Sisipublik.com – Pengelolaan hutan adat Mentawai mendapat penguatan melalui penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) yang melibatkan masyarakat hukum adat dan pemerintah. Langkah ini menyasar penguatan tata kelola kawasan sekaligus pengembangan usaha produktif berbasis potensi lokal tanpa mengabaikan kelestarian hutan.
Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (PUPS) bekerja sama dengan Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PD AMAN) Mentawai memfasilitasi penyusunan dan peninjauan RKPS pada empat masyarakat hukum adat (MHA) di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.
Empat Hutan Adat Mentawai Jadi Sasaran Pendampingan
Sumatera Barat memiliki lima unit hutan adat yang telah memperoleh penetapan. Empat unit berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan luas sekitar 6.907 hektare, sedangkan satu unit lainnya berada di Dharmasraya dengan luas sekitar 35 hektare.
Dari empat masyarakat hukum adat di Mentawai, tiga di antaranya telah memiliki dokumen RKPS. Sementara itu, MHA Uma Rokot menjadi sasaran penyusunan dokumen dalam kegiatan pendampingan kali ini.
Sebelum kegiatan lapangan, Direktorat PUPS bersama para pemangku kepentingan melakukan koordinasi dan pemutakhiran data. Pihak yang terlibat meliputi Seksi Wilayah III Balai Perhutanan Sosial Medan, UPTD KPH Pagai Sipora Unit XII, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta pendamping AMAN Mentawai.
Koordinasi tersebut menyelaraskan dukungan antarlembaga agar pendampingan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi kawasan hutan adat.
RKPS Hutan Adat Mentawai Petakan Potensi Ekonomi Uma Rokot
Penyusunan RKPS MHA Uma Rokot berlangsung melalui kunjungan lapangan dan diskusi kelompok terarah di Desa Matobe, Kecamatan Sipora Selatan.
Tim melakukan observasi terhadap kawasan hutan adat seluas 114 hektare yang memiliki fungsi produksi. Selain itu, masyarakat bersama pendamping membahas penguatan kelembagaan serta mengidentifikasi usaha yang sudah berjalan dan peluang ekonomi yang dapat dikembangkan.
“Melalui RKPS, masyarakat adat diharapkan mampu memetakan potensi wilayahnya, memperkuat kelembagaan, serta mengembangkan usaha produktif secara mandiri dengan tetap menjaga kearifan lokal dan kelestarian hutan,” ujarnya.
Dengan adanya dokumen perencanaan tersebut, masyarakat diharapkan memiliki arah yang lebih jelas dalam menentukan pemanfaatan potensi hutan. Pengembangan usaha juga perlu mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya alam dan nilai-nilai adat yang berlaku.
Ketua Kelompok Uma Rokot, Johni T. Oinan, menyambut penyusunan RKPS sebagai langkah untuk memperkuat pengelolaan hutan adat sekaligus menjaga warisan leluhur.
“Kami berharap melalui penyusunan RKPS, potensi hutan dan usaha yang dimiliki masyarakat dapat dikelola lebih terarah, memberi manfaat bagi keluarga dan generasi mendatang, tanpa meninggalkan adat serta kearifan lokal,” ungkapnya.
Tiga Masyarakat Adat Lainnya Jalani Peninjauan Dokumen
Peninjauan berlangsung di Hotel Jelita dengan melibatkan masyarakat adat, Rimata, pengurus lembaga MHA, serta tim KPH Pagai Sipora Unit XII.
Melalui proses tersebut, para pihak mengevaluasi kesesuaian rencana pengelolaan dengan kondisi aktual di lapangan dan perkembangan kelembagaan masyarakat. Penyesuaian ini penting agar dokumen RKPS tetap relevan sebagai pedoman pengelolaan hutan adat.
Sinergi pemerintah, lembaga pendamping, KPH, dan masyarakat adat diharapkan membuka peluang pengembangan usaha produktif sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.











Komentar