Sisipublik.com – Sinergi Kemenkeu-BI kembali diperkuat untuk menjaga stabilitas perekonomian sekaligus membuka ruang bagi pertumbuhan sektor riil. Komitmen tersebut mengemuka dalam High Level Meeting Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia di Kantor Bank Indonesia, Kamis (24/9/2026).
Pertemuan itu menjadi bagian dari koordinasi kebijakan fiskal dan moneter agar keduanya dapat berjalan selaras sesuai mandat masing-masing. Selain menjaga stabilitas, koordinasi tersebut diarahkan untuk memastikan aktivitas ekonomi tetap bergerak dan mampu menciptakan lapangan kerja.
Sinergi Kemenkeu-BI diarahkan ke sektor riil
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah dan Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi, baik melalui hubungan bilateral maupun Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Menurut Suahasil, perhatian terhadap sektor riil menjadi penting karena sektor tersebut menghasilkan nilai tambah dan membuka kesempatan kerja. Karena itu, koordinasi kebijakan tidak hanya berorientasi pada stabilitas, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi yang produktif.
Selain itu, pemerintah dan Bank Indonesia menjaga koordinasi dalam pengelolaan likuiditas serta pembentukan suku bunga di perekonomian. Pemerintah juga menempatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada bank-bank Himbara secara terukur dengan mempertimbangkan koordinasi bersama Bank Indonesia dan bank Himbara yang berada di bawah Danantara.
Strategi pembiayaan APBN tetap memperhitungkan risiko
Di sisi lain, koordinasi juga mencakup strategi pembiayaan APBN. Pemerintah mendiskusikan penerbitan surat berharga negara dan surat perbendaharaan negara bersama Bank Indonesia.
Dalam penyusunan strategi tersebut, pemerintah mempertimbangkan kebutuhan kas, kondisi pasar, biaya pembiayaan, risiko, serta kesinambungan fiskal. Pendekatan itu bertujuan menjaga pengelolaan pembiayaan tetap pruden.
Selanjutnya, keselarasan kebijakan fiskal dan moneter menjadi bagian dari upaya mempertahankan stabilitas sistem keuangan. Stabilitas tersebut diperlukan agar sektor keuangan tetap menjalankan fungsi intermediasi dan mendukung kegiatan ekonomi.
KSSK jaga stabilitas sistem keuangan
Koordinasi juga berlangsung dalam kerangka KSSK yang melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Danantara.
Pemerintah menempatkan stabilitas sistem keuangan sebagai salah satu fondasi untuk menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Dengan koordinasi antarlembaga, kebijakan fiskal dan moneter dapat merespons perkembangan ekonomi secara lebih terukur.
Dengan demikian, pertemuan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia tidak hanya membahas stabilitas, tetapi juga mengarahkan kebijakan agar sektor riil tetap berkembang, pembiayaan APBN terkelola secara hati-hati, dan fungsi intermediasi sektor keuangan terus berjalan.
Komentar