Sisipublik.com – Purbaya menyampaikan bahwa Penataan Anggaran MBG masih berada dalam tahap pembahasan lebih lanjut. Dalam proses tersebut, Penataan Anggaran MBG menjadi salah satu langkah yang tengah di siapkan untuk memastikan program berjalan lebih tepat sasaran.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Kementerian Keuangan akan mengikuti setiap keputusan yang di tetapkan Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan anggaran program tersebut, saat di temui di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026),
Menurutnya, publik perlu menunggu penjelasan lanjutan dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, terkait hasil evaluasi dan kebutuhan pendanaan terbaru program MBG.
Penataan Anggaran MBG Dilakukan Berdasarkan Perhitungan Kebutuhan
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah memperkirakan adanya penyesuaian kebutuhan anggaran Program MBG. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukan pemangkasan anggaran, melainkan hasil dari proses penghitungan yang lebih rinci.
Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional sedang melakukan penataan menyeluruh terhadap program tersebut. Langkah ini bertujuan untuk memperoleh angka kebutuhan anggaran yang lebih akurat di bandingkan perhitungan sebelumnya.
Sebagai informasi, anggaran Program MBG pada tahun 2026 telah di tetapkan sebesar Rp268 triliun. Namun demikian, pemerintah masih melakukan kajian agar alokasi dana yang tersedia dapat di gunakan secara lebih efektif dan efisien.
Fokus pada Prioritas Penerima Manfaat
Lebih lanjut, pemerintah menargetkan proses penataan program dapat rampung dalam waktu sekitar satu bulan ke depan. Dalam tahap ini, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap kelompok penerima manfaat berdasarkan data dan tingkat prioritas masing-masing wilayah.
Sekolah-sekolah yang masuk kategori prioritas tetap menjadi perhatian utama. Sementara itu, pemerintah akan menyesuaikan distribusi program pada sejumlah wilayah sesuai hasil verifikasi dan kebutuhan aktual.
Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat fokus pelayanan kepada masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kelompok tersebut di nilai membutuhkan percepatan akses terhadap manfaat Program MBG.
Pemerintah Perluas Jangkauan untuk Ibu dan Balita
Selain wilayah 3T, pemerintah juga berupaya meningkatkan cakupan penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat pemenuhan gizi bagi kelompok yang membutuhkan perhatian khusus.
Karena itu, dalam dua pekan ke depan pemerintah akan terus melakukan penyesuaian dan penyempurnaan pelaksanaan program. Dengan pendekatan tersebut, Program MBG di harapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat yang menjadi prioritas serta memberikan manfaat yang lebih optimal. (j/*)
Komentar