Ketahanan Siber Tak Lagi Sekadar Urusan Teknologi, Menteri PANRB Tekankan Integritas Talenta Digital

- Jurnalis

Jumat, 25 September 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri PANRB Rini Widyantini saat menjadi orator pada Orasi Ilmiah Wisuda Sarjana Terapan Politeknik Siber dan Sandi Negara Tahun Akademik 2026 di Kantor BSSN, Depok (foto: kementerian panrb)

Menteri PANRB Rini Widyantini saat menjadi orator pada Orasi Ilmiah Wisuda Sarjana Terapan Politeknik Siber dan Sandi Negara Tahun Akademik 2026 di Kantor BSSN, Depok (foto: kementerian panrb)

Sisipublik.com – Ketahanan siber menjadi salah satu tantangan utama ketika pemerintah memperluas digitalisasi layanan publik dan mengintegrasikan data. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menilai kondisi tersebut membutuhkan talenta yang mampu menjaga keamanan data, infrastruktur kritis, dan informasi strategis negara.

Rini menyampaikan hal itu saat menjadi orator pada Orasi Ilmiah Wisuda Sarjana Terapan Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN) Tahun Akademik 2026 di Kantor Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Depok, Jawa Barat, Selasa (22/9/2026). Menurutnya, perpindahan semakin banyak aktivitas pemerintahan dan masyarakat ke ruang digital turut memperluas risiko keamanan.

Ketahanan siber juga menghadapi tantangan baru karena pemerintah dan masyarakat semakin bergantung pada teknologi digital serta kecerdasan buatan (AI). Rini menekankan bahwa lulusan Poltek SSN perlu memahami bukan hanya cara menggunakan teknologi, tetapi juga cara mengamankan sistem dan data yang menopang layanan publik.

Ancaman Siber Menyasar Sektor Strategis

Rini menjelaskan bahwa perkembangan ancaman siber mencakup ransomware dan celah keamanan zero-day. Risiko tersebut menjadi lebih serius ketika serangan menyasar sektor yang menopang kebutuhan masyarakat, seperti energi, transportasi, keuangan, kesehatan, serta infrastruktur layanan publik.

Baca Juga :  Sapaan Hangat Mahasiswa Indonesia Sambut Kunjungan Prabowo di Vladivostok

Karena itu, pemerintah perlu melihat keamanan sistem digital sebagai bagian dari keberlangsungan pelayanan. Gangguan terhadap sistem pemerintahan tidak hanya menimbulkan persoalan teknologi, tetapi juga dapat memengaruhi masyarakat yang bergantung pada layanan tersebut.

Selain itu, perkembangan AI menghadirkan dua sisi. Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan pertahanan. Namun, pihak yang menyerang juga dapat menggunakan teknologi serupa untuk memperkuat kemampuan mereka.

Rini karena itu mengingatkan bahwa pengamanan digital perlu masuk ke dalam tata kelola pemerintahan. Ia menyoroti tujuh aspek yang perlu diperhatikan, yakni risiko sistem yang saling terhubung, pemanfaatan AI, perlindungan data, penerapan security by design dan privacy by default, tata kelola keamanan siber, faktor manusia, serta ketergantungan terhadap pihak ketiga.

Talenta Digital Perlu Kuasai Kompetensi dan Karakter

Di tengah perubahan tersebut, Rini juga menyoroti munculnya pola human-machine collaboration. Otomasi, algoritma, dan AI mulai menangani pekerjaan administratif dan rutin. Kondisi itu, menurutnya, justru mendorong aparatur untuk meningkatkan kemampuan pada pekerjaan yang membutuhkan analisis, pengambilan keputusan, komunikasi, kolaborasi, dan penyelesaian masalah kompleks.

Poltek SSN menjadi salah satu sumber talenta yang perlu menjawab kebutuhan tersebut. Lulusan tidak cukup menguasai aspek teknis, tetapi juga harus memahami risiko ketika mengelola sistem, data, dan informasi yang memiliki kepentingan strategis.

Baca Juga :  Pendaftaran Bintara PK Pria TNI AL 2026 Dibuka, Lulusan SMA Bisa Daftar, ini syaratnya

Rini merumuskan kebutuhan tersebut melalui tiga pilar, yaitu head, hand, dan heart. Head merujuk pada kompetensi untuk berpikir strategis berbasis ilmu dan data. Hand menekankan kemampuan menerjemahkan pengetahuan menjadi tindakan. Sementara itu, heart berkaitan dengan karakter dan tanggung jawab dalam menggunakan kewenangan digital.

Keamanan Data Menjadi Ukuran Transformasi Digital

Rini menilai keberhasilan transformasi digital pemerintah tidak cukup dilihat dari jumlah atau kecanggihan aplikasi yang tersedia. Pemerintah juga perlu memastikan ekosistem digital mampu menjaga data masyarakat dan negara.

Karena itu, ia meminta para wisudawan terus mengembangkan kemampuan teknologi sekaligus memahami risiko penggunaannya. Mereka juga perlu menjaga integritas ketika memperoleh akses terhadap sistem dan informasi penting.

Pesan tersebut menempatkan lulusan Poltek SSN dalam peran yang lebih luas daripada sekadar tenaga teknis. Mereka perlu membantu pemerintah membangun layanan digital yang aman sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi digital.

Dalam penutup arahannya, Rini meminta para wisudawan menggunakan kompetensi yang mereka miliki untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjaga kepentingan negara.

Berita Terkait

Revitalisasi Sekolah di Bali Naik Jadi 401 Unit, Perbaikan Infrastruktur Dukung Kenyamanan Belajar
Bhumi ATR/BPN Bantu Cek Peta Bidang Tanah, Ini Batasan Informasi yang Perlu Dipahami
Digitalisasi Bansos Perkuat Verifikasi Penerima, Kemensos Buka Akses Pengawasan Data
SMA Unggul Garuda Perluas Akses Sekolah Unggulan hingga Empat Daerah
Kedelai Grobogan Ditargetkan Tembus 3 Ton per Hektare, Kementan Siapkan Ekspansi Lahan
Prabowo Lantik Empat Wakil Menteri, Dua Perkuat Sektor Pertahanan
Swasembada Beras Perkuat Ketahanan Pangan, Pemerintah Benahi Distribusi Pupuk
Transformasi PLN Jadi Prioritas, Prabowo Dorong Efisiensi dan Energi Surya 100 GW
Berita ini 9 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Senin, 19 Oktober 2026 - 17:40 WIB

Revitalisasi Sekolah di Bali Naik Jadi 401 Unit, Perbaikan Infrastruktur Dukung Kenyamanan Belajar

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 13:00 WIB

Bhumi ATR/BPN Bantu Cek Peta Bidang Tanah, Ini Batasan Informasi yang Perlu Dipahami

Jumat, 16 Oktober 2026 - 21:00 WIB

Digitalisasi Bansos Perkuat Verifikasi Penerima, Kemensos Buka Akses Pengawasan Data

Jumat, 16 Oktober 2026 - 16:27 WIB

SMA Unggul Garuda Perluas Akses Sekolah Unggulan hingga Empat Daerah

Jumat, 16 Oktober 2026 - 09:00 WIB

Kedelai Grobogan Ditargetkan Tembus 3 Ton per Hektare, Kementan Siapkan Ekspansi Lahan

Berita Terbaru