Hotspot Sumsel Turun, Kalteng Jadi Fokus Baru Pengendalian Karhutla

- Jurnalis

Minggu, 20 September 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Tim gabungan memperkuat pengendalian karhutla di wilayah prioritas seiring perubahan sebaran hotspot di Sumatera dan Kalimantan (foto: kementerian kehutanan)

Tim gabungan memperkuat pengendalian karhutla di wilayah prioritas seiring perubahan sebaran hotspot di Sumatera dan Kalimantan (foto: kementerian kehutanan)

Sisipublik.com – Hotspot Sumsel menunjukkan penurunan dalam pemantauan terbaru, tetapi perkembangan berbeda terjadi di Kalimantan Tengah. Data Kementerian Kehutanan mencatat hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di Sumatera Selatan turun dari 184 menjadi 100 titik, sedangkan Kalimantan Tengah melonjak dari 61 menjadi 166 titik hingga Jumat (18/9) malam.

Perubahan tersebut membuat Kalimantan Tengah mencatat jumlah hotspot high confidence tertinggi di antara enam provinsi prioritas pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Karena itu, tim gabungan mengarahkan penguatan patroli dan pengecekan lapangan ke wilayah yang menunjukkan peningkatan indikasi panas.

Secara nasional, hotspot Sumsel menjadi bagian dari total 546 titik hotspot high confidence yang terdeteksi hingga Jumat (18/9) pukul 21.05 WIB. Angka tersebut meningkat dari 475 titik pada hari sebelumnya. Kementerian Kehutanan menggunakan data SiPongi yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20.

Pergerakan Hotspot Enam Provinsi Prioritas

Selain Sumatera Selatan, beberapa wilayah juga mengalami perubahan jumlah hotspot. Kalimantan Barat naik dari 30 menjadi 39 titik, sedangkan Kalimantan Selatan meningkat dari lima menjadi 12 titik.

Sebaliknya, Jambi mengalami penurunan dari 15 menjadi sembilan titik. Riau mencatat empat titik setelah sehari sebelumnya tidak menunjukkan hotspot high confidence.

Dengan perkembangan tersebut, Kalimantan Tengah menjadi wilayah yang memperoleh perhatian lebih besar dalam penentuan prioritas operasi. Tim pengendalian memperkuat patroli, groundcheck, pemadaman, pembasahan, dan pendinginan pada lokasi yang memerlukan respons cepat.

Hotspot Sumsel Turun, Verifikasi Lapangan Tetap Berjalan

Meski hotspot Sumsel turun cukup besar, angka satelit tidak otomatis menunjukkan jumlah kejadian kebakaran atau luas lahan yang terbakar. Kementerian Kehutanan menjelaskan bahwa hotspot menunjukkan anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit.

Baca Juga :  RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Masuk Tahap Panja, Pemerintah Soroti Perlindungan Pekerja

Karena itu, petugas tetap perlu melakukan verifikasi di lapangan. Satu kejadian kebakaran dapat menghasilkan beberapa titik deteksi sehingga petugas harus mencocokkan data satelit dengan kondisi api dan lahan secara langsung.

Manggala Agni bersama TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha terus menjalankan operasi pengendalian. Kegiatan tersebut mencakup patroli, groundcheck, pemadaman langsung, penyekatan penjalaran api, mopping up, pembasahan, hingga pendinginan.

Armada Udara Mendukung Operasi Karhutla

Selain penanganan dari darat, pemerintah mengerahkan dukungan udara untuk mempercepat respons terhadap karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Armada tersebut mencakup helikopter patroli, pesawat CASA untuk Operasi Modifikasi Cuaca, dan helikopter water bombing.

Penentuan pengerahan armada mempertimbangkan perkembangan hotspot, hasil pemeriksaan lapangan, kondisi kebakaran, potensi pertumbuhan awan, jarak pandang, serta faktor keselamatan penerbangan.

Operasi Modifikasi Cuaca juga dapat mendukung pembasahan lahan, terutama pada kawasan gambut. BMKG menyatakan potensi hujan masih muncul di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan pada periode 18–24 September, meskipun kondisi atmosfer kering masih mendominasi banyak wilayah Indonesia.

Koordinasi Penanganan Berlanjut di Palembang

Penguatan pengendalian juga berlangsung melalui koordinasi lintas lembaga. Pada Jumat (18/9), Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Palembang, Sumatera Selatan.

