Sisipublik.com – Ekonomi sirkular Indonesia menghadapi tantangan besar untuk mengubah sampah plastik menjadi sumber pertumbuhan ekonomi hijau. Pasalnya, produksi sampah plastik nasional mencapai sekitar 7,2 juta ton per tahun, sedangkan pemerintah baru mengelola sekitar 2 juta ton.
Kesenjangan tersebut menjadi perhatian Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, Senin (16/11/2026). Pemerintah menilai persoalan sampah tidak cukup diselesaikan melalui pengurangan limbah, tetapi juga membutuhkan penguatan rantai pasok bahan baku untuk industri daur ulang.
Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup/Sekretaris Utama BPLH, Rosa Vivien Ratnawati, menjelaskan bahwa ekonomi sirkular Indonesia memiliki peluang besar untuk menekan pencemaran sekaligus mengembangkan industri pengolahan limbah. Namun, kapasitas industri yang tersedia belum sebanding dengan ketersediaan bahan baku berkualitas.
“Kita menghadapi tantangan besar di mana dari 7,2 juta ton sampah plastik yang dihasilkan setiap tahunnya, baru sekitar 2 juta ton yang terkelola. Di sisi lain, industri daur ulang nasional kita memiliki kapasitas 1,6 juta ton yang belum terserap maksimal karena keterbatasan pasokan material bersih dan terpilah,” ungkap Rosa.
Ekonomi Sirkular Indonesia Perlu Pangkas Emisi dari Produksi Plastik
Selain persoalan pengelolaan sampah, pemerintah juga menyoroti besarnya jejak karbon industri plastik. Karena itu, pemerintah mendorong perubahan pola ekonomi dari model ambil, pakai, dan buang menuju pemanfaatan material secara berulang.
Pendekatan tersebut mencakup pengurangan penggunaan bahan baku, penggunaan kembali produk, perbaikan barang, serta peningkatan kegiatan daur ulang. Dengan demikian, industri dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku plastik baru yang berasal dari bahan bakar fosil.
Langkah ini sekaligus membuka peluang pengembangan usaha pengolahan limbah, inovasi produk daur ulang, dan penciptaan lapangan kerja hijau.
KLH/BPLH Perkuat Tanggung Jawab Produsen
Untuk memperbaiki rantai pengelolaan sampah, KLH/BPLH tengah mematangkan regulasi mengenai Extended Producer Responsibility (EPR) atau tanggung jawab produsen. Pemerintah juga ingin memperkuat peran Producer Responsibility Organization (PRO) sebagai bagian dari mekanisme pelaksanaan tanggung jawab produsen.
Melalui kebijakan ini, produsen diharapkan ikut mendukung pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah kemasan. Dengan begitu, industri daur ulang memperoleh pasokan material yang lebih terjamin.
Namun, transformasi tersebut juga membutuhkan keterlibatan pekerja sektor informal. Rosa menyebut pemulung, bank sampah, dan pengepul memasok hingga 80 persen bahan baku industri daur ulang nasional.
Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan perubahan sistem pengelolaan sampah tidak menghilangkan mata pencaharian kelompok tersebut.
“Transisi di sektor persampahan harus memastikan bahwa masyarakat yang selama ini berperan menjaga keberlangsungan daur ulang juga memperoleh manfaat dari perubahan sistem,” tegas Rosa.
Ekonomi Sirkular Berpotensi Tambah PDB hingga US$45 Miliar
Dari sisi ekonomi, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Teguh Sambodo, menempatkan ekonomi sirkular sebagai salah satu pilar transformasi ekonomi nasional.
Proyeksi lainnya mencakup penurunan emisi sekitar 126 juta ton CO₂e dan penghematan penggunaan air hingga 6,3 miliar meter kubik. Untuk mencapai potensi tersebut, pemerintah membutuhkan target yang terukur, regulasi adaptif, serta akses pembiayaan yang lebih luas.
Melalui langkah tersebut, ekonomi sirkular tidak hanya menjadi strategi pengendalian pencemaran, tetapi juga instrumen untuk membangun industri rendah karbon yang mampu menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja secara inklusif.











Komentar