Sisipublik.com – Pengendalian tikus sawah perlu dimulai sebelum populasi hama berkembang pesat. Pendekatan tersebut menjadi perhatian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Pemerintah Kabupaten Klaten melalui penerapan Pengendalian Hama Tikus Terpadu (PHTT).
Tikus sawah (Rattus argentiventer) menjadi salah satu hama penting pada tanaman padi. Serangannya dapat menurunkan hasil panen dan mengganggu berbagai agroekosistem. Karena itu, strategi pengendalian tidak cukup hanya mengandalkan tindakan ketika kerusakan sudah terlihat.
Peneliti Pusat Riset Tanaman Pangan BRIN, Arlyna Budi Pustika, menjelaskan bahwa pengendalian tikus sawah perlu mempertimbangkan dinamika populasi. Faktor seperti ketersediaan pakan, habitat, perkembangbiakan, serta pergerakan tikus menjadi dasar dalam menentukan tindakan di lapangan.
Pengendalian Tikus Sawah Perlu Dimulai Lebih Awal
Arlyna menyampaikan pandangan tersebut dalam workshop PHTT di Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Kamis (3/9). Menurut dia, karakter reproduksi tikus yang cepat membuat tindakan pencegahan perlu berlangsung sebelum populasi meningkat.
Tikus mulai berkembang biak menjelang tanaman padi memasuki fase anakan maksimum. Dalam satu musim tanam, tikus juga dapat mengalami beberapa kali kelahiran. Kondisi itu membuat keterlambatan pengendalian berpotensi memperbesar tekanan terhadap tanaman.
Karena itu, BRIN mendorong pengendalian yang berlangsung sejak awal musim dan dilakukan secara berkelanjutan. Strateginya tidak hanya berfokus pada penangkapan, tetapi juga mencakup pengelolaan lingkungan dan pengaturan kegiatan budidaya.
BRIN Dorong Kombinasi Metode di Lahan Padi
Dalam kegiatan tersebut, periset memperkenalkan PHTT yang menggabungkan sejumlah metode. Pendekatan itu mencakup pengelolaan habitat, tanam dan panen serempak, pemanfaatan musuh alami, serta pengendalian tertarget.
Salah satu metode yang diperkenalkan ialah Trap Barrier System (TBS). Sistem tersebut memadukan penghalang dengan perangkap untuk mengarahkan pergerakan tikus menuju lokasi penangkapan.
Data penerapan TBS di Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, menunjukkan perbedaan tingkat serangan pada lahan dengan dan tanpa sistem tersebut. Data tahun 2020 mencatat serangan tikus sebesar 39,5 persen pada area dengan TBS, sedangkan area tanpa TBS mencapai 51 persen.
Produktivitas padi pada area yang menggunakan TBS juga tercatat 6,28 ton per hektare. Sementara itu, area tanpa TBS menghasilkan 5,42 ton per hektare. Angka tersebut merupakan hasil pengamatan pada lokasi dan periode yang disebutkan dalam materi workshop, sehingga tidak dapat dianggap sebagai hasil yang otomatis berlaku pada semua lahan.
Selain TBS, periset memperkenalkan pengendalian secara kolektif melalui kegiatan gropyokan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan sejak fase bera hingga menjelang masa tanam.
Dalam salah satu contoh yang dipaparkan, kegiatan selama empat minggu menangkap 1.962 ekor tikus. Pelaksanaannya melibatkan pemangku kepentingan mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
BRIN juga mengenalkan metode mikrofumigasi yang diarahkan pada liang tikus. Metode tersebut menjadi salah satu pilihan pengendalian tertarget dan perlu ditempatkan sebagai bagian dari sistem pengendalian yang lebih luas.
Pengendalian Berbasis Ekologi Libatkan Petani dan Pemerintah Daerah
Arlyna menekankan pentingnya integrasi berbagai metode dalam PHTT. Pengelolaan habitat, tanam dan panen serempak, musuh alami, TBS, serta pengendalian tertarget perlu saling melengkapi.
Pendekatan tersebut juga mencakup pengendalian aktif, pemanfaatan predator seperti burung hantu (Tyto alba), sanitasi lingkungan, dan pemasangan Linear Trap Barrier System (LTBS).
Penerapan setiap metode perlu menyesuaikan kondisi setempat. Selain itu, koordinasi antarpihak menjadi faktor penting agar tindakan pengendalian dapat menyasar pergerakan dan perkembangan populasi tikus secara lebih efektif.
Workshop tersebut juga membahas aspek sosial dan kelembagaan. Lilis Mulyani dari Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN memberikan perspektif mengenai hukum dan kebijakan agraria.
Sementara itu, Gutomo Bayu Aji dari Pusat Riset Kependudukan BRIN membahas rekayasa sosial dan kelembagaan desa. Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa pengendalian hama tidak hanya berkaitan dengan teknologi pertanian.
Bayu menilai peneliti, pemerintah daerah, kelembagaan desa, petani, dan penyuluh perlu bekerja bersama. Kolaborasi tersebut membantu menerjemahkan pengetahuan berbasis riset menjadi tindakan yang sesuai dengan kondisi lokal.
Kegiatan BRIN dan Pemerintah Kabupaten Klaten merupakan tindak lanjut Nota Kesepakatan Strategis mengenai Sistem Pertanian Pangan Berkelanjutan. Melalui kerja sama tersebut, pengendalian tikus diharapkan dapat berjalan lebih terencana dan mendukung produktivitas padi di wilayah Polanharjo.
Dengan demikian, pengendalian tikus sawah tidak berhenti pada penanganan ketika serangan muncul. Pencegahan sejak dini, pengelolaan habitat, pengaturan pola tanam, pemanfaatan musuh alami, serta tindakan kolektif menjadi bagian dari strategi untuk menjaga populasi tikus tetap terkendali.
Komentar