Sisipublik.com – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengembangkan model mitigasi bencana berbasis tapak untuk memperkuat perlindungan kawasan hutan sekaligus mengurangi risiko bencana hidrometeorologi. Upaya ini menyasar sejumlah ancaman, mulai dari banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrem hingga kebakaran hutan dan lahan.
Pengembangan tersebut menjadi bagian dari penguatan fungsi hutan dalam menghadapi perubahan iklim dan meningkatnya risiko bencana. Kemenhut mendorong pengelolaan kawasan hutan yang mengintegrasikan aspek konservasi, pengurangan risiko bencana, serta keselamatan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Melalui Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan (Pusbang MABHK), Kemenhut membahas pengembangan model tersebut dalam forum Komunikasi Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Mitigasi bencana berbasis tapak perkuat fungsi perlindungan hutan
Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Mahfudz, mengatakan pengelolaan hutan perlu berjalan seiring dengan upaya pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Karena itu, pemerintah membutuhkan pendekatan yang terencana, berbasis data dan informasi, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Menurut Mahfudz, hutan memiliki fungsi penting dalam mengatur tata air, melindungi tanah, menjaga keseimbangan ekosistem, dan menopang kehidupan masyarakat.
“Sektor kehutanan memiliki peran strategis melalui penguatan fungsi hutan sebagai pengatur tata air, pelindung tanah, penjaga keseimbangan ekosistem, serta penyangga kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, model, pedoman, dan kajian yang dihasilkan dapat menjadi acuan bersama dalam mitigasi dan adaptasi bencana di tingkat tapak,” ujarnya.
Dengan pendekatan tersebut, hasil kajian kehutanan diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan. Pemerintah juga perlu menerjemahkannya menjadi langkah teknis yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan ancaman bencana setempat.
Tiga fokus pengembangan model mitigasi sepanjang 2026
Kepala Pusbang MABHK, Wening Sri Wulandari, menjelaskan bahwa pihaknya menghasilkan sejumlah model mitigasi inovatif sepanjang 2026. Pengembangan tersebut mencakup tiga bidang utama, yakni pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, mitigasi kekeringan dan perubahan iklim, serta pemulihan ekosistem dan penanganan bencana hidrologis.
Selain menyusun model, Pusbang MABHK juga memfasilitasi penerapan sejumlah pedoman teknis di lapangan. Beberapa di antaranya mencakup model penilaian kerawanan kekeringan, prosedur pemadaman kebakaran secara langsung pada tanah mineral, serta pedoman rehabilitasi lahan gambut bekas terbakar.
Penerapan berbagai pedoman tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan hasil pengembangan mitigasi dapat menjawab persoalan nyata di kawasan hutan. Dengan demikian, petugas lapangan memiliki acuan teknis dalam menentukan langkah pencegahan, penanganan, hingga pemulihan lingkungan.
Kemenhut kembangkan platform digital SIMITI
Di sisi lain, Kemenhut juga mengembangkan platform digital bernama SIMITI untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi bencana hidrometeorologi kehutanan.
Platform ini diarahkan untuk mempercepat respons serta penyebaran informasi kebencanaan. Kehadiran sistem digital tersebut diharapkan membantu memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi antarpihak ketika menghadapi ancaman bencana.
Pengembangan SIMITI sekaligus menunjukkan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan risiko bencana. Sebab, ketersediaan informasi yang cepat dan relevan dapat membantu pemangku kepentingan menentukan langkah penanganan sesuai kondisi wilayah.
Kolaborasi multipihak menjadi kunci penerapan di lapangan
Forum komunikasi yang berlangsung di Jakarta tersebut juga menjadi ruang bagi para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi hasil kerja selama 2026. Selain menyampaikan capaian, Kemenhut memanfaatkan pertemuan itu untuk memperluas jejaring kerja sama, mendorong penerapan teknis, serta menghimpun kebutuhan pengembangan mitigasi ke depan.
Keterlibatan berbagai pihak menjadi penting karena ancaman bencana hidrometeorologi tidak mengenal batas administrasi maupun kewenangan satu instansi. Oleh sebab itu, koordinasi antara pemerintah, pengelola kawasan hutan, lembaga kebencanaan, akademisi, dan pihak terkait perlu berjalan secara terpadu.
Melalui pengembangan model berbasis kebutuhan di tingkat tapak, Kemenhut menargetkan upaya mitigasi dan adaptasi yang lebih aplikatif. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga fungsi ekologis hutan, mengurangi risiko bencana, melindungi keselamatan masyarakat, serta mempertahankan keberlanjutan sumber daya hutan.











Komentar