Sisipublik.com – Pemeriksaan kesehatan haji di Kota Bekasi menjadi perhatian Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melalui evaluasi bersama RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid. Langkah ini bertujuan memastikan hasil pemeriksaan medis jemaah akurat, alur rujukan berjalan tertib, serta pencatatan data kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) bersama jajaran medis RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid menggelar sosialisasi dan koordinasi pada Selasa (17/11/2026). Pertemuan tersebut membahas penyelarasan pemeriksaan lanjutan, standar penegakan diagnosis klinis, serta mekanisme penginputan data jemaah ke Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan (Siskohatkes).
Perwakilan Tim Monev, dr. Edi Supriyatna, menegaskan bahwa rumah sakit rujukan bertugas melakukan pemeriksaan penunjang, memastikan diagnosis medis, dan memberikan penanganan sesuai kondisi pasien. Sebaliknya, fasilitas kesehatan tidak berwenang memberikan keputusan mengenai kelayakan keberangkatan atau istitaah haji.
“Semua yang dirujuk oleh teman-teman Puskesmas ke pemeriksaan lanjutan, yang dibutuhkan adalah hasil pemeriksaannya, diagnosa pasti, dan pengobatannya. Tidak ada opini terkait rekomendasi untuk haji, opini medis yang diperlukan adalah diagnosa klinisnya,” ujar dr. Edi.
Pemeriksaan Kesehatan Haji Harus Mengutamakan Diagnosis Klinis
Dalam evaluasi tersebut, Tim Monev menyoroti ketepatan dokter spesialis dalam menuliskan diagnosis. Dokter perlu menggunakan kode penyakit berdasarkan standar ICD-10 setelah memperoleh kesimpulan klinis yang jelas.
Karena itu, dokter tidak cukup hanya mencatat gejala menggunakan kode R atau menuliskan peningkatan hasil laboratorium tanpa kesimpulan diagnosis. Ketepatan pencatatan tersebut penting agar petugas kesehatan dapat menilai kondisi jemaah berdasarkan informasi medis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, forum koordinasi membahas sejumlah kondisi yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Di antaranya, riwayat serangan jantung atau tindakan Percutaneous Coronary Intervention (PCI) dalam kurun waktu kurang dari satu tahun.
Tim juga membahas kebutuhan pemeriksaan echocardiography pada temuan pembesaran jantung atau kardiomegali. Sementara itu, jemaah dengan riwayat kanker memerlukan evaluasi sesuai kondisi klinis, termasuk pemeriksaan penanda tumor dan pencitraan setelah menjalani kemoterapi.
Aspek kesehatan perempuan juga masuk dalam pembahasan, terutama ketentuan bagi jemaah hamil terkait kontraindikasi vaksinasi dan persyaratan kesehatan. Tim turut mengingatkan keterkaitan tahapan pemeriksaan dengan jadwal pelunasan serta pemberkasan visa haji.
Layanan Haji Ramah Lansia dan Disabilitas Tetap Menjadi Prioritas
Petugas juga perlu mencatat kondisi tersebut dalam sistem agar jemaah memperoleh pendampingan yang sesuai.
“Kita terus memperkuat layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Bagi jemaah dengan disabilitas, seperti gangguan penglihatan atau pendengaran, diberikan rukhsah atau keringanan dalam pemeriksaan kognitif di Puskesmas serta dicatat dalam sistem agar mendapatkan pendampingan khusus, termasuk penerapan buddy system di kelompoknya,” tambahnya.
Melalui pendekatan tersebut, penyelenggara haji tidak hanya memperhatikan hasil pemeriksaan medis, tetapi juga memastikan jemaah memperoleh dukungan selama menjalani tahapan pelayanan hingga keberangkatan.
Puskesmas Tetap Memegang Kewenangan Penginputan Siskohatkes
Evaluasi juga memperjelas pembagian kewenangan antara rumah sakit dan Puskesmas dalam pengelolaan data kesehatan jemaah.
RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid bertindak sebagai fasilitas pemeriksaan penunjang. Rumah sakit tidak memegang akun untuk memasukkan data ke Siskohatkes. Sebaliknya, Puskesmas sesuai domisili atau kuota asal jemaah tetap bertanggung jawab atas skrining awal dan penginputan data akhir.
Dokter Poli Umum MCU RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid, dr. Zulfa Khairunnisa, menyambut positif koordinasi tersebut. Menurutnya, penyamaan persepsi bersama Tim Monev membantu rumah sakit memperbaiki alur pelayanan sekaligus komunikasi antarsatuan kerja.
“Koordinasi ini sangat membantu kami menyamakan persepsi di lapangan, terutama agar dokter spesialis menuliskan diagnosa klinis secara jelas tanpa mencantumkan kalimat rekomendasi fit untuk haji yang berpotensi menimbulkan salah paham bagi jemaah sebelum seluruh hasil pemeriksaan selesai dievaluasi,” ungkap dr. Zulfa.
RSUD Bekasi Petakan Kendala Rujukan dan Riwayat Pemeriksaan
Selain menyamakan standar diagnosis, pihak rumah sakit juga membahas sejumlah persoalan administratif yang kerap muncul selama pelayanan jemaah.
Dr. Zulfa mengatakan, rumah sakit bersama Tim Monev berupaya menyelaraskan penanganan berbagai kondisi tersebut agar hasil pemeriksaan tetap memenuhi ketentuan dan dapat terintegrasi dengan data kesehatan jemaah.
“Kami juga menyelaraskan alur bagi jemaah yang terlanjur datang ke rumah sakit lebih dulu maupun jemaah dari luar domisili Kota Bekasi, agar hasil pemeriksaan penunjang maupun riwayat MCU sebelumnya tetap memenuhi peraturan dan dapat terintegrasi dengan baik saat diinput oleh Puskesmas asalnya,” tuturnya.
Koordinasi antara Tim Monev Kemenhaj, Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan RSUD Kota Bekasi diharapkan memperkuat tata kelola pemeriksaan kesehatan haji. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan jemaah yang sehat, mandiri, dan mampu menjalankan rangkaian ibadah haji sesuai kondisi kesehatannya.










Komentar