Sisipublik.com – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menempati posisi ketiga nasional dalam Anindhita Wistara Data 2026 setelah Badan Pusat Statistik (BPS) menilai kinerja kementerian tersebut dalam mengembangkan tata kelola statistik sektoral. Capaian ini memperkuat upaya pemerintah menjadikan data sebagai landasan penyusunan kebijakan dan program pembangunan pariwisata.
Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026 yang menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Melalui evaluasi ini, BPS mengukur tingkat kematangan pengelolaan statistik sektoral pada kementerian dan lembaga pemerintah.
Anindhita Wistara Data 2026 menjadi salah satu bentuk pengakuan terhadap upaya Kemenpar meningkatkan kualitas data, standardisasi informasi, serta pemanfaatan statistik untuk mendukung pembangunan sektor pariwisata.
Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji menerima penghargaan tersebut dalam acara penganugerahan di kantor BPS, Jakarta, Rabu (11/11/2026) malam.
“Kami sangat mengapresiasi penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan atas kualitas dan komitmen Kemenpar dalam pengelolaan data dan statistik sebagai instrumen penting perumusan kebijakan di sektor pariwisata,” ujar Bayu setelah menerima penghargaan.
Data Akurat Menjadi Landasan Kebijakan Pariwisata
Bayu menjelaskan bahwa pemerintah membutuhkan data yang akurat, lengkap, dan mutakhir untuk membangun sektor pariwisata yang efektif serta berdaya saing.
Menurutnya, ketersediaan statistik berkualitas membantu pemerintah menentukan prioritas program, mengukur perkembangan sektor pariwisata, sekaligus memastikan kebijakan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Karena itu, Kemenpar berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data sektoral. Langkah tersebut juga mencakup penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah.
BPS Dorong Penguatan Statistik untuk Pembangunan Nasional
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa Anindhita Wistara Data merupakan bentuk apresiasi terhadap komitmen dan kerja sama kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam menghasilkan statistik berkualitas.
Ia menegaskan bahwa Indeks Pembangunan Statistik (IPS) menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Indikator tersebut juga masuk dalam prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Menurut Amalia, pencapaian kualitas statistik membutuhkan kepemimpinan yang kuat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen seluruh instansi pemerintah.
“Mari kita jadikan malam penganugerahan ini sebagai penggerak kolaborasi dan penguatan tata kelola data statistik dalam kerangka sistem statistik nasional yang semakin tangguh. Wujudkan statistik yang berkualitas, statistik yang bermakna, dan statistik yang berdampak untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik,” kata Amalia.
Dengan capaian tersebut, Kemenpar memiliki momentum untuk memperkuat tata kelola data sebagai bagian dari pembangunan pariwisata berbasis bukti. Pemanfaatan statistik yang terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan ketepatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pariwisata di berbagai daerah.











Komentar