Sisipublik.com – Efisiensi Anggaran BGN menjadi salah satu materi yang dibawa Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, saat memenuhi panggilan Presiden RI, Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (11/6/2026). Nanik menyebut dirinya membawa kabar positif terkait pengelolaan anggaran yang akan di laporkan langsung kepada Presiden.
Saat tiba di kompleks Istana, Nanik menjelaskan bahwa laporan tersebut berkaitan dengan upaya efisiensi yang tengah di lakukan lembaganya.
“Efisiensi anggaran, kabar gembira. Biar turun, biar turun, efisiensi. Mau lapor Pak Presiden efisiensi,” kata Nanik kepada awak media.
Selain itu, Efisiensi Anggaran BGN menjadi topik yang ingin ia sampaikan terlebih dahulu kepada Presiden sebelum memberikan keterangan lebih lanjut kepada publik. Setelah menyampaikan pernyataan singkat, Nanik langsung memasuki area Istana Kepresidenan.
“Ya lapor dulu Pak Presiden, masa aku lapor ke kalian,” ujarnya.
Efisiensi Anggaran BGN di Tengah Sorotan Program MBG
Sementara itu, pembahasan mengenai anggaran BGN muncul di tengah perhatian publik terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah dapur MBG di berbagai daerah menghentikan operasional karena belum menerima pencairan dana.
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (PPG) Regional Bandung, Ramzi, mengonfirmasi bahwa puluhan dapur MBG di Kabupaten Bandung Barat menghentikan kegiatan untuk sementara waktu.
Menurut Ramzi, hingga pertengahan Juni 2026, sekitar 40 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak menjalankan operasional karena kendala pendanaan.
“Sampai hari kemarin, tercatat ada 40-an SPPG yang berhenti operasi sementara di wilayah Bandung Barat,” kata Ramzi.
Kondisi tersebut memunculkan perhatian terhadap kelancaran distribusi anggaran program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Efisiensi Anggaran BGN dan Klaim Investasi Dapur MBG
Di sisi lain, Efisiensi Anggaran BGN juga menjadi sorotan setelah muncul klaim dari investor yang terlibat dalam proyek dapur MBG perintis di Sukabumi.
Seorang pengusaha bernama Mujazin mengaku telah menanamkan dana untuk mendukung pengembangan dapur MBG perintis. Namun, ia menyatakan belum menerima penyerahan pengelolaan dapur sebagaimana yang di harapkan.
Dalam konferensi pers yang di gelar oleh Yayasan Kharisma Cendekia Indonesia pada 7 Juni 2026, Mujazin bersama tim kuasa hukumnya memaparkan sejumlah dokumen yang mereka klaim sebagai bukti kerja sama investasi.
Kuasa hukum investor, Ahmad Yazdi, menjelaskan bahwa nota kesepahaman bernomor 02/MoU.02/IX/2025 tertanggal 2 September 2025 mencantumkan nilai kontrak sebesar Rp218,25 miliar.
Menurut Ahmad Yazdi, pembayaran tahap pertama mencapai Rp62,25 miliar yang di lakukan melalui berbagai metode, termasuk transfer dan pembayaran tunai. Ia menyebut dana tersebut berkaitan dengan kerja sama yang melibatkan Badan Gizi Nasional.
Perkembangan mengenai efisiensi anggaran, kelanjutan operasional dapur MBG, serta berbagai klaim investasi yang muncul saat ini masih menjadi perhatian publik dan menunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait. (j/*)
Komentar