Sisipublik.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengarahkan pengembangan industri bambu nasional pada penguatan sumber daya manusia (SDM) dan tata kelola bahan baku. Langkah tersebut menjadi bagian dari Akademi Komunitas Bambu (AKB) 2026 yang berlangsung di Balai Diklat Industri (BDI) Denpasar, Bali.
Penguatan dari sisi hulu diperlukan karena industri pengolahan membutuhkan pasokan bambu dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan standar yang konsisten. Karena itu, Kemenperin tidak hanya mendorong peningkatan kapasitas industri hilir, tetapi juga menyiapkan pelaku yang mampu mengelola rantai pasok sejak bahan baku tersedia.
Penguatan SDM untuk rantai pasok bambu
Program pengembangan SDM industri bambu melalui AKB 2026 dirancang untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam mengelola pusat logistik bambu. Menurut Kemenperin, peserta berasal dari pemasok dan penggiat bambu di sisi hulu yang direkomendasikan oleh offtaker.
Selanjutnya, peserta mendapat pembekalan melalui kegiatan Training of Trainers (ToT). Program tersebut diarahkan untuk menghasilkan tenaga yang memiliki kemampuan teknis dan manajerial dalam mengelola penyediaan bahan baku bagi industri.
Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan ketersediaan bambu yang melimpah perlu didukung SDM yang mampu mengelola rantai pasok secara lebih teratur. Menurut dia, pengelolaan tersebut penting agar bahan baku siap pakai dapat memenuhi kebutuhan industri.
Pusat logistik menjadi simpul pasokan
Kemenperin juga menyiapkan konsep Pusat Logistik Industri Bambu di sejumlah sentra. Wilayah yang masuk dalam pengembangan meliputi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur.
Pusat logistik tersebut akan menjalankan sejumlah fungsi, mulai dari pengumpulan, pengolahan, pengawetan, hingga distribusi bambu. Dengan demikian, pelaku industri dapat memperoleh bahan baku yang telah melalui proses penanganan dan memenuhi standar yang dibutuhkan.
Upaya ini sekaligus menjawab salah satu persoalan dalam pengembangan industri bambu, yakni keterbatasan kelembagaan penyedia bahan baku yang berkualitas dan terstandardisasi. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan di tingkat hulu menjadi bagian penting dalam membangun rantai pasok yang lebih terintegrasi.
Peluang pasar bambu masih terbuka
Kebutuhan terhadap material berkelanjutan turut membuka peluang bagi pengembangan industri bambu Indonesia. Data yang disampaikan Kemenperin menyebutkan pasar produk berbasis bambu global diproyeksikan meningkat dari USD74 miliar pada 2024 menjadi USD118,3 miliar pada 2034.
Namun, posisi Indonesia dalam perdagangan global masih relatif kecil. China menguasai sekitar 74,8 persen ekspor bambu global, sedangkan Vietnam berada di posisi berikutnya dengan pangsa 3,2 persen. Indonesia berada dalam jajaran 12 besar dengan pangsa sekitar 0,9 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan ruang pengembangan masih tersedia, terutama apabila Indonesia mampu meningkatkan kualitas bahan baku dan kapasitas pengolahan. Selain itu, kebutuhan bambu tidak hanya berasal dari sektor furnitur dan kerajinan, tetapi juga konstruksi, engineered bamboo, pulp dan kertas, serta produk berbasis karbon.
Bambu berpeluang masuk konstruksi rumah
Pengembangan industri bambu juga berkaitan dengan kebutuhan material untuk konstruksi. Kemenperin melihat teknologi Cement-Bamboo Frame Technology (CBFT) sebagai salah satu alternatif yang dapat mendukung pembangunan hunian sederhana.
Teknologi tersebut menggunakan bahan baku lokal dan memiliki karakteristik ringan sehingga proses perakitannya tidak membutuhkan alat berat. Pemanfaatannya juga berpotensi meningkatkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam ekosistem konstruksi modular.
Meski demikian, penerapan teknologi konstruksi berbasis bambu tetap membutuhkan pasokan material yang konsisten. Karena itu, pengembangan teknologi perlu berjalan bersama dengan pembenahan pusat logistik, standardisasi bahan baku, serta peningkatan kompetensi tenaga di tingkat hulu.
Program 2026 melanjutkan hasil sebelumnya
Kemenperin menyebut AKB 2026 melanjutkan sejumlah hasil program tahun sebelumnya. Beberapa kegiatan mencakup kerja sama pemenuhan bahan baku bambu cendani antara peserta dari Purworejo dan pengusaha di Bandung, pemetaan serta penanaman bambu di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pembibitan 200 bambu di Banyuwangi, serta penanaman 100 batang bambu di Mojokerto.
Program sebelumnya juga mencakup pelatihan pengawetan dan pembuatan bambu laminasi di Tasikmalaya. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membentuk tenaga yang dapat mendukung pengembangan pusat logistik bambu di berbagai wilayah.
Dengan penguatan SDM, kelembagaan pemasok, dan pusat logistik, Kemenperin menempatkan sisi hulu sebagai salah satu fondasi pengembangan industri bambu. Selanjutnya, kesiapan bahan baku tersebut dapat mendukung kebutuhan industri dalam negeri sekaligus membuka peluang peningkatan peran Indonesia dalam rantai pasok bambu global.
Komentar