Sisipublik.com – Gerakan Nurani Bangsa Temui Sultan HB X menjadi salah satu agenda penting yang berlangsung di Keraton Kilen, Kompleks Keraton Yogyakarta, Kamis (23/7/2026). Pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam itu mempertemukan Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Alissa Wahid, serta sejumlah tokoh nasional dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk membahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan kondisi kebangsaan.
Dialog berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keterbukaan. Para peserta saling bertukar pandangan mengenai tantangan yang dihadapi Indonesia, mulai dari penegakan hukum, akuntabilitas publik, hingga upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Gerakan Nurani Bangsa Temui Sultan HB X Bahas Peran Keraton dan Kondisi Bangsa
Alissa Wahid menjelaskan, Gerakan Nurani Bangsa Temui Sultan HB X merupakan bagian dari rangkaian dialog bersama tokoh-tokoh bangsa. Menurutnya, Keraton Yogyakarta memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah Indonesia sehingga pandangan Sultan dinilai sangat berharga untuk menyikapi berbagai persoalan nasional.
Ia mengingatkan bahwa Keraton Yogyakarta pernah memberikan kontribusi besar ketika Indonesia menghadapi masa-masa sulit. Karena itu, diskusi bersama Sultan berlangsung cukup panjang dan membahas perkembangan kondisi kebangsaan dari berbagai sudut pandang.
Penegakan Hukum dan Akuntabilitas Jadi Sorotan
Akademisi UIN Sunan Kalijaga, Prof. M. Amin Abdullah, menyampaikan bahwa pembahasan menitikberatkan pada dua isu utama. Salah satunya ialah pentingnya mempercepat pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai langkah memperkuat tata kelola pemerintahan.
Selain itu, para peserta juga menyoroti pentingnya akuntabilitas publik. Mereka menilai penyelenggara negara perlu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan tidak hanya kepada lembaga legislatif, tetapi juga kepada masyarakat secara terbuka.
Kepercayaan Publik Menjadi Perhatian Bersama
Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan berbagai aspirasi masyarakat yang di himpun Gerakan Nurani Bangsa menunjukkan adanya penurunan kepercayaan terhadap sejumlah institusi negara.
Menurutnya, kondisi tersebut di pengaruhi oleh penegakan hukum yang belum berjalan secara konsisten serta masih perlunya penguatan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, pemerintah perlu membangun sistem yang mampu menghadirkan rasa percaya di tengah masyarakat.
Alissa Wahid menambahkan bahwa upaya memberantas korupsi tidak cukup hanya dengan menyelesaikan perkara per kasus. Ia menilai pembenahan sistem penegakan hukum secara menyeluruh menjadi langkah yang jauh lebih penting agar kepercayaan publik dapat tumbuh kembali.
Pendapat serupa di sampaikan mantan Komisioner KPK Laode M. Syarif. Ia menekankan pentingnya integritas aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, KPK, hingga lembaga peradilan, agar masyarakat kembali yakin terhadap proses hukum di Indonesia.
Dialog Papua Dinilai Perlu Mengedepankan Komunikasi
Selain isu hukum, pertemuan tersebut juga membahas perkembangan situasi di Papua. Mantan Ketua PGI, Pdt. Gomar Gultom, menilai penyelesaian persoalan Papua memerlukan ruang dialog yang lebih luas dan komunikasi yang berkelanjutan.
Sementara itu, Alissa Wahid menegaskan bahwa membangun kepercayaan masyarakat menjadi langkah awal yang sangat penting. Menurutnya, pendekatan berbasis dialog dan komunikasi akan memberikan fondasi yang lebih kuat dalam menghadirkan solusi yang berkelanjutan bagi Papua. (j/*)
Komentar