Tanah Ulayat Papua Mulai Ditata, ATR/BPN Prioritaskan Kesepakatan Masyarakat Adat

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 20 November 2026 - 07:29 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo, dalam kegiatan Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya, di Kota Sorong,

Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo, dalam kegiatan Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya, di Kota Sorong,

Sisipublik.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pendampingan masyarakat hukum adat (MHA) di Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk mempercepat pengadministrasian tanah ulayat. Langkah ini menempatkan kesepakatan masyarakat adat sebagai fondasi sebelum pemerintah melakukan identifikasi wilayah dan bidang tanah.

Pendampingan tersebut bertujuan memastikan masyarakat memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi dari proses pengadministrasian tanah ulayat. Dengan begitu, pemerintah dapat menjalankan pendataan berdasarkan persetujuan dan pemahaman masyarakat yang memiliki hubungan hukum dengan wilayah adatnya.

Tanah Ulayat Papua Memerlukan Kesepakatan Masyarakat Adat

Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi ATR/BPN, Deni Santo, menegaskan bahwa pemerintah perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat sebelum memulai tahapan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat.

Menurutnya, masyarakat hukum adat perlu mengikuti kegiatan pra-partisipatif agar memahami tujuan program serta dapat menentukan sikap melalui musyawarah.

“MHA butuh kegiatan pra-partisipatif bagaimana dia bisa memahami program ini. Didampingi sampai mereka mengerti betul bagaimana hak dan kewajibannya sebagai MHA. Karena, kesepakatan MHA menjadi langkah awal yang penting dalam memulai tahap pertama kegiatan pengadministrasian tanah ulayat,” ujar Deni.

Baca Juga :  Sekolah Rakyat Kota Medan Rampung, Pemeliharaan Jadi Kunci Keberlanjutan Fasilitas

Ia menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 dan dialog bersama pemangku kepentingan di Kota Sorong, Selasa (17/11/2026).

Melalui dialog sejak tahap awal, masyarakat juga dapat mengidentifikasi potensi persoalan pertanahan sebelum pemerintah melanjutkan proses pendataan. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki gambaran awal mengenai wilayah adat dan nilai-nilai adat yang perlu mendapat perhatian.

“Harus diyakinin mereka itu sampai mereka menyatakan ada kesepakatan, ada keputusan bagi MHA mengikuti kegiatannya sehingga nanti pada kegiatan tahap pertama ada kemudahan bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi karena MHA sudah sepakat dan mereka sudah punya peta indikasi untuk nilai adatnya, untuk tanah ulayatnya,” terang Deni.

ATR/BPN Terapkan Tiga Tahapan Administrasi Tanah Ulayat

Pemerintah mengumpulkan informasi mengenai masyarakat hukum adat, karakteristiknya, tanah ulayat, dan hubungan hukum antara masyarakat dengan wilayah tersebut.

Berikutnya, petugas melakukan pengukuran dan pemetaan untuk memperoleh gambaran mengenai lokasi serta batas tanah ulayat. Setelah itu, pemerintah mencatat hasil administrasi ke dalam Daftar Tanah Ulayat.

Perlu dipahami bahwa pengadministrasian dan pendaftaran tanah merupakan tahapan yang berbeda. Pencatatan dalam Daftar Tanah Ulayat menjadi dasar bagi proses lanjutan sesuai ketentuan mengenai pendaftaran hak atas tanah.

Pemerintah Dorong Kolaborasi Perlindungan Hak Adat

Sementara itu, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang berkeadilan serta berkelanjutan.

Menurut Rezka, pelaksanaan pengadministrasian tanah ulayat membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat hukum adat, dan berbagai pihak terkait.

“Tentunya kegiatan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat ini tentunya butuh kerja bersama, butuh dialog dalam menyamakan persepsi dan juga bagaimana kita melakukannya di lapangan,” ujar Rezka.

Kegiatan di Sorong tersebut turut melibatkan Kepala Kantor Wilayah BPN Papua Barat, Keliopas Fenitiruma, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi. Sejumlah kepala kantor pertanahan, perwakilan pemerintah daerah, serta organisasi nonpemerintah Landesa juga mengikuti kegiatan tersebut.

Selain diseminasi regulasi, penyelenggara menggelar diskusi panel untuk membahas pelaksanaan administrasi tanah ulayat di lapangan.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, ATR/BPN mendorong pemahaman bersama agar pengadministrasian tanah ulayat berjalan dengan melibatkan masyarakat adat secara aktif. Pendekatan partisipatif diharapkan membantu pemerintah memperoleh data yang lebih jelas sekaligus mendukung kepastian hukum atas hak ulayat masyarakat hukum adat.

Berita Terkait

Hutan Adat Mentawai Disiapkan Jadi Sumber Ekonomi Produktif Lewat Penyusunan RKPS
Kementerian PU Siapkan Normalisasi Krueng Meureudu dan Sabo Dam untuk Kurangi Risiko Banjir Pidie Jaya
Ribuan Bibit dan Rumah Bibit Tangguh Iklim Perkuat Pertanian Warga Klawosom
Pemulihan Sanitasi Pascabencana di Sumatera Utara Dipercepat, TPA Sibolga Jadi Prioritas
Tim Ekspedisi Patriot Brawijaya Dorong Kemandirian Ekonomi Warga Klamono–Segun Papua Barat Daya
Pelatihan Vokasi Sekolah Rakyat Siapkan Lulusan Mandiri dan Siap Memasuki Dunia Kerja
Trans Tuntas Padang Tarok: 194 Bidang Tanah Transmigran Kantongi Sertipikat
Beasiswa ADiK Manokwari Selatan Kini Bisa Diakses Lewat Sekolah, Siswa Hemat Ongkos
Berita ini 2 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 07:29 WIB

Tanah Ulayat Papua Mulai Ditata, ATR/BPN Prioritaskan Kesepakatan Masyarakat Adat

Senin, 16 November 2026 - 17:33 WIB

Hutan Adat Mentawai Disiapkan Jadi Sumber Ekonomi Produktif Lewat Penyusunan RKPS

Kamis, 12 November 2026 - 22:32 WIB

Kementerian PU Siapkan Normalisasi Krueng Meureudu dan Sabo Dam untuk Kurangi Risiko Banjir Pidie Jaya

Sabtu, 7 November 2026 - 21:52 WIB

Ribuan Bibit dan Rumah Bibit Tangguh Iklim Perkuat Pertanian Warga Klawosom

Selasa, 3 November 2026 - 14:00 WIB

Pemulihan Sanitasi Pascabencana di Sumatera Utara Dipercepat, TPA Sibolga Jadi Prioritas

Berita Terbaru