Rapat tersebut melibatkan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, serta unsur TNI, Polri, BNPB, dan Manggala Agni. Pertemuan membahas perkembangan hotspot serta kebutuhan untuk menerjemahkan data pemantauan menjadi sasaran pengecekan dan operasi di lapangan.

Pemerintah juga mendorong pemusatan personel dan peralatan pada wilayah yang memiliki risiko kebakaran tinggi. Pemetaan daerah rawan dan perkiraan lokasi kemunculan api menjadi bagian dari strategi tersebut.

Baca Juga :  Kementerian PU Pasok Air, Penanganan Karhutla Muaro Jambi Berlanjut hingga Pendinginan

Kondisi Cuaca dan Kualitas Udara Tetap Dipantau

Perkembangan karhutla tidak hanya terlihat dari jumlah hotspot. Petugas juga memantau kualitas udara, konsentrasi partikulat PM2,5, sebaran asap, arah angin, kelembapan, serta jarak pandang.

BMKG masih memasukkan Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah dalam wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat pada 19 September 2026. Kondisi ini dapat membantu proses pembasahan di sejumlah wilayah, tetapi pemerintah tetap perlu mengantisipasi perubahan cuaca dan munculnya titik panas baru.

Pada pemantauan meteorologi penerbangan Kamis (18/9), jarak pandang di Pontianak mencapai sekitar lima kilometer dengan kondisi berasap. Sementara itu, Palangka Raya memiliki jarak pandang 10 kilometer atau lebih dengan kondisi berawan. Jambi mencatat sekitar sembilan kilometer, Pekanbaru sekitar delapan kilometer, sedangkan Banjarmasin dan Palembang mencapai 10 kilometer atau lebih.

Kondisi tersebut dapat berubah mengikuti pergerakan asap, arah angin, kelembapan, dan hujan. Karena itu, pemantauan udara tetap berjalan bersamaan dengan operasi pemadaman.

Masyarakat di wilayah terdampak asap perlu mengikuti informasi kualitas udara dari pemerintah dan mengurangi aktivitas luar ruangan ketika kondisi memburuk. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.

Pencegahan tetap menjadi bagian penting dalam pengendalian karhutla, terutama di kawasan gambut yang dapat menyimpan panas di bawah permukaan. Dengan demikian, penurunan hotspot di satu wilayah tidak serta-merta mengakhiri risiko karhutla karena peningkatan di wilayah lain dapat mengubah prioritas operasi.

Berita Terkait

TNI Fair 2026 Buka Akses Publik untuk Kenal Alutsista dan Teknologi Pertahanan
Kekayaan Intelektual Berbasis Budaya Jadi Fokus Indonesia dan WIPO
Program 3 Juta Rumah, Delapan Pemda Maluku-Nusa Tenggara Dapat Tambahan Kuota Bedah Rumah
LRT Jakarta Kelapa Gading–Manggarai Perkuat Hub Transportasi di Jakarta
KDKMP Masuk Tahap Operasional, Kemenkop Percepat Verifikasi dan Penguatan Tata Kelola
E50 Mulai Disiapkan, Pemerintah Fokus Perkuat Pasokan BBM dari Dalam Negeri
Malaysia Siapkan Pesawat dan Helikopter untuk Bantu Indonesia Tangani Karhutla
Anggaran Haji 2027 Diminta Berbasis Kebutuhan Jemaah, Menhaj Tekankan Efisiensi
Berita ini 4 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Senin, 21 September 2026 - 06:00 WIB

TNI Fair 2026 Buka Akses Publik untuk Kenal Alutsista dan Teknologi Pertahanan

Minggu, 20 September 2026 - 09:00 WIB

Kekayaan Intelektual Berbasis Budaya Jadi Fokus Indonesia dan WIPO

Minggu, 20 September 2026 - 07:00 WIB

Program 3 Juta Rumah, Delapan Pemda Maluku-Nusa Tenggara Dapat Tambahan Kuota Bedah Rumah

Minggu, 20 September 2026 - 06:00 WIB

Hotspot Sumsel Turun, Kalteng Jadi Fokus Baru Pengendalian Karhutla

Sabtu, 19 September 2026 - 14:00 WIB

LRT Jakarta Kelapa Gading–Manggarai Perkuat Hub Transportasi di Jakarta

Berita Terbaru