Hutan Adat Mentawai Disiapkan Jadi Sumber Ekonomi Produktif Lewat Penyusunan RKPS

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 16 November 2026 - 17:33 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kegiatan pendampingan penyusunan dan peninjauan Rencana Kelola Perhutanan Sosial untuk memperkuat pengelolaan hutan adat dan pengembangan usaha masyarakat di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat (foto: kementerian kehutanan)

Kegiatan pendampingan penyusunan dan peninjauan Rencana Kelola Perhutanan Sosial untuk memperkuat pengelolaan hutan adat dan pengembangan usaha masyarakat di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat (foto: kementerian kehutanan)

Sisipublik.com – Pengelolaan hutan adat Mentawai mendapat penguatan melalui penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) yang melibatkan masyarakat hukum adat dan pemerintah. Langkah ini menyasar penguatan tata kelola kawasan sekaligus pengembangan usaha produktif berbasis potensi lokal tanpa mengabaikan kelestarian hutan.

Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (PUPS) bekerja sama dengan Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PD AMAN) Mentawai memfasilitasi penyusunan dan peninjauan RKPS pada empat masyarakat hukum adat (MHA) di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.

Empat Hutan Adat Mentawai Jadi Sasaran Pendampingan

Sumatera Barat memiliki lima unit hutan adat yang telah memperoleh penetapan. Empat unit berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan luas sekitar 6.907 hektare, sedangkan satu unit lainnya berada di Dharmasraya dengan luas sekitar 35 hektare.

Dari empat masyarakat hukum adat di Mentawai, tiga di antaranya telah memiliki dokumen RKPS. Sementara itu, MHA Uma Rokot menjadi sasaran penyusunan dokumen dalam kegiatan pendampingan kali ini.

Sebelum kegiatan lapangan, Direktorat PUPS bersama para pemangku kepentingan melakukan koordinasi dan pemutakhiran data. Pihak yang terlibat meliputi Seksi Wilayah III Balai Perhutanan Sosial Medan, UPTD KPH Pagai Sipora Unit XII, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta pendamping AMAN Mentawai.

Koordinasi tersebut menyelaraskan dukungan antarlembaga agar pendampingan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi kawasan hutan adat.

RKPS Hutan Adat Mentawai Petakan Potensi Ekonomi Uma Rokot

Penyusunan RKPS MHA Uma Rokot berlangsung melalui kunjungan lapangan dan diskusi kelompok terarah di Desa Matobe, Kecamatan Sipora Selatan.

Tim melakukan observasi terhadap kawasan hutan adat seluas 114 hektare yang memiliki fungsi produksi. Selain itu, masyarakat bersama pendamping membahas penguatan kelembagaan serta mengidentifikasi usaha yang sudah berjalan dan peluang ekonomi yang dapat dikembangkan.

“Melalui RKPS, masyarakat adat diharapkan mampu memetakan potensi wilayahnya, memperkuat kelembagaan, serta mengembangkan usaha produktif secara mandiri dengan tetap menjaga kearifan lokal dan kelestarian hutan,” ujarnya.

Dengan adanya dokumen perencanaan tersebut, masyarakat diharapkan memiliki arah yang lebih jelas dalam menentukan pemanfaatan potensi hutan. Pengembangan usaha juga perlu mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya alam dan nilai-nilai adat yang berlaku.

Ketua Kelompok Uma Rokot, Johni T. Oinan, menyambut penyusunan RKPS sebagai langkah untuk memperkuat pengelolaan hutan adat sekaligus menjaga warisan leluhur.

“Kami berharap melalui penyusunan RKPS, potensi hutan dan usaha yang dimiliki masyarakat dapat dikelola lebih terarah, memberi manfaat bagi keluarga dan generasi mendatang, tanpa meninggalkan adat serta kearifan lokal,” ungkapnya.

Tiga Masyarakat Adat Lainnya Jalani Peninjauan Dokumen

Peninjauan berlangsung di Hotel Jelita dengan melibatkan masyarakat adat, Rimata, pengurus lembaga MHA, serta tim KPH Pagai Sipora Unit XII.

Melalui proses tersebut, para pihak mengevaluasi kesesuaian rencana pengelolaan dengan kondisi aktual di lapangan dan perkembangan kelembagaan masyarakat. Penyesuaian ini penting agar dokumen RKPS tetap relevan sebagai pedoman pengelolaan hutan adat.

Sinergi pemerintah, lembaga pendamping, KPH, dan masyarakat adat diharapkan membuka peluang pengembangan usaha produktif sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.

Berita Terkait

Kementerian PU Siapkan Normalisasi Krueng Meureudu dan Sabo Dam untuk Kurangi Risiko Banjir Pidie Jaya
Ribuan Bibit dan Rumah Bibit Tangguh Iklim Perkuat Pertanian Warga Klawosom
Pemulihan Sanitasi Pascabencana di Sumatera Utara Dipercepat, TPA Sibolga Jadi Prioritas
Tim Ekspedisi Patriot Brawijaya Dorong Kemandirian Ekonomi Warga Klamono–Segun Papua Barat Daya
Pelatihan Vokasi Sekolah Rakyat Siapkan Lulusan Mandiri dan Siap Memasuki Dunia Kerja
Trans Tuntas Padang Tarok: 194 Bidang Tanah Transmigran Kantongi Sertipikat
Beasiswa ADiK Manokwari Selatan Kini Bisa Diakses Lewat Sekolah, Siswa Hemat Ongkos
UMKM Yogya Bidik Pasar Haji dan Umrah, Kemenhaj Siapkan Peluang Kemitraan
Berita ini 3 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 17:33 WIB

Hutan Adat Mentawai Disiapkan Jadi Sumber Ekonomi Produktif Lewat Penyusunan RKPS

Kamis, 12 November 2026 - 22:32 WIB

Kementerian PU Siapkan Normalisasi Krueng Meureudu dan Sabo Dam untuk Kurangi Risiko Banjir Pidie Jaya

Sabtu, 7 November 2026 - 21:52 WIB

Ribuan Bibit dan Rumah Bibit Tangguh Iklim Perkuat Pertanian Warga Klawosom

Selasa, 3 November 2026 - 14:00 WIB

Pemulihan Sanitasi Pascabencana di Sumatera Utara Dipercepat, TPA Sibolga Jadi Prioritas

Senin, 2 November 2026 - 14:00 WIB

Tim Ekspedisi Patriot Brawijaya Dorong Kemandirian Ekonomi Warga Klamono–Segun Papua Barat Daya

Berita Terbaru