KDKMP Disiapkan Jadi Pusat Distribusi Desa, Pemerintah Perkuat Pasokan dan Pengawasan

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 26 September 2026 - 07:00 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Koperasi Ferry Juliantono bersama Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman membahas kesiapan distribusi barang bersubsidi melalui KDKMP di Jakarta (foto: kementerian koperasi)

Menteri Koperasi Ferry Juliantono bersama Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman membahas kesiapan distribusi barang bersubsidi melalui KDKMP di Jakarta (foto: kementerian koperasi)

Sisipublik.com – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai diarahkan sebagai bagian dari sistem distribusi barang bersubsidi hingga tingkat desa. Pemerintah kini menyiapkan pasokan, mekanisme penyaluran, serta pengawasan agar distribusi berjalan sesuai ketentuan.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono membahas kesiapan tersebut bersama Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman dan sejumlah pemangku kepentingan dalam rapat koordinasi di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/9/2026). Pemerintah membahas distribusi beras SPHP, LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, MinyaKita, serta sejumlah komoditas strategis lainnya.

KDKMP Perkuat Distribusi Barang Bersubsidi

KDKMP dapat menjalankan berbagai fungsi dalam rantai distribusi, mulai dari agen, distributor, subdistributor, pangkalan, mitra penyalur, hingga outlet resmi. Peran tersebut mengikuti aturan dan mekanisme yang berlaku pada setiap jenis komoditas.

Pemerintah mengharapkan pola tersebut dapat memperpendek rantai pasok. Dengan demikian, masyarakat di tingkat desa dapat memperoleh barang kebutuhan pokok dan komoditas bersubsidi melalui saluran distribusi yang lebih terkoordinasi.

Selain itu, KDKMP juga dapat menyalurkan pupuk bersubsidi, beras SPHP, minyak goreng, bantuan pangan, cadangan pangan pemerintah, LPG 3 kilogram, serta komoditas strategis lain sesuai penugasan pemerintah.

Simkopdes Pantau Stok dan Transaksi

Pemerintah juga menyiapkan sistem pemantauan distribusi melalui Sistem Informasi Koperasi Desa (Simkopdes). Sistem tersebut akan memuat data seperti stok, transaksi, penerima, wilayah, dan harga sehingga pemerintah dapat memantau distribusi secara lebih terintegrasi.

Langkah ini penting karena distribusi barang bersubsidi membutuhkan pengawasan dari sisi ketersediaan, harga, penerima, hingga kesinambungan pasokan. Pemerintah dapat menggunakan data tersebut untuk melakukan evaluasi ketika muncul kendala dalam penyaluran.

Sementara itu, KSP mengusulkan pembentukan tim terpadu yang melibatkan Kementerian Koperasi, pemerintah daerah, BUMN penyalur, dan lembaga terkait. Tim tersebut akan mengawal alur pasokan, pembayaran, pengiriman, serta pengendalian stok agar tidak terputus.

Baca Juga :  Harga Emas Antam di Pegadaian Mei 2026 Naik, Simak Daftarnya

Perpres 82/2026 Jadi Landasan Operasional

Penguatan distribusi tersebut berjalan bersamaan dengan penerbitan Perpres Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dudung menyebut regulasi tersebut menjadi landasan untuk mempercepat penyiapan dan pengoperasian KDKMP secara tertib dan terkoordinasi.

Karena itu, pemerintah tidak hanya menyiapkan gerai koperasi, tetapi juga perlu memastikan pasokan, logistik, pergudangan, transaksi, dan pengawasan berjalan secara terpadu sebelum operasional berlangsung penuh.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menyatakan kesiapan perusahaan mendukung distribusi barang bersubsidi melalui KDKMP. Pemerintah selanjutnya perlu memastikan koordinasi antarinstansi berjalan konsisten agar mekanisme penyaluran dapat menjangkau masyarakat desa sesuai aturan.

Berita Terkait

Harga Batubara Acuan November Menguat, Batu Bara Kalori Rendah Catat Kenaikan Tertinggi
Rantai Pasok Industri Pangan Diperkuat, Petani Lokal Sumsel Masuk Kemitraan Manufaktur
Bazar DWP Kemnaker Perluas Pasar UMKM, Pelaku Usaha Dapat Ruang Promosi dan Penjualan
Sertifikasi Bendahara KDKMP Dikebut, Kemenkop Targetkan 50 Ribu Pengelola Keuangan Kompeten
KDKMP Jadi Penghubung Ekonomi Desa, Pemerintah Perkuat Tiga Pilar Pertumbuhan Nasional
Wamenaker Dalami Aduan Pekerja Epson, Soroti PKWT hingga Prosedur PHK
Sertifikasi SNI Genteng Perkuat Industri Lokal, 2,4 Juta Keping Jatiwangi Mulai Didistribusikan
Ekspor Batik Indonesia Tumbuh, Kemendag Siapkan Akses Buyer bagi Perajin Lokal
Berita ini 11 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 14:07 WIB

Harga Batubara Acuan November Menguat, Batu Bara Kalori Rendah Catat Kenaikan Tertinggi

Minggu, 15 November 2026 - 07:39 WIB

Rantai Pasok Industri Pangan Diperkuat, Petani Lokal Sumsel Masuk Kemitraan Manufaktur

Jumat, 13 November 2026 - 06:11 WIB

Bazar DWP Kemnaker Perluas Pasar UMKM, Pelaku Usaha Dapat Ruang Promosi dan Penjualan

Selasa, 10 November 2026 - 18:44 WIB

Sertifikasi Bendahara KDKMP Dikebut, Kemenkop Targetkan 50 Ribu Pengelola Keuangan Kompeten

Selasa, 10 November 2026 - 17:18 WIB

KDKMP Jadi Penghubung Ekonomi Desa, Pemerintah Perkuat Tiga Pilar Pertumbuhan Nasional

Berita Terbaru