Sisipublik.com – Persoalan hubungan industrial di PT Indonesia Epson Industry (IEI), Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, menjadi perhatian Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mendatangi perusahaan tersebut pada Senin (9/11/2026) untuk meminta penjelasan manajemen mengenai sejumlah aduan pekerja.
Aduan pekerja PT Epson mencakup persoalan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), upah yang belum dibayarkan, hingga prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diduga tidak sesuai ketentuan. Selain itu, pekerja juga menyampaikan dugaan pelecehan seksual dan praktik staycation dalam proses rekrutmen maupun perpanjangan kontrak kerja.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut atas pengaduan Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia (FSPGI). Sebelumnya, Afriansyah menerima audiensi perwakilan federasi tersebut di Kantor Kemnaker, Jakarta, pada 29 Oktober 2026. Pengawas Ketenagakerjaan juga telah menindaklanjuti laporan itu melalui penerbitan Nota Pemeriksaan I kepada PT IEI.
Wamenaker Minta Klarifikasi Manajemen PT Epson
Dalam kunjungan tersebut, Afriansyah didampingi Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ismail Pakaya serta Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Ida Farida dan jajaran Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri juga turut menghadiri pertemuan tersebut.
Afriansyah mengatakan, pemerintah ingin mendengar keterangan langsung dari manajemen sekaligus menampung aspirasi pekerja. Dengan demikian, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh sebelum menentukan langkah penanganan.
“Kami hadir untuk mendengarkan aspirasi pekerja sekaligus meminta penjelasan dari pihak perusahaan. Pemerintah ingin memastikan setiap persoalan ketenagakerjaan ditangani secara objektif dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk menyampaikan keterangan,” ujar Afriansyah.
Aduan Pekerja PT Epson Berlanjut ke Dialog Tripartit
Sebagai langkah berikutnya, Kemnaker berencana mengundang manajemen PT IEI dan perwakilan pekerja untuk mengikuti pertemuan bersama di kantor kementerian.
Pertemuan tersebut diharapkan membuka ruang dialog bagi kedua pihak untuk membahas setiap persoalan dan mencari penyelesaian berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Selain meminta klarifikasi, Afriansyah mengingatkan perusahaan agar memenuhi hak pekerja atas jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Ia juga menekankan pentingnya menghormati kebebasan berserikat serta menjalankan prosedur PHK sesuai ketentuan.
“Saya meminta perusahaan memastikan seluruh hak pekerja terpenuhi, mulai dari jaminan sosial, kebebasan berserikat, hingga pelaksanaan prosedur PHK sesuai ketentuan. Hubungan industrial yang sehat harus dibangun dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak,” katanya.
Kemnaker Tekankan Keseimbangan Investasi dan Perlindungan Pekerja
Afriansyah menegaskan bahwa pemerintah ingin menjaga iklim investasi tetap kondusif tanpa mengabaikan perlindungan tenaga kerja.
Menurut dia, kepastian usaha harus berjalan beriringan dengan pemenuhan hak, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja. Karena itu, perusahaan dan pekerja perlu menyelesaikan persoalan hubungan industrial melalui proses yang adil, transparan, dan sesuai hukum.
“Pemerintah berkomitmen menjaga iklim investasi yang kondusif. Hal ini harus berjalan seiring dengan pelindungan hak, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja,” ujar Afriansyah.
Melalui tindak lanjut ini, Kemnaker mendorong penyelesaian persoalan di PT IEI dengan mengedepankan dialog dan kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan. Namun, penyelesaian setiap aduan tetap memerlukan pemeriksaan dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Komentar