cek Kesehatan Gratis Anak sejak Februari 2025 hingga Februari 2026 mencatat 23,5 juta anak telah mengikuti pemeriksaan. Namun, pemerintah masih menghadapi kesenjangan antara jumlah pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap temuan kesehatan.
Cek Kesehatan Gratis Anak Dorong Tindak Lanjut Temuan
Data program menunjukkan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian. Sebanyak 95 persen balita yang memiliki risiko tuberkulosis (TB) belum menjalani tes konfirmasi. Selain itu, petugas menemukan kasus anemia, kecenderungan peningkatan tekanan darah, persoalan kesehatan mental, serta karies gigi.
Masalah gigi menjadi salah satu perhatian utama. Pada jenjang SMP dan SMA, temuan karies disebut mencapai 100 persen. Karena itu, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin meminta puskesmas memperkuat layanan kesehatan gigi.
“Hasil CKG gigi paling jelek di anak-anak. Tiga puluh sampai empat puluh persen giginya bermasalah. Nomor satu karies, nomor dua masalah gusi. Pastikan semua puskesmas tidak hanya punya kursi gigi, tetapi juga bisa menambal dan merawat akar gigi,” ujar Menkes Budi.
Selain itu, Budi menekankan pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental remaja. Anak SMP dan SMA yang menunjukkan tanda kecemasan atau depresi perlu memperoleh akses konseling.
Layanan tersebut dapat memanfaatkan platform telemedisin. Sekolah juga dapat memperkuat peran guru Bimbingan Konseling (BK) agar anak memperoleh pendampingan yang sesuai.
Di sisi lain, Forum Anak menilai keterbukaan informasi hasil pemeriksaan perlu mendapat perhatian. Hasbi, siswa yang mengikuti program CKG di sekolahnya, mengaku belum menerima hasil pemeriksaan secara lengkap.
“Di sana kita periksa tinggi badan, berat badan, tekanan darah, sampai ambil darah untuk tes Hb (Hemoglobin/Sel Darah Merah). Tapi hasilnya tidak dikasih tahu apa saja,” tutur Hasbi.
Kurangnya informasi dan lambatnya akses layanan kesehatan juga berdampak pada Hasbi. Ia harus menjalani pencabutan gigi pada usia 15 tahun karena masalah tersebut terlambat mendapat penanganan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Pemerintah Perkuat Kolaborasi dan Akses Informasi
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Arifatul Choiri Fauzi mendukung pelibatan anak dalam program kesehatan. Menurutnya, hasil skrining perlu menjadi informasi yang dapat membantu orang tua memahami kondisi anak.
“Data ini bukan hanya angka mati di komputer, tetapi harus disampaikan kepada orang tua agar mereka tahu kondisi anaknya dan langkah edukasi apa yang harus dilakukan selanjutnya,” kata Arifatul.
Karena itu, Arifatul mendorong kerja sama lintas sektor. Kolaborasi tersebut dapat melibatkan Dinas Pendidikan, Tim Penggerak PKK, hingga Forum Anak di tingkat kelurahan.
Pemerintah juga akan mengubah indikator keberhasilan program mulai 2027. Ukuran keberhasilan tidak lagi hanya berdasarkan jumlah anak yang mengikuti pemeriksaan. Pemerintah akan melihat rasio temuan penyakit yang berhasil memperoleh penanganan.
Selain itu, Kemenkes berkomitmen menyediakan obat gratis selama 15 hari pertama bagi anak yang memiliki “rapor kesehatan” berstatus kuning atau merah.
Diskusi publik tersebut menghasilkan lima arah penguatan CKG Anak. Pertama, pemerintah perlu memenuhi hak dan kenyamanan anak selama skrining. Kedua, program harus menjamin kerahasiaan data medis.
Ketiga, pemerintah perlu mengintegrasikan CKG dengan program Makan Bergizi Gratis di sekolah. Keempat, kolaborasi lintas sektor perlu diperkuat. Kelima, masyarakat sipil perlu mendapat ruang aktif untuk ikut memantau pelaksanaan program.
Komentar