Sisipublik.com – Kemitraan Indonesia–Tiongkok di sektor mineral dan energi perlu menghasilkan manfaat nyata bagi industri nasional, bukan sekadar meningkatkan nilai investasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya hilirisasi, alih teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta penguatan pasokan energi dalam kerja sama kedua negara.
Kemitraan RI–Tiongkok tersebut mendapat dorongan baru setelah Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping di Shenzhen, Jumat (20/11/2026). Pertemuan bilateral dalam rangkaian kunjungan Presiden untuk menghadiri KTT APEC 2026 itu membahas penguatan hubungan strategis, termasuk kerja sama ekonomi dan investasi.
Presiden Prabowo menilai hubungan kedua negara terus berkembang dan menunjukkan keselarasan kepentingan di berbagai sektor.
“Hubungan kita, menurut kami, terus berkembang dari kekuatan menuju kekuatan. Kita bekerja sama di semua bidang, khususnya ekonomi, tetapi juga di berbagai bidang strategis lainnya. Kita telah mencapai pemahaman yang semakin sejalan,” ujar Prabowo.
Kemitraan RI–Tiongkok Perlu Memperkuat Industri Dalam Negeri
Menindaklanjuti arah hubungan strategis tersebut, Bahlil mendorong agar kerja sama Indonesia dan Tiongkok memberikan dampak langsung terhadap kapasitas industri nasional. Menurut dia, Indonesia perlu memastikan setiap investasi membawa teknologi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam.
“Bapak Presiden sudah membuka jalan bagi penguatan kemitraan ini. Tugas kita memastikan kerja sama tersebut memperkuat industri di dalam negeri, membawa teknologi, dan membuka lapangan kerja. Sumber daya yang kita miliki harus menghasilkan nilai tambah yang semakin besar bagi rakyat,” ujar Bahlil.
Karena itu, pemerintah menempatkan hilirisasi sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat daya saing industri. Selain meningkatkan nilai ekonomi mineral, penguasaan teknologi juga penting agar tenaga kerja Indonesia mampu menjalankan proses produksi yang semakin kompleks.
Langkah tersebut sekaligus membuka peluang bagi industri nasional untuk mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok mineral dan energi global.
Dua Kesepakatan Mineral Jadi Landasan Kerja Sama
Kerja sama mineral Indonesia dan Tiongkok sebenarnya sudah memiliki dasar kelembagaan. Pada 9 November 2024, Kementerian ESDM menandatangani dua nota kesepahaman dengan pemerintah Tiongkok.
Kesepakatan pertama mencakup pengembangan mineral hijau bersama Kementerian Perdagangan Tiongkok (MOFCOM). Sementara itu, kesepakatan kedua mengatur kerja sama sumber daya mineral dengan National Development and Reform Commission (NDRC).
Kedua kesepakatan tersebut membuka ruang kolaborasi dalam pengolahan dan pemurnian mineral, pembangunan infrastruktur, pengembangan investasi, serta peningkatan teknologi. Selain aspek ekonomi, kerja sama juga mencakup penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).
Dengan landasan tersebut, pemerintah memiliki ruang untuk mendorong investasi yang tidak hanya berorientasi pada produksi bahan mentah atau setengah jadi, tetapi juga memperkuat industri pengolahan di dalam negeri.
Industri Baterai Jadi Contoh Hilirisasi Mineral
Salah satu bentuk konkret kemitraan industri kedua negara terlihat dalam pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik terintegrasi oleh konsorsium ANTAM–IBC–CBL.
Presiden Prabowo meresmikan peletakan batu pertama proyek tersebut pada 29 Juni 2025. Pengembangannya berlangsung di Halmahera Timur, Maluku Utara, dan Karawang, Jawa Barat.
Proyek ini menghubungkan sejumlah tahapan industri, mulai dari penambangan dan pengolahan nikel hingga produksi material baterai, sel baterai, serta daur ulang. Integrasi tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi dalam rantai pasok kendaraan listrik.
Namun, manfaat jangka panjang proyek tidak hanya bergantung pada kapasitas produksi. Penguasaan teknologi, peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, dan keterlibatan industri pendukung nasional juga menentukan besarnya nilai tambah yang dapat dinikmati Indonesia.
Manufaktur Surya dan Gas Perluas Kerja Sama Energi
Selain mineral dan baterai, kemitraan Indonesia–Tiongkok juga menyentuh pengembangan energi bersih. Salah satunya melalui kerja sama Trina Solar dengan mitra Indonesia lewat PT Trina Mas Agra Indonesia.
Perusahaan tersebut menghadirkan fasilitas manufaktur modul surya di Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah. Kehadiran fasilitas ini mendukung pengembangan rantai pasok industri tenaga surya di dalam negeri.
Di sektor gas, keterlibatan perusahaan Tiongkok terlihat dalam pembangunan fasilitas floating liquefied natural gas (FLNG) untuk proyek Genting oleh Wison New Energies di Tiongkok.
Fasilitas tersebut memiliki kapasitas desain 1,2 juta ton LNG per tahun. Pengembang menyiapkannya untuk mengolah gas dari Lapangan Asap Kido Merah di Blok Kasuri, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.
Bahlil menegaskan bahwa investasi energi harus menjawab kebutuhan nasional, terutama dalam menjaga keandalan pasokan dan memperkuat kemampuan industri pendukung.
“Kerja sama energi harus menjawab kebutuhan nasional. Kita ingin pasokan energi semakin andal, industri pendukung tumbuh di Indonesia, dan tenaga kerja kita mampu menguasai teknologinya. Investasi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan manfaat bagi masyarakat sekitar,” tegas Bahlil.
Alih Teknologi Jadi Penentu Manfaat Investasi
Bahlil menilai penguatan kemitraan Indonesia dan Tiongkok harus berjalan seiring dengan peningkatan kemampuan nasional. Pemerintah ingin memastikan perusahaan yang berinvestasi turut mengembangkan tenaga kerja, memperluas industri pendukung, dan menerapkan praktik usaha yang memperhatikan lingkungan.
Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi lokasi produksi atau pemasok bahan baku bagi industri global. Penguasaan teknologi dan kemampuan mengembangkan produk bernilai tambah perlu menjadi bagian dari hasil kerja sama.
Penguatan hubungan kedua negara juga membuka peluang lebih luas bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam rantai pasok energi dan mineral dunia. Namun, keberhasilan kemitraan tersebut bergantung pada kemampuan pemerintah memastikan investasi memberikan manfaat ekonomi, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.











Komentar