Sisipublik.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat strategi dekarbonisasi transportasi dengan mendorong penggunaan angkutan umum massal, meningkatkan peran kereta api dalam pengangkutan penumpang dan barang, serta memodernisasi teknologi kapal dan pesawat. Strategi tersebut menjadi bagian dari upaya menekan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor transportasi.
Komitmen itu mengemuka setelah Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Arif Toha menerima Dokumen Peta Jalan Dekarbonisasi Transportasi di Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta, Selasa (3/11/2026). Dokumen tersebut memuat strategi pengurangan emisi untuk sektor transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian.
Dekarbonisasi transportasi tidak hanya membutuhkan perubahan teknologi kendaraan, tetapi juga pergeseran pola mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Karena itu, Kemenhub mendorong penerapan rekomendasi dalam dokumen tersebut ke dalam perencanaan program dan kebijakan setiap subsektor transportasi.
Peta Jalan Dekarbonisasi Transportasi Jadi Acuan Kebijakan
Arif Toha meminta seluruh unit kerja di lingkungan Kemenhub menggunakan dokumen tersebut sebagai referensi dalam menyusun program mitigasi emisi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
“Dengan telah diselesaikannya penyusunan peta jalan ini, saya berharap dapat dijadikan referensi bagi seluruh unit kerja dan masing-masing subsektor di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam menyusun kebijakan, program kerja, dan aksi mitigasi ke depan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,” kata Arif.
Kemenhub menyusun peta jalan tersebut bersama Pemerintah Inggris melalui program United Kingdom Partnering for Accelerated Climate Transitions (UK PACT), WRI Indonesia, dan mitra konsorsium lainnya.
Tim penyusun menggunakan inventarisasi emisi gas rumah kaca dan analisis setiap sektor transportasi sebagai dasar perumusan kebijakan. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi sumber emisi, menghitung potensi pengurangannya, serta menentukan target dan langkah mitigasi.
Selain itu, hasil kajian menjadi landasan untuk merumuskan transisi energi yang selaras dengan perencanaan jangka menengah dan jangka panjang Kemenhub.
Empat Subsektor Transportasi Jadi Sasaran Pengurangan Emisi
Peta jalan tersebut menetapkan sejumlah pendekatan untuk menekan emisi berdasarkan karakteristik masing-masing subsektor.
Pada transportasi darat, Kemenhub mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum massal. Pilihan yang menjadi perhatian mencakup bus dan Bus Rapid Transit (BRT). Pemerintah juga memasukkan manajemen lalu lintas sebagai bagian dari strategi pengurangan emisi.
Sementara itu, sektor perkeretaapian diarahkan untuk meningkatkan kapasitas angkutan penumpang dan barang. Elektrifikasi jalur kereta juga menjadi salah satu langkah untuk mendukung transportasi yang lebih rendah emisi.
Di sektor laut, pemerintah menitikberatkan modernisasi kapal dan peningkatan efisiensi operasional pelayaran. Langkah ini diharapkan dapat menekan konsumsi energi sekaligus mengurangi emisi dari aktivitas transportasi laut.
Adapun sektor penerbangan membutuhkan pembaruan teknologi pesawat, peningkatan efisiensi operasional penerbangan, serta pemanfaatan bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF).
Kemenhub Siapkan Panduan Penghitungan Emisi
Selain merumuskan arah kebijakan, kerja sama tersebut menghasilkan panduan penghitungan emisi gas rumah kaca. Kemenhub juga mengembangkan perangkat pendukung untuk membantu setiap subsektor merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi program dekarbonisasi.
“Implementasinya tentu memerlukan komitmen, koordinasi lintas subsektor, serta pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan agar target yang telah ditetapkan dapat diwujudkan secara nyata,” tegas Arif.
Target Emisi Nol Bersih 2060 Jadi Arah Jangka Panjang
Penerapan peta jalan ini diharapkan memperkuat kontribusi sektor transportasi terhadap target penurunan emisi nasional. Pemerintah juga mengarahkan kebijakan tersebut untuk mendukung pencapaian emisi nol bersih atau Net Zero Emission pada 2060.
Untuk memastikan hasilnya terukur, Kemenhub perlu memperkuat inventarisasi emisi serta sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi. Mekanisme tersebut dapat membantu pemerintah menilai efektivitas setiap aksi mitigasi berdasarkan perkembangan di lapangan.
Arif menegaskan bahwa dokumen tersebut menjadi landasan bagi Kemenhub untuk memperkuat kebijakan pengurangan emisi di seluruh moda transportasi.
“Dokumen Peta Jalan Dekarbonisasi Transportasi ini memperkuat kebijakan dan pelaksanaan aksi mitigasi di lingkungan Kementerian Perhubungan serta memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) nasional,” tutur Arif.
Kegiatan penyerahan dokumen turut dihadiri Head of Low Carbon Energy and Infrastructure Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia Giles Henley, perwakilan UK PACT Maria Herdanty, Deputy Fund Manager Palladium UK PACT Ivena Ersandi, dan perwakilan WRI Indonesia Wendy Aritenang. Sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kemenhub juga menghadiri kegiatan tersebut.
Komentar