Sisipublik.com – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyiapkan pengawasan umrah sepanjang tahun dengan membentuk tim gabungan lintas instansi di sejumlah titik keberangkatan jemaah. Rencana ini bertujuan memperkuat perlindungan jemaah sekaligus memastikan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah berjalan sesuai ketentuan.
Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PPHU) kini membahas skema pembentukan panitia pengawasan yang akan bekerja selama 10 bulan di luar musim haji. Pemerintah ingin memperluas pengawasan yang selama ini juga mencakup proses keberangkatan hingga kepulangan jemaah.
Direktur Pengawasan Haji Khusus dan Umrah, Ahmad Abdullah, menjelaskan bahwa pengawasan umrah sepanjang tahun membutuhkan koordinasi antara Kemenhaj di tingkat pusat dan daerah dengan berbagai lembaga terkait. Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya melalui kebijakan administratif, tetapi juga harus menjangkau aktivitas operasional di lapangan.
Pengawasan umrah sepanjang tahun menyasar bandara dan biro perjalanan
Ditjen PPHU merancang pola kerja panitia pengawasan dengan mengacu pada sistem Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi. Melalui skema tersebut, petugas dapat memantau proses pemberangkatan jemaah secara lebih terstruktur di berbagai daerah.
“Ke depan, Ditjen PPHU sedang mendiskusikan agar selama 10 bulan di luar musim haji terdapat panitia pengawasan ibadah umrah. Sistem kerjanya mungkin tidak jauh berbeda dengan PPIH Embarkasi pada musim haji,” kata Ahmad.
Selain bandara, pengawasan juga mencakup biro perjalanan wisata, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), serta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
Adapun sejumlah wilayah yang masuk dalam rencana pengawasan meliputi Bandara Soekarno-Hatta, Surabaya, Lombok, Makassar, Banjarmasin, Kalimantan Timur, Medan, Aceh, dan Batam.
Pemerintah juga memperhatikan jalur keberangkatan alternatif. Pengawasan nantinya dapat menjangkau perjalanan menggunakan kapal feri maupun penerbangan lanjutan dari Singapura.
Ribuan jemaah berangkat setiap hari melalui Soekarno-Hatta
Besarnya arus keberangkatan menjadi salah satu pertimbangan Kemenhaj dalam memperkuat sistem pengawasan. Data Ditjen PPHU menunjukkan sekitar 3.900 hingga 4.500 jemaah umrah berangkat setiap hari melalui Bandara Soekarno-Hatta.
“Kalau melihat data yang kami miliki saat ini, setiap hari jemaah umrah yang berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta kurang lebih 3.900 sampai 4.500 jemaah,” ujar Ahmad, Rabu (4/11/2026).
Ahmad memperkirakan jumlah jemaah umrah asal Indonesia mencapai sekitar dua juta orang setiap tahun. Bahkan, berdasarkan catatan pemerintah Arab Saudi yang ia sampaikan, jumlah tersebut dapat melampaui 2,5 juta orang.
Dengan volume keberangkatan sebesar itu, pemerintah menilai pengawasan membutuhkan dukungan personel, anggaran, dan koordinasi yang memadai. Terlebih, jalur keberangkatan jemaah tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Kemenhaj siapkan tim gabungan lintas instansi
Untuk mendukung pelaksanaan program, Ditjen PPHU berencana mengusulkan anggaran pengawasan di sejumlah titik keberangkatan. Pemerintah akan mempertimbangkan intensitas pemberangkatan jemaah, baik berdasarkan jadwal mingguan maupun bulanan.
Kemenhaj juga membuka ruang kerja sama dengan sejumlah instansi, termasuk otoritas bandara, Kementerian Perhubungan, dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Pelibatan lembaga tersebut diharapkan membentuk sistem pengawasan terpadu yang mampu menjangkau berbagai tahapan perjalanan jemaah.
Ahmad menilai kebutuhan pengawasan umrah perlu mendapat perhatian sepadan dengan besarnya jumlah jemaah. Sebagai perbandingan, pemerintah telah menyediakan dukungan anggaran pengawasan tersendiri untuk penyelenggaraan ibadah haji yang melayani sekitar 221 ribu jemaah.
Sementara itu, jumlah jemaah umrah setiap tahun jauh lebih besar. Karena itu, Ditjen PPHU mendorong sistem pengawasan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan agar pemerintah dapat meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan sekaligus memberikan perlindungan kepada jemaah.
Meski demikian, pembentukan panitia pengawasan umrah tersebut masih dalam tahap pembahasan. Realisasi program akan bergantung pada keputusan kelembagaan, ketersediaan anggaran, serta koordinasi dengan instansi yang akan terlibat.
Komentar