Sisipublik.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pendampingan masyarakat hukum adat (MHA) di Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk mempercepat pengadministrasian tanah ulayat. Langkah ini menempatkan kesepakatan masyarakat adat sebagai fondasi sebelum pemerintah melakukan identifikasi wilayah dan bidang tanah.
Pendampingan tersebut bertujuan memastikan masyarakat memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi dari proses pengadministrasian tanah ulayat. Dengan begitu, pemerintah dapat menjalankan pendataan berdasarkan persetujuan dan pemahaman masyarakat yang memiliki hubungan hukum dengan wilayah adatnya.
Tanah Ulayat Papua Memerlukan Kesepakatan Masyarakat Adat
Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi ATR/BPN, Deni Santo, menegaskan bahwa pemerintah perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat sebelum memulai tahapan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat.
Menurutnya, masyarakat hukum adat perlu mengikuti kegiatan pra-partisipatif agar memahami tujuan program serta dapat menentukan sikap melalui musyawarah.
“MHA butuh kegiatan pra-partisipatif bagaimana dia bisa memahami program ini. Didampingi sampai mereka mengerti betul bagaimana hak dan kewajibannya sebagai MHA. Karena, kesepakatan MHA menjadi langkah awal yang penting dalam memulai tahap pertama kegiatan pengadministrasian tanah ulayat,” ujar Deni.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 dan dialog bersama pemangku kepentingan di Kota Sorong, Selasa (17/11/2026).
Melalui dialog sejak tahap awal, masyarakat juga dapat mengidentifikasi potensi persoalan pertanahan sebelum pemerintah melanjutkan proses pendataan. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki gambaran awal mengenai wilayah adat dan nilai-nilai adat yang perlu mendapat perhatian.
“Harus diyakinin mereka itu sampai mereka menyatakan ada kesepakatan, ada keputusan bagi MHA mengikuti kegiatannya sehingga nanti pada kegiatan tahap pertama ada kemudahan bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi karena MHA sudah sepakat dan mereka sudah punya peta indikasi untuk nilai adatnya, untuk tanah ulayatnya,” terang Deni.
ATR/BPN Terapkan Tiga Tahapan Administrasi Tanah Ulayat
Pemerintah mengumpulkan informasi mengenai masyarakat hukum adat, karakteristiknya, tanah ulayat, dan hubungan hukum antara masyarakat dengan wilayah tersebut.
Berikutnya, petugas melakukan pengukuran dan pemetaan untuk memperoleh gambaran mengenai lokasi serta batas tanah ulayat. Setelah itu, pemerintah mencatat hasil administrasi ke dalam Daftar Tanah Ulayat.
Perlu dipahami bahwa pengadministrasian dan pendaftaran tanah merupakan tahapan yang berbeda. Pencatatan dalam Daftar Tanah Ulayat menjadi dasar bagi proses lanjutan sesuai ketentuan mengenai pendaftaran hak atas tanah.
Pemerintah Dorong Kolaborasi Perlindungan Hak Adat
Sementara itu, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang berkeadilan serta berkelanjutan.
Menurut Rezka, pelaksanaan pengadministrasian tanah ulayat membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat hukum adat, dan berbagai pihak terkait.
“Tentunya kegiatan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat ini tentunya butuh kerja bersama, butuh dialog dalam menyamakan persepsi dan juga bagaimana kita melakukannya di lapangan,” ujar Rezka.
Kegiatan di Sorong tersebut turut melibatkan Kepala Kantor Wilayah BPN Papua Barat, Keliopas Fenitiruma, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi. Sejumlah kepala kantor pertanahan, perwakilan pemerintah daerah, serta organisasi nonpemerintah Landesa juga mengikuti kegiatan tersebut.
Selain diseminasi regulasi, penyelenggara menggelar diskusi panel untuk membahas pelaksanaan administrasi tanah ulayat di lapangan.
Melalui rangkaian kegiatan tersebut, ATR/BPN mendorong pemahaman bersama agar pengadministrasian tanah ulayat berjalan dengan melibatkan masyarakat adat secara aktif. Pendekatan partisipatif diharapkan membantu pemerintah memperoleh data yang lebih jelas sekaligus mendukung kepastian hukum atas hak ulayat masyarakat hukum adat.








Komentar