Sisipublik.com – Indonesia menempatkan ekonomi sirkular sebagai salah satu strategi untuk mempercepat pengelolaan sampah sekaligus membuka peluang kerja ramah lingkungan. Dalam forum ekonomi sirkular pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, Jumat (13/11/2026), Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menegaskan target pemerintah agar seluruh sampah nasional terkelola pada 2029.
Pemerintah mengarahkan strategi tersebut melalui pembaruan regulasi, peningkatan tanggung jawab produsen, dan penguatan perlindungan sosial bagi pekerja sektor persampahan. Langkah ini sekaligus mempertemukan agenda pengurangan pencemaran dengan pertumbuhan ekonomi hijau.
Ekonomi Sirkular Indonesia Perkuat Peluang Kerja Hijau
Dalam forum yang diselenggarakan World Economic Forum (WEF) tersebut, Jumhur menekankan bahwa ekonomi sirkular tidak boleh hanya berorientasi pada pengurangan limbah. Pemerintah juga perlu memastikan kebijakan ini menghasilkan manfaat ekonomi dan membuka kesempatan kerja baru.
“Kami meyakini kebijakan ekonomi sirkular harus memberikan manfaat bagi lingkungan dan ekonomi, yaitu dengan mengurangi pencemaran, menciptakan lapangan kerja hijau, serta meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya,” tutur Jumhur.
Oleh karena itu, pemerintah tengah memfinalisasi Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah serta Peraturan Menteri mengenai Extended Producer Responsibility (EPR) atau tanggung jawab produsen yang diperluas.
Kedua regulasi tersebut menargetkan penguatan tata kelola persampahan dan tanggung jawab perusahaan terhadap kemasan produk. Pemerintah merencanakan pengenalan kedua aturan itu pada akhir 2026.
Melalui kebijakan EPR, produsen tidak hanya berfokus pada pemasaran produk, tetapi juga perlu mengambil tanggung jawab lebih besar terhadap pengelolaan kemasannya setelah konsumen menggunakan produk tersebut.
Selain itu, pemerintah ingin memperluas keterlibatan pelaku usaha kecil dan sektor informal dalam rantai ekonomi sirkular. Dengan demikian, kegiatan pengumpulan, pemilahan, dan daur ulang sampah dapat memberikan nilai ekonomi lebih luas.
Pekerja Pemilah Sampah Perlu Mendapat Perlindungan
Selain reformasi regulasi, pemerintah menyoroti posisi pekerja pemilah sampah dalam sistem pengelolaan limbah nasional. Selama ini, mereka berperan penting dalam memisahkan material yang masih memiliki nilai guna untuk proses daur ulang.
Jumhur menegaskan bahwa pemerintah perlu memberikan pengakuan yang lebih layak terhadap profesi tersebut. Ia juga mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap pekerja yang selama ini berkontribusi langsung dalam menjaga lingkungan.
“Kami tidak lagi menyebut mereka sebagai pemulung, melainkan pekerja pemilah sampah. Mereka adalah pekerja kerah hijau dan, dalam setiap makna, merupakan pahlawan lingkungan,” tegas Jumhur.
Sebagai tindak lanjut, KLH/BPLH menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan program dukungan perlindungan sosial bagi pekerja sektor persampahan.
Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemerintah membangun sistem ekonomi sirkular yang lebih inklusif. Sebab, transformasi pengelolaan sampah membutuhkan kontribusi pekerja di seluruh rantai pengumpulan hingga pemulihan material.
Pengelolaan Sampah Masuk Agenda Penurunan Emisi
Di sisi lain, pemerintah juga menghubungkan pembenahan sektor persampahan dengan komitmen penanganan perubahan iklim. Indonesia memasukkan sektor sampah sebagai salah satu dari lima sektor utama dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution (Second NDC).
Kebijakan tersebut memperkuat posisi pengelolaan sampah sebagai bagian dari strategi nasional untuk menekan emisi gas rumah kaca. Karena itu, pemerintah perlu mempercepat pengurangan pencemaran sekaligus meningkatkan pemanfaatan kembali material yang masih bernilai.
Melalui target 100 persen sampah terkelola pada 2029, pemerintah ingin membangun sistem persampahan yang tidak hanya mengurangi beban lingkungan, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial.
Namun, keberhasilan agenda tersebut bergantung pada pelaksanaan regulasi, keterlibatan produsen, serta kepastian perlindungan bagi pekerja. Dengan menggabungkan ketiga aspek itu, Indonesia berupaya menjadikan ekonomi sirkular sebagai bagian dari pembangunan ekonomi hijau yang memberikan manfaat bagi masyarakat.











Komentar