Sisipublik.com – Pemerintah mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal sebagai penasihat khusus bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat hubungan antara pemerintah dan kalangan pekerja di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang. Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan aspirasi buruh tersampaikan secara lebih cepat dan efektif.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pengalaman panjang Said Iqbal dalam memperjuangkan isu ketenagakerjaan menjadi pertimbangan utama Presiden. Selama bertahun-tahun, Said Iqbal aktif menyuarakan berbagai kepentingan pekerja dan terlibat dalam sejumlah pembahasan terkait kesejahteraan buruh di Indonesia.
Penasihat Khusus Ketenagakerjaan Diharapkan Perkuat Dialog
Menurut Prasetyo, kehadiran Penasihat Khusus Ketenagakerjaan di lingkungan Presiden akan membuka ruang komunikasi yang lebih intens antara pemerintah dan pekerja. Pemerintah berharap berbagai harapan serta kebutuhan buruh dapat dibahas secara langsung melalui jalur yang lebih sederhana dan responsif.
Selain itu, pemerintah menilai komunikasi yang baik menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini. Dengan adanya saluran dialog yang lebih dekat, pemerintah dapat memahami kondisi pekerja secara lebih komprehensif sekaligus merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Prasetyo menegaskan bahwa Penasihat Khusus Ketenagakerjaan juga memiliki peran strategis dalam menjembatani berbagai masukan dari organisasi pekerja. Karena itu, Presiden memilih tokoh yang memiliki pengalaman dan pemahaman mendalam mengenai persoalan ketenagakerjaan.
Alternatif dari Rencana Dewan Kesejahteraan Buruh
Di sisi lain, penunjukan Said Iqbal berkaitan dengan gagasan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh yang pernah di sampaikan Presiden pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025. Pemerintah sebelumnya melakukan berbagai kajian untuk merealisasikan rencana tersebut.
Namun setelah proses pendalaman berlangsung, pemerintah menemukan skema lain yang di nilai lebih efektif untuk mencapai tujuan yang sama. Alih-alih membentuk lembaga baru, pemerintah memilih menghadirkan perwakilan buruh secara langsung dalam lingkaran penasihat Presiden.
Langkah tersebut di yakini dapat mempercepat penyampaian aspirasi pekerja sekaligus mengurangi hambatan birokrasi yang sering muncul dalam proses komunikasi antarlembaga.
Fokus pada Kesejahteraan dan Aspirasi Pekerja
Prasetyo menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan ini tetap sejalan dengan semangat pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh. Pemerintah ingin menciptakan komunikasi yang lebih cair, terbuka, dan berkelanjutan antara negara dan pekerja.
Melalui penunjukan Said Iqbal, pemerintah berharap berbagai isu ketenagakerjaan dapat di bahas secara lebih konstruktif. Dengan demikian, kebijakan yang lahir tidak hanya menjawab tantangan ekonomi, tetapi juga mendukung peningkatan kesejahteraan buruh serta memperkuat hubungan kemitraan antara pemerintah dan pekerja di Indonesia. (j/*)
Komentar